SEMARANG – Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Indonesia belum semuanya menerapkan sistem pengajaran klinik hukum atau bersifat klinis. PT yang ada di Indonesia cenderung memberikan materi pembelajaran secara teori dan tidak diimbangi dengan metode pembelajaran klinis atau secara langsung.

Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) Rodiyah mengatakan ilmu hukum bukan semata-mata hanya mempelajari sebuah teori saja. Perlu satu instrumen yakni praktik yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. ”Pembelajaran ilmu hukum juga mempelajari masalah dasar masyarakat sehingga tidak hanya dipelajari secara teori melainkan juga praktik,” katanya usai ”International Conference on Clinical Legal Education; Theory and Practice in the Law School” yang digelar oleh FH Unnes, di Hotel Patra Jasa Semarang, kemarin.

Idealnya pembelajaran ilmu hukum sendiri sebanyak 30 persen dipelajari secara teori. Sementara 70 persennya harus praktik dengan menggunakan hukum klinis. Ia menyebut jika ilmu hukum ada berbagai macam seperti hukum klinis HAKI, klinis bantuan hukum, klinis legal drafting (kebijakan pemerintah), dan klinis human trafficking. ”Sayangnya rata-rata PT di Indoneisa belum menggunakan hukum klinis, akibatnya mahasiswa hanya terjebak pada pendidikan teori,” ucapnya.

Pengajaran hukum klinis sendiri bisa dilakukan dengan program kuliah kerja nyata (KKN), serta pendidikan kerja lapangan (PKL) di beberapa institusi hukum bagi mahasiswanya. Dengan datang, mempelajari, observasi, melakukan riset dan melaporkan. ”Kembali lagi, itu pun belum cukup. Mahasiswa harus terjun ke lapangan dan memberikan problem solving, solusi sehingga bisa disebut klinis,” paparnya.

Rodiyah menambahkan, permasalahan mendasar berkaitan dengan belum banyaknya PT di Tanah Air menerapkan pengajaran hukum secara klinis. Hal tersebut dikarenakan kapasitas dan kompetensi dosen yang belum terpenuhi. Selain itu juga terkait kesiapan dari institusi mitra untuk menerima, melayani dan mendampingi mahasiswa yang membutuhkan tempat pendidikan klinik hukum.

Sementara itu, salah satu pemateri pada konferensi tersebut, Co-Director Bridges Across Borders  Southeast Asia Community Legal Education Initiative (BABSEACLE) Bruce A Lasky menambahkan sistem pembelajaran hukum di PT tidak hanya sebatas dosen menerangkan dan mahasiswa menulis. Artinya knowledge dan skill saja tidak cukup. ”Pembelajaran hukum harus fokus pada nilai atau value dari yang diajarkan. Jadi setelah terjun di masyarakat, mahasiswa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu mengajak masyarakat untuk lebih memahami dan menaati hukum,” katanya. (den/ric/ce1)