Rapat Paripurna Hasil Pembahasan DPRD terhadap LKPJ Bupati Magelang 2016

Capaian 17 Indikator Rendah, DAK Hanya Terserap 30 Persen

586
SAMPAIKAN CATATAN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno saat menyampaikan hasil pembahasan pansus atas LKPJ kepada Bupati Magelang, kemarin. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)
SAMPAIKAN CATATAN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno saat menyampaikan hasil pembahasan pansus atas LKPJ kepada Bupati Magelang, kemarin. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)

DPRD Kabupaten Magelang telah mencermati laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Magelang tahun 2016 melalui Rapat Paripurna, kemarin. Sejumlah catatan diberikan termasuk adanya sejumlah indikator kinerja yang capaiannya masih rendah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno mengatakan, ada 168 indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Dari jumlah itu, ada beberapa capaian yang rendah. “Ada 17 capaian indikator urusan wajib dan urusan pilihan yang capaiannya masih kurang,” katanya.

Dia mencontohkan untuk urusan wajib dari 10 indikator yang ditetapkan, 2 di antaranya dinyatakan tidak memenuhi. Selain itu untuk urusan penanaman modal juga dari 4 indikator hanya 2 indikator yang dinilai baik.

Suharno juga menyebut, untuk urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dari 6 indikator yang ditetapkan, 2 diantaranya memiliki capaian kurang memuaskan. Dua indikator di pertanian, dari 21 yang ditetapkan juga belum terpenuhi.

Menurutnya, terdapat 185 indikator kinerja sasaran pembangunan. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan capaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

Meski demikian, dia mengatakan masih ada beberapa informasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bisa diukur. Mengingat, tidak semua program dan kegiatan yang dilaporkan ke DPRD disertai dengan laporan realisasi pelaksanaan. “Pembuatan laporan pertanggung jawaban banyak yang tidak sesuai,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti program teknis di Pemkab Magelang. Seperti prosedur pelayanan jamkesda (jaminan kesehatan daerah) di Kabupaten Magelang dinilai terlalu berbelit-belit. Kenyataan itu menyebabkan banyak masyarakat miskin enggan menggunakan fasilitas tersebut.

Hibatun Wafiroh, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang, menyebut indikasi atas penilaian tersebut. Yakni, rendahnya serapan anggaran pelayanan jamkesda 2016 yang hanya tereralisasi 69,11 persen. “Padahal, sebenarnya masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis,” katanya saat menyampaikan catatan strategis terhadap LKPj Bupati Akhir TA 2016, dalam rapat paripurna DPRD.

Penanganan kasus kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, kata Wafiroh, perlu dievaluasi. Karena hasil kinerja Dinas Kesehatan dalam program ini sepanjang 2016, masih belum dapat memenuhi harapan. “Dengan pengembangan sumber daya kesehatan yang ada melalui peningkatan SDM di bidang kesehatan diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut,” katanya.

Komitmen RSUD Muntilan dalam meningkatkan mutu pelayanan harus segera diwujudkan setelah meraih penghargaan bintang lima. Untuk mengukur mutu pelayanan di RSUD, di antaranya menggunakan survei Indeks Kepuasan Pelayanan masyarakat yang melibatkan lembaga survei independen.

Terkait program Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD yang diplot untuk pengadaan alat kesehatan (alkes), pengadaan tanah serta gedung selalu gagal terealisasi. Karena alokasi anggaran masuk dalam APBD perubahan, sehingga pelaksanaannya tidak cukup waktu. “Hal itu perlu dievaluasi,” sarannya.

Pada sisi lain, kata Wafiroh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta lebih serius mempersiapkan pelaksanaan kegiatan DAK tahun ini. Dari perencanaan, verifikasi, pelaksanaan hingga pertanggung jawabannya. “Karena serapan DAK 2016 tidak maksimal, hanya terealisasi 30,42 persen, sehingga menimbulkan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) relatif besar,” katanya, di forum yang dihadiri Bupati Zaenal Arifin SIP. (adv)