PROFESI HUKUM: Para pembicara dalam seminar nasional “Menggairahkan Profesi Hukum sebagai Profesi yang Bermartabat” di Balairung UKSW, Selasa (11/4).
PROFESI HUKUM: Para pembicara dalam seminar nasional “Menggairahkan Profesi Hukum sebagai Profesi yang Bermartabat” di Balairung UKSW, Selasa (11/4).

SALATIGA – Profesi hukum merupakan salah satuprofesi yang terhormat bila dibandingkan profesi lain. Bukan karenaletak strata sosial yang lebih tinggi atau karena memiliki kewenangandibidang hukum, tapi dikatakan demikian karena profesi hukum memilikikeluhuran dan tanggung jawab sebagai penjaga moral publik.

Hal tersebut ditegaskan oleh Yudi Kristina dari Kejaksaan Agung saat menjadi narasumber dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Balairung Universitas, Selasa (11/4). “Sangat disayangkan, keluhuran profesi ini semakin hari semakin terdegradasi dikarenakan faktor penegak hukum itu sendiri,” jelas dia.

Seminar yang mengangkat tema “Menggairahkan Profesi Hukum sebagai Profesi yang Bermartabat” ini juga menghadirkan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Amin Ismanto. Disampaikan mantan Jaksa KPK tersebut, terdegradasinya keluhuran profesi hukum ini akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum. “Kunci kepercayaan adalah integritas, sehingga dalam lembaga penegak hukum harus diisi oleh orang-orang terseleksi yang memiliki initegritas dalam menjalankan tugasnya serta dapat menjadi teladan,” paparnya lebih jauh.

Yudi yang juga merupakan dosen tidak tetap di Fakultas Hukum UKSW ini menambahkan integritas dapat mulai dibangun dari lingkungan kampus tempat dibentuknya calon-calon pelaku profesi hukum. Diakuinya Indonesia membutuhkan orang yang berani, cerdas, dan jujur.

Sementara itu, Amin berpendapat,untuk mengambalikan citraprofesi hukum sebagai profesi yang bermartabat harus dibangun daripribadi masing-masing. Ia mencontohkan, profesi hakim dalam sistemperadilan di Indonesia belum sepenuhnya bersih. Profesi hakim yangdiharapkan adalah selalu mengindahkan aturan-aturan atau kode etikserta memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan.

“Selama ini banyak yang beranggapan bahwa sistem hukum di Indonesia yang bobrok, padahal kalau semua sudah dijalankan sesuai kode etik dapat dipastikan bahwa yang bermasalah adalah oknumnya bukan sistemnya,” tegas Amin.

Narasumber lainnya, dosen Fakultas Hukum UKSW Marihot J Hutajulu berpendapat, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lunturnya keluhuran profesi hukum. “Untuk membangun sistem peradilan yang lebih baik, peran profesi hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas hasil pekerjaannya, tetapi juga ditentukan oleh pilihan moral yang tersedia bagi profesi hukum tersebut. Semakin tinggi standar pilihan moral yang diambil oleh profesi hukum tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan sistem peradilan di Indonesia,” imbuhnya. (sas/ton)