Ketahuan Pungli, Menteri Ancam Cabut SK Penyuluh

2497
PUNGLI : Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat menghadiri penyerahan SK secara simbolis kepada THL TBPP di Alun-Alun Bung Karno Ungaran, kemarin. (EKO WAHYU BUDYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PUNGLI : Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat menghadiri penyerahan SK secara simbolis kepada THL TBPP di Alun-Alun Bung Karno Ungaran, kemarin. (EKO WAHYU BUDYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN–Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman berjanji menindak tegas oknum pertanian yang bermain dan menarik pungutan liar (pungli) dalam pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu, Penyuluh Pertanian (THL-TBPP).

Hal itu dikatakan Amran saat penyerahan SK (Surat Kerja) secara simbolis kepada CPNS THL-TBPP yang nantinya akan mejadi penyuluh pertanian. Penyerahan sendiri dilakukan di Alun-Alun Bung Karno Ungaran, Selasa (11/4) kemarin. “Kalau ada yang main pungli atau dipungli, kami minta seluruh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) jaga kehormatannya,” ujar Amran.

Amran yang dalam riwayatnya pernah menjadi PPL selama 2 tahun tersebut meminta agar perilaku koruptif melalui pungli, tidak ada di dalam dunia pertanian. Adapun jumlah THL TBPP yang menerima SK CPNS sebanyak 6.069 dari 7.684 yang diusulkan. “Saya alumni PPL, tidak ada bayar-bayar, tidak boleh ada pungli. Kalau saya peroleh informasi yang akurat, akan saya pecat. Saya tarik kembali SK-nya,” tegasnya.

Laporan terkait adanya pungli yang dilakukan oleh oknum kepada para THL-TBPP untuk diangkat menjadi CPNS, memang santer dia terima. Karenanya ia menegaskan jika ada oknum dari pihak pertanian dan THL-TBPP terlibat, tidak segan dirinya mencabut SK CPNS yang bersangkutan dan memecatnya. Hal tersebut dilakukan Amran sebagai salahsatu tindakan merevolusi dunia pertanian di Indonesia. Tantangan dunia pertanian saat ini, imbuhnya, belum idealnya jumlah penyuluh pertanian dengan lahan pertanian yang semakin berkurang.

Pada kesempatan itu, Amran menyerahkan formasi dan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS peningkatan status THL–TBPP. Pengangkatan tersebut merupakan bentuk kristalisasi hasil memperjuangkan THL-TBPP selama bertahun-tahun. “Saya serahkan SK SKD CPNS ini kepada bupati dan wali kota masing-masing daerah,” katanya.

Amran menambahkan jika ribuan THL-TBPP yang statusnya telah diangkat ini berusia di bawah 35 tahun dan telah bekerja selama delapan hingga 10 tahun. Karena itu, dia berharap setelah turunnya pengangkatan status ini, para penyuluh pertanian bekerja lebih maksimal untuk percepatan peningkatan swasembada pangan.

Amran menambahkan bagi para THL-TBPP yang berusia lebih dari 35 tahun akan diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK diterbitkan. “Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, meski padi dan bawang kita sudah tidak impor. Jagung, impornya sudah sedikit dan kini harus menstabilkan harga cabai,” ujarnya.

Terkait dengan maraknya pihak yang ingin memanfaatkan pengangkatan CPNS penyuluh pertanian, juga diakui oleh beberapa THL-TBPP. Seperti yang dijelaskan oleh Candra Gunawan, 34, yang merupakan THL-TBPP dari Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Diakuinya, beberapa waktu lalu ada pihak yang sempat menghubungi koordinator penyuluh untuk menunjukkaa salahsatu PPL, guna diangkat menjadi CPNS. “Namun ada harga yang dipatok. Cuma jumlahnya berapa, belum sampai diinformasikan ke kami (THL-TBPP),” katanya.

Dijelaskan Candra, adapun kronologis peristiwa tersebut awalnya oknum yang mengaku dari Kementerian Pertanian menghubungi koordinator PPL. Kemudian, sang koordinator di Kecamatan Sewon diminta menunjuk satu orang THL-TBPP yang namanya diusulkan untuk diangkat CPNS penyuluh pertanian. Namun karena tidak ada kejelasan, maka Candra urung menindaklanjuti informasi tersebut.

Candra sendiri sudah 10 tahun menjadi THL-TBPP di Kabupaten Bantul. Setiap bulannya ia memperoleh gaji sebesar Rp 3.320.000. “Besarannya gaji tergantung dari tingkat pendidikan dari THL sendiri,” ujar sarjana Pertanian UGM ini.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan jumlah penyuluh pertanian di Jateng sangat kurang ideal. Pasalnya, di Jateng saat ini terdapat 8.578 desa.  Sementara jumlah penyuluh yang ada hanya 4.397. “Idealnya, satu orang penyuluh itu mengurusi satu desa. Sedangkan di Jateng, jumlah penyuluhnya hanya 50 persen dari total jumlah desa. Itu kurang ideal,” katanya.

Meski begitu, pihak Pemprov Jateng tidak berhenti melakukan inovasi untuk meningkatkan dunia pertanian. Seperti halnya memanfaatkan teknologi informasi melalui dunia maya dan kartu tani. “Kartu tani kami gunakan untuk memantau petani. Kami kerjasama dengan provider, untuk aplikasi petani. Mereka bisa berdiskusi dan jual beli di dalamnya. Sedikitnya ada 300 pakar yang terlibat di dalam aplikasi itu,” ujarnya. (ewb/ida)