DUKUNGAN: Kepala Dinkes Temanggung Suparjo ikut membubuhkan tanda tangan menolak kebijakan Bidan Desa PTT dijadikan PPPK di Kantor Dinkes setempat, kemarin. (DOK Noviani For Radar Kedu)
DUKUNGAN: Kepala Dinkes Temanggung Suparjo ikut membubuhkan tanda tangan menolak kebijakan Bidan Desa PTT dijadikan PPPK di Kantor Dinkes setempat, kemarin. (DOK Noviani For Radar Kedu)

TEMANGGUNG–Puluhan bidan desa yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung, kemarin, berunjuk rasa. Mereka menggalang seribu tanda-tangan, menolak kebijakan pemerintah pusat. Tepatnya, kebijakan Menteri Kesehatan Nilla F Moeleok yang akan mengarahkan bidan berusia lebih dari 35 tahun menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pengunjuk rasa mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Selain meminta dukungan tanda tangan, mereka juga memasang beberapa poster. Juga spanduk berisi penolakan menjadi PPPK. Poster dan spanduk dipasang di sejumlah titik strategis di Kota Temanggung.

Ana Trisunu Budiyanti, 37, seorang bidan di Desa Tleter, Puskesmas Kaloran, menuturkan, ia dan teman-temannya sesama bidan menolak kebijakan Menkes. Mereka tidak ingin hanya sebagai PPPK daerah. Melainkan segera diangkat menjadi CPNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Ana, kebijakan pemerintah yang membatasi usia bidan sangat merugikan. Sebab, dengan masa kerja lebih lama—antara 8-10 tahun—beban kerja serta tanggung jawab yang sama, mereka justru tidak masuk dalam daftar pengangkatan ASN.

“Mosok hanya gara-gara usia sudah lebih dari 35 tahun, status kami masih kontrak. Kalah dengan adik-adik (yunior) yang masa kerjanya lebih sedikit, tapi justru sudah diangkat menjadi ASN. Kami merasa, ini bukan sebuah keadilan. Padahal, dulu kami juga juga pernah ikut seleksi dan tes CAT, namun terpaksa tidak lolos karena alasan tersebut,” tuturnya, kemarin.

Ana melanjutkan, alasan utama penolakan atas kebijakan tersebut, sejatinya bukan didasari faktor cemburu dari sisi penghasilan bulanan. Namun, lebih kepada jaminan masa tua serta rasa nyaman dengan adanya kepastian pengangkatan dari pemerintah.

“Contohnya saja saya, awal mengabdi hanya mendapat honor Rp 550.000 sampai sekarang sudah naik menjadi Rp 2.450.000 per bulan. Kalau masalah honor, sebenarnya tidak masalah. Cuma untuk penyamaan hak saja yang kami anggap kurang pas atau adil. Kami juga ingin mendapat jaminan di masa tua.”

Bidan PTT lain, Kalih Noviyanti, 36, asal Desa Kundisari Kecamatan Kedu, menambahkan, untuk memperoleh keadilan, ia dan seluruh bidan di Indonesia yang berstatus PTT dengan usia di atas 35 tahun, telah menempuh berbagai upaya. Di antaranya, melalui jalur aspirasi di DPRD, pemasangan spanduk penolakan, pengumpulan sejuta tanda tangan, hingga unjuk rasa di Istana Negara pada 8 Maret 2017. (san/isk)