TOLERANSI: Para pembicara dan moderator dalam seminar Kebhinekaan dan Toleransi Beragama di Aula Fikes UM Magelang, Rabu (5/4). (DOK HUMAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG)
TOLERANSI: Para pembicara dan moderator dalam seminar Kebhinekaan dan Toleransi Beragama di Aula Fikes UM Magelang, Rabu (5/4). (DOK HUMAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG)

MAGELANG–Intoleransi dan tindakan kekerasan masih kerap terjadi. Salah satu hal penyebabnya yakni semakin bergesernya pola hidup berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan ke arah kehidupan yang indivudulias. Intoleransi yang dapat memicu konflik antara umat beragama seperti penolakan pendirian tempat ibadah, perusakan tempat ibadah serta intimidasi masih kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Di wilayah Magelang, beberapa potensi konflik intoleransi juga masih terjadi. Namun demikian, konflik tersebut dapat diselesaikan oleh Polres Magelang. “Masalah tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang berseberangan,” tutur Kapolres Magelang AKBP Hindarsono SH SIK MHum saat menjadi narasumber dalam seminar Kebhinekaan dan Toleransi Beragama di Aula Fikes, Rabu (5/4). Seminar digelar sebagai kerjasama antara Fakultas Hukum UM Magelang, Polres Magelang, serta Kodim 0705/Magelang.

Rektor UM Magelang Ir Eko Muh Widodo MT yang membuka acara menyampaikan bahwa UM Magelang telah menerapkan azas kebhinekaan. Mahasiswa UM Magelang juga berasal dari berbagai agama, meskipun mayoritas beragama Islam. ”Namun mereka mendapatkan hak yang sama dengan mahasiswa yang beragama Islam,” ujar Eko. Komandan Kodim 0705/Magelang Letkol Inf Hendra Purwanasari SSos juga menyampaikan sambutan di hadapan para peserta seminar.

Selain Kapolres Magelang, Dr Dyah Adriantini Shinta Dewi SH MHum juga menjadi pemateri dengan tema Bhineka Tunggal Ika sebagai Paradigma dalam Penegakan Hukum Konsep Negara Hukum Pancasila. Dyah menegaskan, untuk menegakkan konsep negara yang berketuhanan sebagai realisasi dari kebhinekaan dengan berdasarkan pada sikap toleransi, kekeluargaan dan gotong royong sebagai pencerminan Pancasila, maka perlu adanya penguatan sistem hukum yang berlaku dalam aktivitas ketatanegaraan di Indonesia.

“Sistem hukum tersebut meliputi tiga unsur yakni subtansi, struktur, dan budaya hukum. Unsur subtansi tercakup dalam pasal 29 UUD 1945. Sedangkan struktur adalah penyelenggara negara yang wajib mengawal dan mengawasi pasal 29 UUD 1945. Adapun budaya hukum menjadi dominan karena bersumber dari perilaku masyarakat untuk saling menghormati perbedaan,” ungkap Dyah yang baru saja menyelesaikan studi Doktor tersebut. (*/jpg/ton)