Mengatasi Bencana Banjir Rob di Kabupaten Pekalongan

Bupati Jalin Kerjasama dengan Dewan Air Belanda

2793
MOU : Bupati Pekalongan Asip Kholbihi usai melakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Dewan Air Belanda.
MOU : Bupati Pekalongan Asip Kholbihi usai melakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Dewan Air Belanda.

KAJEN – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menyelesaikan masalah rob di bukanlah pepesan kosong belaka. Sebelumnya telah ditempuh dengan pembangunan great land wall atau  tanggul raksasa melintang sepanjang 820 meter dan lebar 9 meter di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

Semua pihak juga dirangkul oleh Pemda Pekalongan, untuk mengatasi masalah rob tersebut, termasuk merangkul masyarakat Forum Perduli Banjir Rob Wonokerto. Bahkan  Forum Peduli Banjir Rob Wonokerto dengan kesiapan awal, termasuk penyediaan kondisi foto wilayah terkena dampak rob dari satelit.

Untuk mempercepat usaha penanggulangan bencana rob di Kabupaten Pekalongan, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi melakukan kerjasama dengan Dewan Air Belanda atau Dutch Water Outhorities – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaad (HHSK), Rottedam Belanda, Kamis (6/5). Kedua pihak menandatangani Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Dewan Air Belanda, yang ditandatangi oleh A.I.B Van Der Klugt Vice Chairman HHSK/ DWA Indonesia. HHSK merupakan lembaga yang mengelola air di Rotterdam sebagai referensi untuk diterapkan di Kabupaten Pekalongan.

Asip Kholbihi, menyampaikan kesepakatan ini merupakan usaha membangun pentingnya kerjasama saling menguntungkan di bidang penguatan capacity building dalam manajemen sistem drainase guna menyelesaikan permasalahan rob yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Menurutnya penandatanganan Pernyataan Kehendak antara Pemkab Pekalongan dengan Dewan Air Belanda bertujuan agar kedua pihak saling mengikatkan diri, dan menyatakan niat untuk mengadakan kemitraan dalam pengorganisasian dan peningkatan kapasitas pengelolaan sistem drainase/ water management. “Serta kita sepakat untuk pertukaran informasi, dan regulasi sektor drainase dan kolaborasi, dengan pihak lembaga akademis dan penelitian” ungkap Bupati Asip.

Bupati Asip juga mengatakan untuk hasil yang lebih maksimal, Pernyataan Kehendak dari kedua pihak ini, akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan lebih rinci yang akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerjasama untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak bersama.

Menurutnya pada tahun 2017 ini, akan diadakan pertemuan untuk menyusun program pengelolaan sistem drainase. Pada 2018 mendatang, akan dilaksanakan kegiatan pengiriman atau pertukaran delegasi teknis Kabupaten Pekalongan  dengan pihak HHSK. Juga penyelenggaraan seminar, ceramah, workshop benchmarking pengelolaan sistem drainase.

“Kita juga akan melakukan pendampingan, pelatihan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan, dan pendampingan pelibatan lembaga akademik lokal dan luar negeri, dalam penyusunan studi aplikatif lokal dan luar negeri, dalam penyusunan studi aplikasi pengelolaan infrastuktur air dan water management” katanya. (thd/adv/ric)