UNGARAN – Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait vape (rokok elektrik). Hal itu menyusul maraknya keluhan orang tua terkait anak SD yang mengonsumsi vape.

Kepala Disdikbudpora Dewi Pramuningsing mengungkapkan jika laporan mengenai maraknya penggunaan rokok elektrik oleh siswa belum sampai ke mejanya. Meski begitu, karena mulai marak keluhan dari orang tua siswa, pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk mengecek kebanarannya.“Kita belum tahu permasalahan ini, belum ada yang lapor ke kita,” ujar Dewi, Kamis (6/4).

Himbauan melalui SE kepada orang tua siswa akan segera diedarkan apabila terbukti banyak siswa SD yang mengonsumsi vape. “Kita akan segera menindak lanjuti untuk membuat Surat Edaran kepada Kepala UPTD, nantinya mereka menindak lanjuti kepada orang tua murid akan bahaya rokok elektrik itu,” ujarnya.

Tidak hanya bagi siswa SD, pihaknya juga mewanti-wanti siswa di jenjang SMP. Menurut Dewi, konsumsi vape tersebut dapat memicu siswa untuk menjadi perokok aktif. Di sisi lain, usia siswa SD dan SMP masih dibawah umur dan sangat bahaya jika menjadi perokok aktif. “Sementara itu yang bisa kita lakukan,” katanya.

Senada dengan Dewi, Pengamat Pendidikan Kabupaten Semarang, Adi Prasetyo berpendapat jika rokok elektrik tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis siswa. Apalagi, jika hal itu dilakukan oleh siswa yang masih menempuh jenjang pendidikan dasar seperti SD dan SMP.

“Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu antara orang tua dan pihak sekolah. Jadi tidak mungkin orang tua hanya menyerahkan pengawasan putra-putrinya ke pihak sekolah,” katanya.

Untuk mengantisipasi peredaran rokok elektrik tersebut ke siswa, maka pihak sekolah juga harus ikut berperan. Antara lain dengan cara memagari peredaran rokok elektrik di sekolah. Dari pihak orang tua, lanjutnya, peredaran rokok elektrik tersebut dapat dilakukan dengan pemberian uang saku yang sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. “Jangan sampai diberikan lebih. Orang tua kan bisa menghitung berapa kebutuhan siswa ke sekolah dan di sekolah,” katanya.

Karenannya, ia berharap, pihak Pemkab Semarang lebih peka terhadap maraknya peredaran rokok elektrik tersebut yang sudah menyasar siswa-siswa sekolah dasar. “Bisa juga diberikan semacam regulasi untuk membatasinya. Seperti halnya penjual dilarang memperjual belikan rokok elektrik kepada orang yang usianya dibawah 17 tahun,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Semarang Muhammad Nafis Munandar mengatakan pemeritah belum memiliki aturan jelas tentang rokok elektrik ini. Karena vape baru marak di masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir. Meski begitu, menurut Nafis sudah ada kesepakatan di kalangan komunitas vaping, vape tidak diperuntukkan anak dibawah 18 tahun. “Ini baru kesepakatan komunitas, bukan aturan pemerintah,” ujar Legislator dari Fraksi PKS itu. Karenanya, menyikapi keresahan orang tua, pemerintah perlu membuat regulasi vape. Agar jelas aturan main peredaran dan penggunaan vape. (ewb/zal)