Penyegelan Ace Hardware Jenderal Sudirman

Swalayan Ace Hardware Disegel

2575
DITUTUP SEMENTARA: Petugas Satpol PP Kota Semarang saat melakukan penyegelan Swalayan Ace Hardware di Jalan Jenderal Sudirman, Semarang, kemarin. (Inzet) Petugas Satpol PP memasang stiker peringatan. (FOTO-FOTO: ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG) 
DITUTUP SEMENTARA: Petugas Satpol PP Kota Semarang saat melakukan penyegelan Swalayan Ace Hardware di Jalan Jenderal Sudirman, Semarang, kemarin. (Inzet) Petugas Satpol PP memasang stiker peringatan. (FOTO-FOTO: ABDUL MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG) 

SEMARANG – Swalayan Ace Hardware di Jalan Jenderal Sudirman Semarang disegel oleh tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang. Swalayan yang belum lama beroperasi tersebut dinilai melakukan pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai peruntukan.

Berdasarkan IMB yang dimiliki, bangunan tersebut untuk kegiatan showroom atau perkantoran. Tetapi dalam praktiknya justru digunakan untuk swalayan. Selain itu, Ace Hardware juga diduga belum memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan izin Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

”Kami harus menegakkan Perda Nomor 20 Tahun 2011. Karena itu, swalayan ini kami tutup sementara karena melakukan pelanggaran,” tegas Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Pudyo Martantono kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (5/4).

Dijelaskan Endro, berdasarkan pengecekan petugas, diketahui IMB yang digunakan oleh pengelola swalayan tersebut tidak sesuai peruntukan. ”IMB-nya untuk showroom atau perkantoran, tapi justru digunakan untuk mendirikan swalayan,” terangnya.

Menurutnya, pengelola telah berani melanggar aturan mendirikan bangunan sebagaimana aturan di Kota Semarang. Syarat-syarat mutlak dalam mendirikan bangunan, seperti Izin Gangguan (HO), IMB dan UKL-UPL harus dipenuhi. Selama tidak bisa mendapatkan berbagai perizinan tersebut, swalayan tidak boleh beroperasi. ”Kami berikan waktu agar pihak pengelola swalayan tersebut melengkapi berkas dokumen sesuai prosedur,” katanya.

Dikatakan, pihak Satpol PP masih memberikan kelonggaran kepada pihak Ace Hardware dengan tidak memberi garis polisi dalam penutupan sementara tersebut. Sebab, saat datangi puluhan petugas, kondisi swalayan tersebut banyak pengunjung yang berbelanja. Sehingga petugas hanya menutup secara simbolis dengan menempelkan stiker peringatan di satu pintu kaca.

Stiker segel tersebut tertulis ”Penutupan sementara. Tempat ini sementara ditutup dan dihentikan kegiatannya, karena melanggar Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (HO). Selama ditutup, tempat ini dalam pengawasan Satpol PP Kota Semarang selaku pelaksana penegak peraturan daerah. Selain itu juga terdapat peringatan ”Barang siapa membuka, merusak, menyobek, kertas segel ini, akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 406 ayat 1 KUHP”.

”Swalayan ini tidak boleh melakukan kegiatan sampai batas waktu tertentu,” imbuh Endro.

Sejumlah karyawan Ace Hardware tampak kebingungan dan hanya bisa diam. Beberapa di antaranya mengangkat sejumlah barang dagangan yang semula ditata di bagian teras swalayan, untuk dimasukkan di ruangan. Pihak manajemen Swalayan Ace Hardware sendiri menolak memberi keterangan kepada wartawan. ”Maaf Mas, nanti saja ya,” kata seorang karyawan.

Selain Swalayan Ace Hardware, Satpol PP juga melakukan penertiban sejumlah bangunan tak berizin lainnya. Di antaranya, reklame Daikin di Jalan MT Haryono, reklame advertising di kawasan Simpang Lima, bangunan tidak memiliki IMB di Jalan Imam Bonjol, dan tower seluler di Jalan KH Wahid Hasyim.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu mengakui masih banyak pelanggaran terkait pendirian minimarket di Kota Semarang. Bahkan di dalam Perda Kota Semarang telah dijelaskan secara rinci jumlah kuota hanya menampung 500 minimarket. Namun saat ini telah melampaui kuota tersebut, yakni 529 minimarket berdiri di Kota Semarang. Dari jumlah itu baru kurang lebih 230 minimarket yang memiliki izin. Sedangkan sisanya tidak memiliki izin.  ”Kami minta hentikan pemberian izin minimarket baru. Kalau sudah dibatasi di perda seperti itu ya tidak boleh lagi ada minimarket baru,” tegasnya. (amu/aro/ce1)