Sekda Mengaku Diperintah, Bupati Kebumen Membantah

Kasus Dugaan Suap Dikpora Kebumen

5442
KASUS SUAP : Adi Pando­yo (kiri) dan Muhammad Yahya Fuad dan usai menjalani pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (4/4). (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)
KASUS SUAP : Adi Pando­yo (kiri) dan Muhammad Yahya Fuad dan usai menjalani pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (4/4). (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)

SEMARANG –Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad membantah pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen (nonaktif) Adi Pando­yo saat diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan suap di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (4/4). Persidangan digelar dengan terdakwa Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudi Tri Hartanto, Kabid Pem­asaran Dinas Pariwis­ata dan Kebudayaan (Disparbud) Kebumen Sigit Widodo.

Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ini juga menjerat Adi Pandoyo dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT OSMA Group Hartoyo dan Basikun Suwandhin Atmojo alias Ki Petruk selaku pihak swasta.

Selain Bupati dan Sekda, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasana Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Kabupaten Kebumen Yasinta Suasti Mahargiani dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Ahmad Ujang Sugiono juga turut diperiksa.

‎”Saya mohon maaf ke Bupati atas keterangan saya, yang jelas waktu itu saya pernah mendapat perintah dari Bupati. Pertama diberi Rp 1 miliar, kemudian kedua dari informasi totalnya Rp 1,5 miliar. Saya mendapatkan perintah menemui seseorang di Semarang, kalau tidak salah namanya Tono, tapi saya lupa jelasnya,” kata Adi Pando­yo saat dicecar Jaksa KPK di hadapan majelis hakim yang dipimpin Siyoto.

Dari uang Rp 1,5 miliar tersebut, lanjut Adi, kemudian ia tambah Rp 500 juta yang diambil dari pemberian pertama yakni sebesar Rp 1 miliar. Uang tersebut ia serahkan di lantai 5 Hotel Gumaya Kota Semarang. Seingatnya, uang diberikan pada Agustus atau September 2016.

“Awalnya dibungkus pakai dus, kemudian saya beli tas baru. Uang itu juga saya berikan Rp 500 juta ke Probo selaku anggota dewan, Rp 50 juta lagi ke Probo selaku pansel, Rp 40 juta ke Makribun, Rp 20 juta ke Imam Satibi (Rektor IAINU Kebumen). Memang kaitan uang itu tidak ada dengan para terdakwa,” ungkapnya.

Adi juga mengaku, uang tersebut sisa Rp 200 juta kemudian oleh Bupati diberikan padanya. Diakui Adi, uang tersebut diperolehnya dari Ayub yang merupakan rekanan swasta.

“Perintahnya setelah dikomunikasikan ke Ayub, baru disampaikan ke saya. Waktu itu uangnya dalam bentuk rupiah,” kata Adi. Jaksa KPK kemudian menunjukkan foto melalui slide berupa pecahan uang Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari hasil sitaan.

Adi juga mengaku, sebelum dilakukan OTT, ia pernah didatangi Imam Satibi, Sigit dan Petruk di kantornya. Mereka bertemu terkait pokok-pokok pikiran (pokir) Komisi A DPRD yang dikawal Imam Satibi dan Petruk. Hal itu diketahuinya setelah didatangi Dyan Lestari yang berasal dari Fraksi PDIP DPRD Kebumen dan sekretaris komisi A.

“Pokir Komisi A ada ribut-ribut sesama tim sukses Bupati, tapi saya minta dirembuk sendiri, jangan ke saya. Saya berbicara telepon ke Hartoyo memang benar, awalnya saya pikir proyek itu satu kesatuan, ternyata terpecah-pecah,” ungkapnya.

‎Sementara itu, Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad menyangkal pernah memberikan uang Rp 200 juta ke Sekda Kebumen. Ia juga membantah pernah memerintahkan Sekda untuk menyerahkan uang. Fuad menyatakan, ia dengan Ayub sebelumnya adalah rival selama bertarung dalam Pilkada Kebumen.

“Terkait OTT dilapori Sekda waktu itu saya akan pergi ke Jambi. Memang waktu itu sempat bertanya-tanya ada apa, kemudian mendapatkan jawaban setelah ada proses berjalan. Berkaitan fee pokir, saya tidak paham,” kata Fuad.

Dia juga membantah pernah merekomendasi atau merestui mantan tim sukses untuk ikut mengerjakan pokir di Dinas Pendidikan terkait APBD perubahan. Hanya saja, diakuinya, terkait proyek APBD murni memang sudah lama berjalan, sehingga sudah banyak yang tahu.

“Waktu itu saya minta untuk mengikuti lelang saja, tapi teman-teman ternyata banyak membawa-bawa nama saya, untuk ikut lelang itu. Terus saya sampaikan ke Pak Ahmad Ujang, hati-hati kalau ada yang bawa nama-nama saya,” sebutnya.

Terkait tahun balas budi, Fuad mengaku baru mengetahui setelah perkara itu bergulir di persidangan. Ia juga bersikukuh selama pilkada berlangsung, ia menggunakan dana pribadi, kecuali tenaga. Terkait tim sukses, diakuinya langsung kontrak dengan pihaknya dan bersifat tim profesional.

‎”Jadi secara persis tidak tahu pokir itu untuk memberi uang ke DPRD, namun rumor-rumor itu pernah saya dengar,” ujarnya.

Namun demikian Fuad mengaku, saat Pilkada berlangsung, Petruk memang anggota tim suksesnya yang aktif di medsos untuk menyuaraan terkait Pilkada. Sedangkan anggota tim sukses lain seperti Kasran, Agus Hasan membidangi bagian tim survei elektabilitas. Untuk Imam Satibi hanya tim relawan. (jks/ton)