SEMARANGSejumlah pelanggaran ditemukan dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK di Jateng. Hal itu terungkap saat tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan pantauan di sejumlah SMK di Kota Salatiga, Surakarta, Boyolali, Klaten, Demak, Grobogan, Temanggung, dan Wonosobo,

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, mengatakan, sejumlah pelanggaran pelaksanaan UNBK  di antaranya dapat dilihat dari ketidakpatuhan sekolah dalam menindaklanjuti peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai pedoman pelaksanaan ujian nasional.

”Kami masih melihat beberapa sekolah yang tidak menaati pedoman pelaksanaan ujian nasional. Di sekolah yang kami lakukan pemantauan, hampir semua pengawas tidak mematuhi tata tertib,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Padahal mengenai pelaksanaan ujian nasional sudah diatur melalui Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BNSP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017.
Sejumlah pelanggaran yang ditemukan di antaranya, menggunakan alat elektronik di dalam ruang ujian, seperti telepon genggam. Menurut Sabarudin, hal itu sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan UNBK. Selain itu, lanjut dia, kedisiplinan waktu juga menjadi catatan penting. Pengawas UNBK seharusnya hadir 20 menit sebelum ujian dilaksanakan, namun masih ada pengawas yang tidak tepat waktu.

”Tujuan memasuki ruangan 20 menit sebelum ujian ini sebetulnya adalah agar pengawas dapat melakukan persiapan, dan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan ujian nasional kepada peserta didik,” ujarnya.

Sabarudin menambahkan, pelanggaran lain yang ditemukan Ombudsman adalah masih terdapat pengawas yang merupakan guru mata pelajaran yang sedang diujikan. Selain itu, kesiapan pelaksanaan ujian juga menjadi catatan penting. Ombudsman masih menemukan sekolah-sekolah yang persiapannya kurang. Seperti antisipasi pemadaman listrik, keterbatasan ruangan, hingga permasalahan teknis seperti username dan password peserta ujian apabila mengalami kendala juga belum diantisipasi dengan baik.

”Kami dapat temuan salah satu peserta ujian tidak dapat mengakses username dan password. Padahal ujian telah berlangsung selama 5 menit,” paparnya

Hal ini tentu saja mengganggu kenyamanan dan konsentrasi peserta didik. Di sisi lain, Ombudsman juga melihat ketidaksiapan sekolah dalam menangani peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.

Sosialisasi ujian nasional kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus ini harus menjadi perhatian. Sebab, fakta di lapangan membuktikan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus belum mendapatkan perhatian. ”Pengawas masih belum memiliki pemahaman yang baik terhadap hal ini, sehingga sikap maupun tindakan yang diambil masih bersifat umum,” tandasnya. (mg26/den/aro/ce1)