Ada Tokoh dan Media Menjadi Heboh

771
DISKUSI HUKUM: Suasana Diskusi Hukum Perkara Korupsi yang diadakan kubu calon Ketua Peradi Semarang, Sunarto di ruang Aula Litigasi FH, Undip Semarang. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
DISKUSI HUKUM: Suasana Diskusi Hukum Perkara Korupsi yang diadakan kubu calon Ketua Peradi Semarang, Sunarto di ruang Aula Litigasi FH, Undip Semarang. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyinggung orang nomor satu di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, masih menjadi topik menarik untuk didiskusikan oleh sejumlah pihak. Seperti diskusi hukum perkara korupsi yang diadakan oleh salah satu calon ketua Peradi Kota Semaang, Sunarto, di aula ruang Litigasi, Fakultas Hukum Undip, Senin (3/4).

Dalam diskusi bertema Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Penyebutan Nama Pejabat Publik yang Diduga Menerima Aliran Dana Proyek E-KTP dalam Dakwaan KPK   tersebut sejumlah pematik yang dihadirkan di antaranya, Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jateng, Laode M. Nursrim; calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Dr Bernard L. Tanya; Guru Besar Undip Semarang, Prof Nyoman Serikat Putra Jaya; calon Ketua Peradi Semarang, Sunarto, dengan moderator Wakil Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Jawa Tengah, Theodorus Yosep Parera.

Dalam paparannya, calon Hakim MK, Bernard L. Tanya menyampaikan kasus dugaan korupsi e-KTP dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas tidak ada masalah. Menurutnya yang menjadi heboh karena ada tokoh, dan adanya media, kemudian disikapi publik, sedangkan publik kebanyakan tidak paham apa itu saksi, terdakwa, dan tersangka.

”Untuk itu perlunya peran mahasiswa hukum dan pengacara sosialisasi ke masyarakat, beri pelajaran hukum bagi publik. Kegaduhan juga harus dijaga aparat penegak hukum sehingga bisa hening, beradab dan elok, bagimanapun fungsi negara hukum juga harus memastikan orang-orang yang high class, dan powerful bisa disentuh hukum, jangan hanya menyentuh orang miskin,” kata Bernard dalam paparannya.

Sedangkan, Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Jateng, Laode M. Nursrim mengaku tema dalam diskusi tersebut sangat luar biasa. Ia menyampaikan, bagaimana penyempurnaan suatu dakwaan harus didukung oleh alat bukti, yang mana dimulai dengan penyidikan karena itulah sumber pertama, agar bisa mendapatkan alat bukti.

Laode menjelaskan, menyusun dakwaan tidak terlepas dari keterangan saksi, karena saksi jelas menjadi dominan rangkaian suatu dakwaan. Bahkan saksi juga bisa dijadikan salah satu alat bukti, kemudian di persidangan nanti akan dibuktikan. ”Kalau ada kriminalisasi dalam sebutan pejabat, itu masih sebatas saksi, nanti semua itu dibuktikan di persidangan,”ujarnya.

Terpisah, calon Ketua Peradi Semarang Sunarto menyebutkan, acara tersebut adalah sebagai komitmen advokat yang merupakan bagian dari penegak hukum untuk mengkritisi aparat penegak hukum (APH) lain, yang melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan perundang-undangan, sehingga merugikan masyarakat secara luas akibat para pejabat dikriminalisasi secara membabi buta.

”Kalau saya terpilih menjadi Ketua Peradi Semarang, maka saya akan membawa himpunan penegak hukum yang independen ini untuk mengontrol, mengawasi dan mengkritisi semua kinerja APH dan aparatur pelayanan publik,” tandasnya. (jks/zal/ce1)