Menangguk Untung dari Galian C Ilegal

Kucing-kucingan, Sehari Keruk Rp 390 Juta

1552
MERUSAK LINGKUNGAN: Aktivitas galian C ilegal di kawasan Brown Canyon, Rowosari, Tembalang. Kawasan ini tinggal menyisakan sejumlah bukit yang tidak lama lagi bakal rata dengan tanah. (Dokumentasi Semarang Drone Commmunity )
MERUSAK LINGKUNGAN: Aktivitas galian C ilegal di kawasan Brown Canyon, Rowosari, Tembalang. Kawasan ini tinggal menyisakan sejumlah bukit yang tidak lama lagi bakal rata dengan tanah. (Dokumentasi Semarang Drone Commmunity )

Penambangan galian C liar di Kota Semarang masih menjadi persoalan yang tidak mudah ditutup begitu saja. Meski Pemerintah Provinsi Jateng tidak mengeluarkan perizinan galian C, tetapi para penambang liar tetap saja beroperasi melakukan eksploitasi alam secara terus-menerus.

SEJUMLAH titik galian C di Kota Semarang masih tetap beroperasi. Misalnya, di sekitar daerah Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Ngaliyan Semarang, daerah perbatasan Mangkang-Sumberejo Kaliwungu, Meteseh dan Rowosari Tembalang. Namun paling besar berada di Kelurahan Rowosari.

Penambangan tanpa izin alias ilegal itu tidak mudah ditutup. Sebab, jual beli tanah gunung ini menjadi ladang uang bagi sejumlah perusahaan penambangan maupun pemilik lahan. Bagaimana tidak, sehari di lokasi galian C bisa mengeruk uang ratusan juta rupiah. Tentu saja, banyak pihak bermain di galian C. Baik perusahaan penambangan, kelompok ormas (organisasi masyarakat), hingga oknum aparat.

”Paling besar sekarang di Rowosari dan Sumberejo Mangkang. Di Jalan Gatot Subroto masih aktif sampai sekarang, hanya saja di situ dikuasai PT IPU. Di Meteseh juga buka-tutup. Setahu saya, yang punya izin galian C hanya PT IPU dan yang ada di Sumberejo,” kata seorang sopir truk berinisial ZM, 37, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (2/4).

Sedangkan di Lemah Abang, Karangjati, Kabupaten Semarang, juga masih beroperasi, tetapi sudah tidak efektif. Selain milik PT IPU dan Sumberejo, hampir semuanya ilegal. Termasuk di Rowosari. Di sisi lain, eksploitasi alam secara besar-besaran di Rowosari, Meteseh, Tembalang ini belakangan malah menjadi ”objek wisata” yang dikenal Brown Canyon di media sosial. Para pengunjung memanfaatkan untuk berswafoto di gundukan bukit bekas pengeprasan alat berat di lokasi galian C ilegal tersebut. ”Semula di Rowosari ada 3 perusahaan yang menambang. Dulu ada kurang lebih 15 ekskavator yang beroperasi setiap hari. Tapi, sekarang lahan sudah menyempit, paling banter cuma 3 ekskavator saja,” kata ZM.

Penghitungannya, masing-masing ekskavator bisa mengisi antara 65 rit hingga 100 rit atau 100 truk per hari. Alur pengelolaannya, jelas dia, pihak pertama adalah pemilik lahan tanah gunung. Pihak kedua adalah perusahaan tambang, dan pihak ketiga adalah perusahaan penyedia armada truk. ”Sistemnya pihak perusahaan penyedia armada truk membeli per rit kepada perusahaan penambangan. Penghitungannya, kalau di Rowosari, harganya Rp 260 ribu per rit dengan muatan 8 meter kubik. Kalau di Sumberejo, harganya Rp 155 ribu per rit dengan muatan 8 meter kubik,” bebernya.

Sehingga bisa diketahui bersama omzet dalam sehari. Jika ada 15 ekskavator dan satu ekskavator sehari mengisi 100 truk, maka omzet perusahaan penambangan diperkirakan mencapai Rp 390 juta per hari di satu lokasi. ”Perusahaan penyedia armada memang bekerja sama dengan perusahaan penambangan. Perusahaan armada kemudian menjual hasil tambang tersebut ke kontraktor yang menangani proyek-proyek pembangunan. Misalnya pembangunan tol, pembangunan perumahan, dan seterusnya,” kata dia.

ZM juga mengakui, saat ini bisnis galian C sudah surut sejak ada kebijakan perizinan dari Pemprov Jateng. ”Sekarang mainnya kucing-kucingan, karena sudah tidak aman lagi. Sistemnya buka-tutup. Kalau dirazia, tutup. Kalau sudah aman, buka lagi. Kalau mau dirazia pun, mereka biasanya sudah tahu, karena ada keamanan dari aparat yang memberitahukan akan ada razia. Para sopir diberi pengumuman dulu kalau ada operasi, biar tidak kena,” bebernya.

Banyak perusahaan penambangan yang gulung tikar, karena lahan sudah menyempit. Apalagi perizinan galian C sekarang sangat mahal, dan harus sampai di tingkat provinsi. ”Kalau dulu cuma sampai tingkatan pemkab udah boleh, makanya tambang liar sempat menggurita. Sekarang tidak seperti dulu,” katanya.

Para petugas ’keamanan’, kata dia, biasanya melibatkan oknum aparat. Yang bayar adalah perusahaan penambangan, bukan penyedia armada. ”Penyedia armada tinggal membeli aja. Lahan-lahan galian C hampir semua milik perorangan atau warga. Kecuali milik PT IPU, mereka memiliki lahan sendiri. Selain menjadi perusahaan penambang, PT IPU juga pemilik lahan,” jelasnya.

Perusahaan penambang, lanjut dia, hanya membeli tanah gunung saja. Bukan sertifikat tanahnya. Sehingga lahan bekas galian C tetap menjadi pemilik lahan perseorangan atau warga. ”Istilahnya jual tanah gunung. Perusahaan tambang membeli tanah gunung itu berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per rit. Salah satu perusahaan tambang di Rowosari CV Gunung Mas. Kalau di Sumberejo PT Dewi Ratih atau disebut DR. Kalau lainnya saya kurang tahu,” bebernya.

Hasil tambang tersebut kebanyakan dibeli oleh kontraktor besar, seperti Adhi Karya, Waskita, Wika, dan banyak lagi lainnya. ”Apalagi sekarang banyak proyek pengurukan. Misalnya, untuk proyek jalan tol, proyek jalan lingkar, proyek pembangunan pelabuhan, maupun proyek pembangunan di tepi pantai,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono, mengatakan, masalah penambangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kebijakan perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

”Izin penambangan itu sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Boleh atau tidaknya menjadi kewenangan provinsi. Mengenai kasus penambangan di Rowosari, menurut saya harus ada ketegasan dari pemerintah. Kalau memang tidak ada izin alias ilegal ya harus segera ditutup aksesnya. Jalan masuknya ditutup,” tegasnya.

Kedua, kata dia, kalau mau mengangkut barang dari lokasi galian C, maka perusahaan penambangan harus memiliki perizinan pengangkutan. ”Jadi, tidak sembarangan orang bisa melakukan penambangan dan pengangkutan hasil tambang seperti itu. Karena jelas, akibat aktivitas penambangan memiliki dampak lingkungan. Misalnya, kerusakan jalan, debu bertebaran yang mengganggu masyarakat sekitar, maupun kepadatan lalu lintas,” katanya.

Karena dampaknya besar, lanjut dia, maka perizinan penambangan dan izin pengangkutan tersebut harus diperketat. ”Kalau memang tidak ada izinnya, harus ditutup. Pemerintah harus tegas. Jangan malah dibiarkan. Jangan sampai siapa aja bisa dengan mudah melakukan penambangan. Sekali lagi, pemerintah yang harus tegas,” ungkap Suharsono.

Baik pemerintah provinsi terkait perizinan penambangan maupun pemerintah kota terkait izin pengangkutan. ”Karena dampaknya sangat besar. Selain mengganggu masyarakat juga kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Kenapa harus ada izin pengangkutan? Karena mereka memanfaatkan jalan milik Kota Semarang, berdampak kepada warga Kota Semarang, kepadatan lalu lintas, dampak kerusakan jalan dan seterusnya,” bebernya.

Karena itu, lanjut dia, tidak ada alasan lain, Pemkot Semarang harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng untuk segera bertindak. ”Harus ada ketegasan. Tentunya juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. Rowosari sebenarnya sudah pernah ditinjau Pak Gubernur, dan sudah pernah ditutup. Tidak boleh dimanfaatkan,” katanya.

Jika tidak segera mendapatkan penanganan, pihaknya khawatir dampaknya akan semakin parah dan berbahaya untuk jangka panjang.

Selama ini, kata dia, daerah Rowosari merupakan daerah tangkapan atau resapan. Maka adanya penambangan liar yang merusak lingkungan itu harus segera mendapatkan penanganan. Tidak hanya Rowosari, bekas galian C di mana pun tempatnya harus dilakukan upaya pengolahan lingkungan oleh Pemkot Semarang. ”Misalnya, penanaman pohon di sekitar lokasi yang notabene bekas penambangan. Itu sebagai fungsi agar lingkungan yang pernah rusak bekas penambangan kembali pulih. Bukan dibiarkan menjadi hal yang tidak produktif,” paparnya.

Jika dibiarkan, lanjut dia, tentu sangat berbahaya. Misalnya, bisa menimbulkan banjir yang masuk ke permukiman warga. Karena itu, harus dilakukan upaya penanganan untuk pemulihan lahan bekas penambangan.

”Pengelolaan lingkungan pasca penambangan itu harus menjadi kajian tersendiri. Terutama Dinas Lingkungan Hidup harus menginventarisasi wilayah-wilayah bekas penambangan, baik itu legal maupun ilegal, harus bisa diberdayakan lagi,” katanya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Menurutnya, perusahaan konstruksi berskala besar apalagi yang mengerjakan proyek pemerintah seharusnya mengecek sumber pasokan bahan baku apakah berizin atau ilegal. ”Jangan sampai proyek pemerintah dipasok bahan baku dari tambang ilegal, saya akan sampaikan ini agar sama-sama semua membantu,” harapnya.

Terkait merebaknya tambang ilegal, dia meminta agar pemilik tambang segera mengurus izin. Menurutnya, prosesnya cukup gampang. Asal tambang tidak berada di lokasi yang terlarang, pasti pemprov bisa mengeluarkan izin. ”Yang penting tidak mengganggu mata air, CAT, dan faktor lain yang berkaitan dengan lingkungan,” bebernya. (amu/amh/aro/ce1)

Silakan beri komentar.