Reviewer Wajib Berstandar Nasional

461
SAMPAIKAN PAPARAN: Ketua LPPM Universitas PGRI Semarang Suwarno Widodo (kiri) menyampaikan paparan pada pelatihan bagi reviewer nasional pengabdian kepada masyarakat di Hotel Muria, kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
SAMPAIKAN PAPARAN: Ketua LPPM Universitas PGRI Semarang Suwarno Widodo (kiri) menyampaikan paparan pada pelatihan bagi reviewer nasional pengabdian kepada masyarakat di Hotel Muria, kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Mei mendatang rencananya akan menyerahkan pelaksanaan pemeriksa dan editor atau reviewer proposal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), kepada masing-masing universitas atau perguruan tinggi (PT) atau yang disebut desentralisasi.

Ketua LPPM Universitas PGRI Semarang Suwarno Widodo mengatakan sebelum aturan tersebut diberlakukan, pihak universitas harus mempersiapkan para reviewer yang biasanya dilakukan para dosen yang berkompeten di masing-masing bidang akademiknya. ”Persiapan perguruan tinggi atau universitas harus dilakukan. Pasalnya kebijakan ini akan mulai berjalan dalam waktu dekat,” katanya usai pembukaan pelatihan bagi reviewer nasional pengabdian kepada masyarakat di Hotel Muria, kemarin.

Menurut dirinya, pihak universitas wajib menyediakan reviewer berstandar nasional. Tugasnya melakukan seleksi proposal terkait pengabdian kepada masyarakat. Pihaknya terus menggenjot pelatihan di semua perguruan tinggi agar target jumlah reviewer yang jumlahnya tergantung masing-masing jumlah fakultas. ”Pelatihan ini dilakukan untuk menambah jumlah SDM yang melakukan review proposal. Kemudian, yang kami harapkan dari reviewer ini menjadi kreatif dan mengoreksi serta memberi masukan untuk proposal yang tidak layak menjadi proposal yang layak,” jelasnya.

Pelatihan itu sendiri tidak semata menambah jumlah reviewer. Tetapi juga meningkatkan mutu dan keragaman. Selain itu, juga dilakukan sebagai sarana untuk mendorong universitas agar bisa meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat. ”Saat ini UPGRIS setidaknya memiliki 63 proposal penelitian. Sementara 17 proposal lainnya tentang pengabdian yang bidangnya kependidikan, pemberdayaan masyarakat agar kemiskinan bisa berkurang,” ungkapnya.

Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kemenristek Dikti Victoria Suhartini mengungkapkan pelatihan yang dilakukan kemarin memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas reviewer internal.

”Selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam rangka desentralisasi penelitian. Peserta adalah utusan wakil yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi sebagai calon reviewer internal perguruan tinggi masing-masing,” tambahnya.

Terpisah Wakil Rektor IV UPGRIS Nizaruddi mengungkapkan dalam menghadapi kemajuan teknologi dan memasuki era globaliasi, pihak universitas harus bisa meningkatkan mutu serta mengembangkan kemampuan dari segala aspek agar lulusan yang dihasilkan bisa memiliki hard skill sekaligus soft skill dan bisa bersaing di pasaran kerja, baik nasional maupun internasional. (den/ric/ce1)