HADAPI GUGATAN: Bawaslu Jateng dan 7 Panwas kabupaten/kota menggelar rapat koordinasi di Hotel Grand Wahid, Kota Salatiga. (Joko Susanto/Radar Semarang)
HADAPI GUGATAN: Bawaslu Jateng dan 7 Panwas kabupaten/kota menggelar rapat koordinasi di Hotel Grand Wahid, Kota Salatiga. (Joko Susanto/Radar Semarang)

SALATIGA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Panitia Pengawas (Panwas) di Hotel Grand Wahid Salatiga, 26-27 Februari 2017. Rakor ini sebagai persiapan menghadapi gugatan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 7 kabupaten/kota di Jateng.

Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah menyebutkan, dari 7 kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada, ada 2 yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni, Kota Salatiga dan Kabupaten Jepara. “Dengan adanya gugatan tersebut, kami juga langsung menyiapkan diri apabila nantinya dipanggil dalam sidang, tentunya untuk memberikan keterangan atas pengawasan selama proses tahapan pilkada di 7 daerah yang ada,” kata Abhan.

Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono yang hadir sebagai narasumber dalam acara itu mengatakan, kehadirannya bertujuan untuk memberikan gambaran kepada Panwas mengenai mekanisme dan tahapan penanganan perkara hasil pilkada serentak jilid II. Di antaranya mulai dari tahap pengajuan permohonan, registrasi perkara, persidangan, sampai dengan keputusan akhir.

Dia juga menyebutkan, sidang pemeriksaan pendahuluan agendanya dijadwalkan 16 Maret – 20 Maret. Sidang ini berupa pemberian nasihat kepada pemohon terhadap kelengkapan dan kejelasan isi gugatan. Pemohon yang mengajukan gugatan itu nantinya harus bisa membuktikan kesalahan, bukan hanya asumsi. Mmaka dari itu, pertarungan alat bukti harus kuat karena basisnya TPS (Tempat Pemungutan Suara). “Yang jelas siapapun yang bisa meyakinkan hakim konstitusi, dialah pemenangnya,” sebutnya.

Ketua Panwas Salatiga Arsyad Wahyudi menyebutkan, pihaknya masih menunggu nomor register pendaftaran Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU) ke MK. Ia juga berharap nantinya ada tembusan dari KPU untuk dipelajari materi gugatannya. Pihaknya juga sudah mempersiapkan data-data pendukung apabila hakim MK memutuskan akan memanggil Panwas Kota Salatiga.

“Tentunya setelah ada permintaan MK dan mendapatkan mandat dari Bawaslu Republik Indonesia. Yang jelas saat sidang intinya pihak pemohon dan termohon harus menyiapkan data-data yang valid, karena adu data alat bukti,”ungkapnya. (jks/mg27/ton)