Pemkab Semarang Dinilai Ceroboh

602
DOK. JAWA POS RADAR SEMARANG Sri Puryono
DOK. JAWA POS RADAR SEMARANG Sri Puryono

SEMARANG – Terungkapnya draf Raperda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Semarang yang menjiplak alias copy paste (copas) Perda Kota Magelang mendapat perhatian Sekda Jateng Sri Puryono.

Dijelaskan, penyusunan raperda seharusnya dilakukan skrining secara bertahap, terutama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Jika kemudian lolos, sama saja melalaikan tugas atau tidak tanggung jawab.

”Kalau secara substansi, ini menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) atau dulu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  dan Bagian Hukum sebagai OPD yang terkait. Seharusnya mereka melakukan skrining yang sangat ketat. Ini benar-benar ceroboh,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (26/2).

Terkait sanksi atas kecerobohan itu, Sri Puryono menyerahkan sepenuhnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ”Terserah Bupati Kabupaten Semarang mereka (yang dinilai ceroboh) mau diapakan,” tegasnya.

Pihaknya mengaku, Pemprov Jateng berusaha tidak melakukan keteledoran dengan melakukan copy paste. Setiap ada penyusunan raperda, akan dilakukan sesuai mekanisme. Dengan begitu, peraturan atau program yang akan dijalankan, benar-benar efektif karena datanya berdasarkan fakta lapangan.

”Semoga pemprov tidak copy paste seperti yang dilakukan di Ungaran,” harapnya.

Terpisah, Koordinator LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jateng, Mayadina RM, berpendapat, terkait copy paste terhadap suatu produk kebijakan pemerintah bukan hal baru lagi. Menurutnya, beberapa waktu lalu juga ditemukan copy paste LKPJ Gubernur Jateng 2011 yang mengopi tahun sebelumnya.

Pihaknya merasa prihatin. Sebab, penyusunan raperda dibiayai oleh uang rakyat. Karena itu, mestinya penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan yang disusun Pemkab Semarang harus dilakukan secara serius.

”Raperda yang baik semestinya didahului dengan penyusunan naskah akademik sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 43 ayat 3,” kata Mayadina kepada koran ini, Jumat (24/2) lalu.

Dia menyebutkan, fungsi naskah akademik sebagai bahan awal dalam penyusunan peraturan yang berisi latar belakang, dasar pemikiran, dan alasan-alasan penyusunan raperda, ruang lingkup, dan garis besar isi peraturan.

”Sudah jelas proses penyusunan naskah akademik membutuhkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M. Yulianto, menilai copy paste data menjadi cerminan kinerja pemerintahan yang amburadul. Mereka tidak mau bekerja seperti yang semestinya dilakukan.

Biasanya, lanjutnya, penyusunan Raperda diserahkan ke pihak ketiga atau tenaga di luar eksekutif dan legislatif. Setelah Raperda disusun, kemudian diberikan ke legislatif atau OPD terkait untuk dikroscek sebelum masuk ke paripurna. Kroscek tersebut berupa paparan yang juga diikuti akademisi.

”Pemaparan ini pun tidak hanya sekali. Agar bisa diamati betul, apakah Raperda itu sudah sesuai yang dimaksud atau sejalan dengan visi dan misi pemerintah setempat,” ucapnya.

Artinya, ada banyak tahapan dari penyusunan hingga diparipurnakan. Yulianto mengira, kasus copy paste Raperda Penanggulangan Kemiskinan itu membuktikan bahwa pemerintah meninggalkan mekanisme. Parahnya, penyusunan Raperda tersebut ada anggarannya. Nilainya pun tidak sedikit. ”Ini tergolong maladministrasi. Bisa saja mengarah ke kasus korupsi,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak DPRD Kabupaten Semarang mendapati satu raperda yang diajukan eksekutif saat paripurna, dan itu hasil copy paste dari Kota Magelang. Meski masih draf, namun Raperda Penanggulangan Kemiskinan itu sudah ada nomornya, yakni Nomor 15 Tahun 2013. Anehnya, materi menimbang hingga pasal per pasal di draf hampir semuanya menyebut Kota Magelang. Di klausul menimbang poin 31 sampai 36 menyebut Kota Magelang. Pun di Bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 4 sampai 11 juga menyebut Kota Magelang. Selain itu, hampir seluruh pasal yang ada, sampai pasal 45 juga merujuk Kota Magelang.

Parahnya lagi, di akhir draf ada kesalahan penulisan gelar Bupati Semarang dan kesalahan nama Sekda Kabupaten Semarang. Tertulis Bupati Semarang Drs Mundjirin, seharusnya dr Mundjirin SpOg karena yang bersangkutan adalah seorang dokter spesialis kandungan. Sementara nama sekda tertulis Sugiharto, yang seharusnya Gunawan Wibisono. Belakangan Sugiharto diketahui sebagai Sekda Kota Magelang. Tentu saja, kejadian itu menampar muka Bupati Mundjirin yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Mundjirin langsung meminta maaf sambil menitikkan air mata. BP3D atau Bappeda sendiri adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Sebab, usulan draf raperda Penanggulangan Kemiskinan berasal dari Bappeda. (amh/jks/aro/ce1)