Bantuan Pemerintah Disetop, SD Swasta Menjerit

Ada Guru SD Swasta Digaji Rp 200 Ribu

959
MANDIRI: Suasana proses belajar mengajar di SD Muhammadiyah 05 Jalan Cumi-Cumi Bandarharjo, Semarang Utara. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MANDIRI: Suasana proses belajar mengajar di SD Muhammadiyah 05 Jalan Cumi-Cumi Bandarharjo, Semarang Utara. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PARA guru SD swasta masih banyak yang hanya mendapatkan honor antara Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan dari yayasan. Padahal Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Semarang pada 2017 sebesar Rp 2.125.000. Mereka hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Tak hanya itu, mereka juga terpaksa memikul beban ganda. Di samping mengajar, juga memikirkan manajemen sekolah, termasuk mencari anggaran operasional. Tentu ini menjadi ironi sekaligus tabir kelam di dunia pendidikan mengingat Kota Semarang saat ini dijuluki smart city yang inovatif.

Salah satu SD swasta di Jalan Walisongo, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang tak jauh dari kampus UIN Walisongo Semarang saat ini masih eksis di bawah yayasan. Namun sangat memilukan tatkala mengintip kesejahteraan guru setempat. Meski gaji minim, mereka tetap bekerja karena panggilan hati sekaligus kemanusiaan. ”Ini memang sudah menjadi panggilan hati. Kami mengajar demi kemanusiaan, berjuang untuk pendidikan generasi,” kata salah satu guru yang enggan disebut namanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Bahkan ia mengaku tidak mampu untuk sekadar menyebut berapa gajinya per bulan. Kondisi keuangan pendidikan di yayasan itu membuat ia tak tega berbicara mengenai gaji. ”Kami sendiri malu menyebut berapa gaji guru di sini. Mohon maaf, tidak usah disebutlah. Yang jelas masih sangat jauh dari layak,” ucapnya dengan nada santun.

Sebagai guru, dia bisa memaklumi jika gaji yang diterimanya kecil. Sebab, SD tersebut berada di bawah naungan yayasan sosial yang pas-pasan dalam pendanaan. Untuk mendapatkan asupan dana operasional mengandalkan dari bantuan donatur dan pemerintah. Tidak mungkin mengandalkan iuran dari peserta didik. Sebab, kebanyakan para peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu. Bahkan untuk merekrut guru pun kesulitan, karena tidak ada anggaran untuk gaji. ”Kami juga masih kekurangan guru. Jumlah peserta didik kelas 1 hingga kelas 6 masing-masing antara 17 hingga 20 siswa. Totalnya 87 siswa. Guru kelas 3 kosong. Guru olahraga kosong,” katanya.

Kondisi kekurangan guru tersebut terpaksa membuat kepala sekolah turut mengajar di kelas. Berkali-kali ada guru baru yang mendaftar. Namun karena yayasan tidak mampu menggaji sesuai UMK, seringkali guru baru tersebut tidak betah dan keluar. ”Yayasan tidak mampu menggaji sesuai UMK. Maka guru di sini benar bekerja sosial. Dulu semasa Pemerintah SBY memang ada bantuan gaji insentif untuk guru dalam kurun waktu tertentu. Itu cukup membantu. Tetapi saat ini tidak ada,” keluhnya.
Mengenai kondisi guru, kata dia, ada dua yang belum memiliki ijazah S1. Tetapi keduanya saat ini dalam proses penyelesaian pendidikan S1. ”Para guru benar-benar panggilan hati untuk tetap mengajar. Meskipun tidak memungkiri butuh uang. Tapi kalau sudah istilahnya mensyukuri, kami tetap ikhlas mengabdi,” katanya.

Kepala sekolah, SM, mengakui SD swasta di Kota Semarang masih dianaktirikan. Menurutnya, terlihat jelas adanya diskriminasi atau dikotomi di dunia pendidikan antara sekolah negeri dengan swasta. Maka langkah SD swasta mau tidak mau harus mandiri, meski sangat berat. ”Kami tidak mampu membayar guru dengan gaji sesuai UMK. Bahkan untuk merekrut guru baru pun kesulitan karena tidak punya anggaran,” ujarnya.

Sedangkan iuaran peserta didik tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai operasional. Bahkan untuk memungut iuran peserta didik pun kesulitan. ”Sedangkan kondisi kami seperti ini. Iuran SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) dari para peserta didik setiap bulan tidak bisa diandalkan. SPP tidak dibayar seringkali terjadi. Bahkan hingga peserta didik tersebut lulus dan sudah masuk SMA pun tidak dibayar,” katanya.

Sumber dana operasional utama, kata dia, mengandalkan dari yayasan. Selain itu terbantu dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun ia mengaku tidak mengetahui apakah BOS nantinya masih akan terus bisa didapat atau tidak. ”Bantuan bantuan lain tidak ada. Misalnya, DAK (dana alokasi khusus) tidak dapat, karena bantuan DAK ini sasarannya untuk sekolah negeri. Usulan-usulan baik di tingkat UPTD kecamatan sebetulnya sudah ada, misalnya melalui Musrenbang tapi sampai sekarang masih diusahakan,” ujarnya.

Mengenai beasiswa, lanjutnya, siswa di SD tersebut tidak ada yang dapat. Sebab, lanjutnya, respons para orang tua siswa terbilang minim. ”Jika ada informasi beasiswa, rata-rata orang tua siswa tidak merespons untuk mendaftar dan melengkapi persyaratan. Misalnya, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW, kelurahan, tidak ada yang mau mengurus. Saya nggak tahu kenapa respons orang tua siswa minim. Mungkin karena para orang tua rata-rata pekerja pabrik, sehingga sangat kesulitan untuk sekadar mengurus surat-surat tersebut,” katanya.

Koordinator Forum Komunikasi Sekolah Dasar Swasta Kota Semarang, Syaifudin, mengatakan, regulasi dana BOS selama 2016 ada dua kali kebijakan. Di mana awal tahun, BOS untuk guru dibatasi 30 persen. Kemudian pertengahan Juni, penggunaan BOS dibatasi 50 persen. Sementara yang boleh menerima gaji dari BOS adalah guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).  ”Banyak sekolah swasta kondisinya memprihatinkan. Butuh bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, banyak bantuan pendidikan yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah, kini telah dicabut. Seperti hilangnya SPP/Pendamping BOS. Padahal dana tersebut sangat penting untuk mendukung fasilitas pendidikan. Selain itu, hilangnya dana fungsional, hilangnya dana sapu jagad, kesra, kemudian tidak ada DAK, serta tidak adanya anggaran untuk pembangunan fisik sekolah yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

”Sekolah swasta juga tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari DAK dan tunjangan fungsional. Kami ingin tidak ada diskriminasi antara sekolah negeri dengan swasta, karena sama-sama bertugas mencerdaskan bangsa,” katanya.

Judari, Kepala SD Muhammadiyah 05 Jalan Cumi-Cumi Bandarharjo menuturkan, pihaknya berupaya penuh untuk mempertahankan eksistensi sekolah di tengah-tengah kondisi saat ini. Terlebih berbagai aturan dari pemerintah yang kurang memihak pada sekolah swasta, ia tidak mengambil pusing dalam menanggapi permasalahan tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah dapat lebih dikenal dan lebih berprestasi, sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain.

”Menurut kami, tidak masalah dengan adanya aturan tersebut. Karena sebelum ada dana bantuan dari pemerintah (BOS), pihak yayasan memberikan bantuan bagi orang tua murid yang kurang mampu dalam perihal pembiayaan. Kalau sekarang ada bantuan dari pemerintah ya iuran sekolah tetap kami turunkan meskipun tidak banyak,” katanya.

Judari menuturkan, iuran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan mutu pendidikan serta memperbaiki sarana dan prasarana. Untuk permasalahan uang gedung, pihak sekolah membebaskan alias gratis, karena mandat dari yayasan tidak memperbolehkan. Gedung sekolah sudah tersedia beserta berbagai perlengkapan meskipun jumlahnya terbilang minim. Bahkan ia rela mengajukan pinjaman ke bank demi memperbaiki sarana dan prasarana.

 

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, mengatakan, pihaknya sudah menerima pengaduan atas keluhan kondisi guru-guru SD swasta dan honorer di Kota Semarang, beberapa waktu lalu. ”Saya ikut prihatin juga, mereka sebulan hanya mendapat gaji Rp 300 ribu, paling besar Rp 600 ribu, ini jelas tidak layak mengingat guru yang notabene mempunyai tugas berat mendidik generasi muda kita, agar nantinya bisa meneruskan pembangunan Kota Semarang ini,” katanya.

Dikatakan, mental generasi muda selama ini berada di tangan guru. Salah satunya juga tak terlepas dari peran guru SD swasta tersebut. ”Kami sudah mendengar dan melihat mereka yang bernaung di bawah yayasan, kami tidak bisa berbuat banyak untuk bisa mengintervensi kebijakan setiap yayasan. Karena itu, bagaimana agar Dinas Pendidikan Kota Semarang ini bisa menjembatani,” ujarnya.

Pengamat Pendidikan UPGRIS, Dr H Ngasbun Egar, mengatakan, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Ketika pemerintah belum mampu memenuhi secara keseluruhan biaya pendidikan, mestinya sangat layak orang tua bahkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. ”Bagaimana mungkin orang tua tega membiarkan anak-anaknya tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya,” katanya.

Meski begitu, ia menambahkan harusnya pemerintah melakukan berbagai upaya secara keras agar kebutuhan pendidikan bisa dinikmati secara merata dan memadai seluruh masyarakat baik di sekolah negeri maupun swasta. (amu/mg29/fth/aro/ce1)