Kapal Otok-Otok pun Wajib Ber-SNI

Sertifikasi SNI, Lindungi Konsumen, Tingkatkan Daya Saing Produsen

2261
BERBAHAN SENG : Anak-anak di Secang, Kabupaten Magelang, sedang bermain kapal otok-otok. Mainan anak-anak seperti ini diharapkan wajib mengantongi sertifikasi SNI untuk tujuan melindungi anak-anak. (LIS RETNO WIBOWO/RADARSEMARANG.COM)
BERBAHAN SENG : Anak-anak di Secang, Kabupaten Magelang, sedang bermain kapal otok-otok. Mainan anak-anak seperti ini diharapkan wajib mengantongi sertifikasi SNI untuk tujuan melindungi anak-anak. (LIS RETNO WIBOWO/RADARSEMARANG.COM)

Era globalisasi menuntut produk-produk lokal mampu berdaya saing dengan produk impor. Untuk itu, sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) menjadi salah satu yang musti dimiliki produk lokal agar bisa bersaing di pasaran, seiring meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya keamanan sebuah produk. Inilah yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) besar bagi Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk menyadarkan pelaku usaha—lebih-lebih Industri Kecil Menengah (IKM)—agar segera mengantongi label SNI dalam rangka meningkatkan daya saing produk mereka.

IMA, 40, warga Secang, Kabupaten Magelang, tak henti-hentinya mengingatkan buah hatinya, Aurel, 6, agar tidak berebut mainan kapal otok-otok dengan adiknya, Sarah, 4. Ia khawatir, tangan anaknya akan tergores oleh sisi mainan yang berbahan dasar seng. “Saya takutnya tangan anak-anak saya mbleret (tergores) kena ujung kapal mainan itu,” kata Ima, dengan nada cemas, ketika melihat dua buah hatinya berusaha mengambil mainan dari baskom berisi air.

Dengan sigap, perempuan berhijab itu, berhasil melerai dua putri kecilnya. Sejenak kemudian, bocah-bocah imut itu asyik memandangi kapal otok-otok yang berjalan memutar di atas air baskom. Otokk…otokk…otokk.. otokk……Dan, bunyi khas mainan yang sudah dikenal sejak 1970-an itu pun berbaur bersama keceriaan Aurel dan Sarah yang berjongkok mengelilingi baskom.

Meski begitu, pandangan Ima tidak pernah lepas mengamati anak-anaknya. Ia mengkhawatirkan anak-anaknya tiba-tiba saling berebut kapal otok-otok. “Mainan seperti itu jelas-jelas bahannya tidak ramah untuk anak, pakai seng. Belum lagi warna catnya mencolok dan baunya menyengat,” ucap perempuan yang berprofesi sebagai manajer marketing di perusahaan swasta tersebut.

Produk seperti itu jelas tidak standar SNI. Sisi produk ada yang membahayakan tangan anak, karena tidak ada pelindungnya, semisal karet. “Kalau kena tangan, sisi sengnya kan bisa merobek kulit,” kata Ima yang membeli kapal perang otok-otok di objek wisata Taman Kyai Langgeng, Magelang, seharga Rp 5000.

Selama ini, tutur Ima, ketika membeli produk mainan anak-anak, SNI selalu menjadi prioritasnya. Ia akan melihat ada tidaknya label SNI di dalam kemasan produk. “Seperti boneka, biasanya saya lihat dulu ada nggak label SNI-nya. Kalau nggak ada, saya ganti yang lain, yang memang sudah ada,” ucapnya.

Lantas, kenapa kapal otok-otok yang tak berlabel SNI, ia beli? Dengan tersenyum, Ima menjawab singkat, “Mainan murah kok minta SNI…” Soal tidak adanya SNI di produk mainan seperti kapal otok-otok, Ima berusaha memaklumi. “Setahu saya, untuk mengurus perizinan agar dapat label SNI, per item itu mahal. Jangka waktunya juga hanya 6 bulan. Setelah itu, diperpanjang dan bayar lagi. Bagi IKM atau UMKM yang modal pas-pasan, pasti sangat berat untuk mengurus SNI,” kata Ima yang mengaku banyak tahu soal SNI karena saudaranya bekerja di Disperindag Kota Magelang.

Hal senada disampaikan oleh Rachma, 42, warga Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Rachma mengaku sangat mewanti-wanti anaknya untuk tidak memasukkan mainan ke dalam mulut. “Bahaya kan kalau sampai anak tersedak. Belum lagi kalau cat mainan anak itu, cat yang kandungan kimianya tidak disarankan oleh BSN. Untuk urusan ini, biasanya saya beli produk yang sudah ber-SNI.”

Meski agak mahal, Rachma mengaku jauh lebih aman untuk anak. “Kalau sudah ada label SNI, berarti sudah melalui serangkaian tes oleh badan terkait, yang artinya relatif sudah aman,” ucap perempuan berambut sebahu itu. Kendati demikian, ia tetap mengawasi anak-anaknya ketika mereka sibuk bermain boneka maupun mobil-mobilan.

PRODUK SUDAH BER-SNI : Achmad, perajin mainan anak-anak edukatif dari Kota Magelang menunjukkan produknya yang telah lolos SNI pada 2014 lalu. (LIS RETNO WIBOWO/RADARSEMARANG.COM)
PRODUK SUDAH BER-SNI : Achmad, perajin mainan anak-anak edukatif dari Kota Magelang menunjukkan produknya yang telah lolos SNI pada 2014 lalu. (LIS RETNO WIBOWO/RADARSEMARANG.COM)

Perajin Terkendala Biaya

Pelaku usaha IKM atau UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebenarnya tidak berkeberatan mengurus sertifikasi SNI pada produk mereka. Namun, karena mahalnya biaya untuk mengurus SNI, membuat pelaku bisnis IKM/UMKM enggan melakukan.

“Sebetulnya, saya ingin mendukung program pemerintah, tapi kalau harus bayar mahal untuk SNI, bisa-bisa saya gulung tikar,” kata Suyud, 47, seorang perajin boneka di Yogyakarta. Ia mengaku semula berniat mengurus SNI. Namun, setelah tahu biayanya mahal, Suyud mengurungkan niatnya. Informasi yang dia peroleh, untuk mendapatkan SNI, pemohon harus merogoh uang hingga nominal puluhan juta. Karenanya, terkait SNI, Suyud berharap pemerintah bisa menurunkan biaya pengurusan, agar tarifnya terjangkau oleh pelaku UMKM.

Keluhan lain, SNI hanya berlaku selama 6 bulan. Artinya, setelah enam bulan, pelaku bisnis wajib untuk memperpanjang. Nah, untuk memperpanjang SNI, tentu perlu biaya lagi untuk mengurusnya.

Mengapa mainan anak-anak perlu ber-SNI? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pernah melakukan penelitian terhadap 21 sampel mainan lokal dan impor. Hasilnya mengejutkan. Hampir seluruh mainan anak mengandung unsur zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Di antaranya, timbal (Pb), mercuri (Hg), cadmium (Cd) dan chromim (Cr).

Untuk melindungi anak-anak dari bahaya unsur zat-zat kimia, maka sejak 2014 silam, pemerintah telah mewajibkan para perajin maupun distributor mainan anak, mengikuti ketentuan SNI. Hasilnya, tidak banyak perajin yang mengurus SNI, karena akan berimbas pada harga jual mainan menjadi lebih mahal. Sebab, untuk mengurus SNI, butuh biaya tidak sedikit.

Dari sedikit perajin itu, di Kota Magelang, ada Achmad, 64, yang dengan sadar, mengurus sertifikasi SNI. Achmad merupakan perajin alat peraga pendidikan (APE). Produk-produk yang hasilkan telah lolos SNI. Di bawah bendera Kesuma Toys, Achmad mencantumkan label SNI di setiap produknya. Itu yang membedakan dengan produk perajin lain.

“Kebijakan pemerintah yang menerapkan mainan anak harus memenuhi SNI, saya sangat setuju. Sebab, akan melindungi konsumen atau generasi penerus. Anak-anak bermain dengan alat-alat yang aman, tidak membahayakan,” tutur pensiunan PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang itu.

Hanya saja, ayah satu anak ini berharap komitmen pemerintah untuk melarang penjualan mainan anak-anak yang tidak ber-SNI. Sayangnya, hal itu belum bisa diterapkan sampai sekarang. Masih banyak mainan yang dipasarkan, tidak ber-SNI. Ironisnya, pemerintah terkesan mendiamkan, karena memang banyak kendala yang dihadapi. “Seperti mainan plastik. Itu harganya murah tapi kan berbahaya untuk anak kecil,” cetus warga Gang Cempaka V/01 RT 8 RW 7 Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, itu.

Kakek empat cucu itu mengatakan, dengan mengantongi label SNI, produknya tidak bisa sembarangan. Ia benar-benar menjaga kualitas dan segi keamanannya. Sesuai ketentuan SNI, dari sisi fisik, mainan tidak boleh runcing, juga tidak menggunakan paku. Ketentuan lain, menggunakan cat yang tidak mengandung racun.

Padahal, lanjut Achmad, cat yang aman sesuai SNI, harganya jauh lebih mahal, dibandingkan cat minyak biasa. “Ketentuan-ketentuan itu memberi konsekuensi harga jual menjadi lebih mahal. Tetapi sebenarnya itu tidak masalah, karena anak-anak lebih aman. Pengalaman saya selama ini, pemasaran tidak ada persoalan. Produk saya tetap laku meski harganya lebih mahal. Pasar akan mengikuti karena terbukti lebih aman untuk anak,” ungkapnya kepada radarsemarang.com.

Mainan anak-anak yang diproduksi Achmad, antara lain, puzzle, kereta hewan, truk, kapal, kereta angka, dan masih banyak lainnya. Pemasaran berbagai kota di Jawa Tengah, Jawa Timur , Jakarta.

Baginya, pemasaran tidak menjadi kendala. Hanya saja, soal tenaga kerja dan workshop, kerap jadi masalah, jika ia menerima pesanan dalam jumlah besar. Sebab, tenaga kerja hanya dua orang. Untuk itu, jika ada order besar, Achmad menggandeng rekanan. Namun, finishing tetap di bawah pengawasannya.

Kata Achmad, dengan mengantongsi label SNI, ia tidak main-main dalam mengerjakan produk. Achmad tak ingin kasus produsen APE di Klaten yang dikomplain karena mutunya jatuh setelah mendapat order besar, terjadi padanya. Sebagai perajin, ia mendapatkan pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bappeda. Juga dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Bahkan, menjadi tempat KKN mahasiswa Universitas Jananabadra Jogjakarta.

Achmad mengatakan, tidak semua perajin lolos SNI. Dari puluhan perajin yang mengikuti uji sertifikasi SNI, Achmad salah satu yang lolos. Maka, ia pun mengantongi nomor sertifikat pengujian 31686- 7/DBBPAH;31690/DBBPAH tertanggal produksi sebelum 6 Desember 2014. Produknya memenuhi standar SNI ISO 8124-1:2010;SNI ISO 8124- 2:2010; SNI ISO 8124-3:2010. Hanya saja, SNI berlaku cuma 6 bulan. Setelah 6 bulan, harus dilakukan uji kembali. Untuk uji laboratorium biaya cukup mahal. Per item bisa mencapai Rp 1,5 juta. Achmad beruntung, biaya pengajuan SNI mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

BELUM BER-SNI: Chuduri menunjukkan truk kayu buatannya yang banyak dicari anak-anak maupun orang dewasa. (DOK RADARSEMARANG.COM)
BELUM BER-SNI: Chuduri menunjukkan truk kayu buatannya yang banyak dicari anak-anak maupun orang dewasa. (DOK RADARSEMARANG.COM)

Hanya Dua yang Lolos SNI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Magelang membenarkan tidak mudah bagi perajin untuk mendapatkan sertifikat SNI yang dibiayai oleh Kementerian Perdagangan sebesar Rp 13 juta per item produk. Dari 12 UMKM, hanya dua yang lolos. Artinya, 10 di antaranya gagal.

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Disperindag Kota Magelang, Sri Rejeki Tentami Arsih, menjelaskan, 12 IKM/UMKM yang di daftarkan SNI hanya 6 yang lolos administrasi. Nah, dari jumlah itu, hanya dua yang berhasil mendapatkan sertifikat SNI.

Menurutnya, IKM/UMKM mainan gagal pada uji kimia bahan cat. “Kalau untuk mainan kayu, mereka menggunakan kayu albasia, sehingga tidak masalah. Yang jadi masalah, masih menggunakan cat minyak yang berbahaya untuk anak-anak,” kata perempuan yang intim disapa Temi kepada media yang menemuinya, belum lama ini.
Apalagi, kata Temi, produk alat permainan edukatif (APE) yang sering di gunakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kerap dihisap anak-anak. Karenanya, dipastikan sangat berbahaya jika masuk ke rongga tubuh. “Untuk lolos SNI, harus menggunakan cat berstandar SNI.”

Ironisnya, masyarakat cenderung memilih mainan berdasarkan warna-warna yang cerah. Hal itu membuat merosotnya penjualan produk ber-SNI. Bahkan, kalah bersaing dengan produk non-SNI di pasaran. Padahal, untuk membuat produk SNI, bukan hanya bahan penolongnya saja yang harus ber-SNI. Alat produksinya pun, wajib ber-SNI. “Masyarakat belum sadar dengan bahaya mainan anak yang catnya mengandung toksin. Mereka lebih mementingkan warnanya,” kata Temi.

Kepala Disperindag Kota Magelang, Joko Budiyono, menambahkan, belum semua pelaku UMKM di Kota Magelang mengantongi sertifikat SNI. Dari 5.000-an unit usaha, baru dua produk APE yang lolos SNI. Lainnya, tengah dipersiapkan Pemkot Magelang agar memiliki daya saing. Pemkot berjanji akan memberikan fasilitasi. Yaitu, berupa pelatihan, pendampingan, dan pengawasan.

Upaya lain, mempermudah pengurusan perizinan. Seperti izin usaha mikro kecil (IUMK) dan pengakuan kualitas bahan dengan penerbitan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Joko mengakui, syarat untuk memperoleh SNI cukup sulit. Di sisi lain, biayanya mahal. “Bagi UMKM memang berat, tapi kami optimistis suatu saat nanti bisa mendapatkannya,” kata Joko.

Sekretaris Disperindag Jawa Tengah Ratna Kawuri menyampaikan, pihaknya intens melakukan upaya terkait penerapan SNI. Meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, sertifikasi, juga pengawasan barang beredar terhadap produk SNI Wajib. Di Jawa Tengah, pada 2016, ada 10 IKM/UMKM yang telah mendapatkan pendampingan dan sertifikasi SNI. IKM tersebut mayoritas merupakan IKM garam konsumsi beryodium dan mainan anak. Untuk pengawasan produk bertanda SNI yang dilakukan Disperindag Jateng pada 2016, hanya ada 13 produk yang belum sesuai SNI dari total 150 produk.

BELUM LOLOS SNI: Seorang perajin mainan anak-anak di Magelang sedang membuat mainan kuda-kudaan. Pemilihan cat yang sembarangan bisa membahayakan kesehatan anak-anak. (DOK RADARSEMARANG.COM)
BELUM LOLOS SNI: Seorang perajin mainan anak-anak di Magelang sedang membuat mainan kuda-kudaan. Pemilihan cat yang sembarangan bisa membahayakan kesehatan anak-anak. (DOK RADARSEMARANG.COM)

 Penerapan SNI Jangan Sulitkan Pelaku UMKM

Seorang pegiat UMKM dan berprofesi akademisi di Magelang, Hendra Setiadji, meminta penerapan SNI tidaklah menyulitkan pelaku usaha IKM/UMKM. Sebaliknya, sertifikasi SNI justru dapat membantu menjaga konsistensi mutu serta memberikan added value bagi produk UMKM.

“Kelemahan mereka, modalnya kecil. Padahal, ada tantangan lain yang harus dihadapi jika mereka sudah memperoleh SNI, yaitu upaya mempertahankan sertifikat SNI itu sendiri.” Artinya, sambung Hendra, pelaku IKM/UMKM harus konsisten mempertahankan kualitas produknya.

Karena itu, Hendra meminta BSN terus mendorong seluruh produk industri untuk memiliki SNI. Sebab, SNI berguna untuk meningkatkan daya jual dan peningkatan kualitas produk. Serta, bisa untuk membuka akses pasar secara luas, baik dalam maupun luar negeri. “Tentu dengan standar yang baik, sebuah produk akan lebih bernilai tinggi dan bisa diterima oleh pasar.”

Satu sisi, saat ini konsumen semakin cerdas. Mereka menginginkan produk yang memberikan perlindungan serta manfaat yang baik. Untuk itu, dengan penerapan SNI, diharapkan UMKM memperoleh sejumlah manfaat positif. Seperti jaminan mutu; kepercayaan dari pihak yang berkepentingan (partner usaha, regulator); meningkatkan daya saing produk; dan efisiensi proses produksi. Manfaat lain, keteraturan dalam organisasi pelaku usaha (UMKM); mampu mengidentifikasi jika ada masalah; serta perlindungan keselamatan, keamanan atau kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Wakil Ketua Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Semarang Naneth Ekopriyono ditemui radarsemarang.com berpendapat, sertifikasi SNI kadang menjadi dilema bagi pelaku UKM. Satu sisi, label SNI menjadi kebuthan dan penting bagi produk UKM. Di sisi lain, syarat untuk mengurus SNI tidak mudah. Juga butuh biaya tambahan.

Naneth yang juga pelaku usaha kuliner dan batik ini mengibaratkan, menjual produk tanpa SNI, seperti mengendarai mobil tanpa surat izin mengemudi (SIM). Jika melalui jalan-jalan kampung, mungkin tidak akan ada yang menanyakan SIM; jadi tanpa SIM pun tidak bermasalah. Tapi satu ketika ingin melewati jalan raya dan ada inspeksi, maka saat kedapatan tidak memiliki SIM, akan rugi sendiri.

“Saat ini di era pasar bebas, saingannya tidak lagi antarkota, tapi sudah nasional, bahkan internasional. Mungkin saat ini pelaku usaha merasa tidak butuh SNI. Tapi ketika mau masuk pasar yang mensyaratkan ada SNI, tentu dia akan rugi sendiri,” jelasnya.

Naneth mengakui, untuk mendapatkan label SNI tidak mudah. Ada syarat dan prosedur yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Syarat standar ini tidak bisa ditawar, karena label SNI bukan sekadar tempelan. Selain itu, pengusaha juga butuh tambahan investasi untuk biaya mengurus SNI yang memiliki jangka waktu terbatas.

“Salah satu solusinya, pemerintah memfasilitasi pengurusan SNI. Mungkin biaya untuk pengurusan label gratis ditanggung pemerintah. Tapi pengusaha harus memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dan mungkin butuh tambahan modal,” kata dosen entrepreneurship di sebuah kampus kondang di Kota Semarang ini.

Naneth mengusulkan ada gerakan gotong-royong dari para pemilik usaha. Pihak yang memiliki usaha dan modal besar, bisa membantu temannya yang memiliki modal terbatas. “Misalnya yang punya modal besar dan punya SNI, bisa menghimpun produk teman-temannya yang modalnya lemah. Sementara yang lemah, mau belajar untuk meningkatkan produknya sesuai SNI,” ujarnya.

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Ngargono, menilai, kewajiban mencantumkan SNI merupakan hal yang sangat baik bagi konsumen. Dengan adanya label SNI yang didapat sesuai prosedur, akan menjadi jaminan bagi konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar keselamatan. “Masalahnya, saat ini belum semua barang wajib SNI dan banyak barang yang mencantumkan SNI abal-abal,” jelas Ngargono.

Ngargono mengambil contoh pada industri garam beryodium. Banyak produk garam yang mencantumkan label SNI di kemasan, tapi sebenarnya produsen yang dimaksud belum mendapatkan sertifikat SNI. Rupanya, mereka langsung mencetak logo SNI di kemasan garam yang mau dijual. “Ini yang bikin konsumen bingung.”

Produk lain yang sering mencantumkan SNI abal-abal adalah besi beton bertulang. Label SNI hanya tampak di satu ujung. Tapi ketika diperhatikan secara keseluruhan, ukurannya beda-beda. “Ada yang diameternya gemuk, ada yang kurus. Ada juga yang panjangnya kalau diukur kurang. Ini yang menyebabkan kualitas beton bertulang bisa macam-macam.”

Ia meminta pemerintah memfasilitasi para pengusaha untuk lebih mudah mendapatkan label SNI, tanpa mengurangi syarat standar. Selama ini, pengurusan SNI hanya dilakukan di Jakarta. “Sebaiknya bisa didelegasikan ke tingkat provinsi, tanpa mengurangi standar menjadi lebih mudah. SNI ini untuk melindungi konsumen.”

Faktor tambahan modal bagi pengusaha yang ingin mengurus SNI juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Untuk membangun tempat usaha yang menghasilkan produk sesuai SNI, pengusaha pasti butuh investasi. “Seringkali bantuan pemerintah tidak signifikan. Misalnya jumlah industri ada 100, tapi yang dibantu cuma 2 saja,” ujar Ngargono.

Terpenting, lanjut Ngargono, pengawasan. Di lapangan, penegakan hukum terkesan masih setengah hati. Jika kondisi ini berlarut-larut, bisa membuat pengusaha yang sudah ber-SNI kecewa. Sebab, ia sudah mengeluarkan banyak modal untuk mendapatkan SNI, tapi pihak lain yang tidak menjalankan aturan tersebut, ternyata tidak mendapatkan sanksi.

Terpisah, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng, Riyono, berpendapat, pemerintah wajib membantu pelaku UKM dalam mengurus label SNI. “Seperti usulan saya untuk UKM garam di sentra garam Kabupaten Pati,” jelas Riyono.

Garam beryodium, termasuk salah satu produk yang butuh sertifikat SNI sebagai garam konsumsi. Di Pati ada sekitar 3.000 petani garam yang tergabung dalam 95 industri kecil garam rakyat. Namun, dari 95 industri kecil tersebut, hanya 13 yang sudah mengantongi sertifikat SNI.

Mahalnya biaya pengurusan SNI, menjadi hambatan bagi petani garam yang rata-rata bermodal cekak. Karena itu, mereka butuh bantuan pemerintah agar para petani garam ini bisa menghasilkan produk sesuai SNI. “Karena itu, APBD harus dialokasikan untuk membantu pengusaha yang ingin mengurus SNI. Minimal setahun ada 100 SNI untuk UMKM.”

MINIATUR PRODUK UMKM: Sejumlah produk kerajinan tangan hasil kreasi anak-anak PSMP Antasena Magelang yang dipamerkan di Mal Artos Magelang beberapa waktu lalu. (DOK RADARSEMARANG.COM)
MINIATUR PRODUK UMKM: Sejumlah produk kerajinan tangan hasil kreasi anak-anak PSMP Antasena Magelang yang dipamerkan di Mal Artos Magelang beberapa waktu lalu. (DOK RADARSEMARANG.COM)

Biayai SNI untuk IKM Legal

Mahalnya biaya untuk sertifikasi SNI—utamanya dirasakan oleh pelaku bisnis UMKM—membuat pemerintah tak tinggal diam. Melalui kementerian terkait, yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pemerintah melakukan fasilitasi. Yakni, membiayai pengajuan sertifikasi SNI bagi IKM/UMKM ke BSN.

Pada 2016 lalu, misalnya, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 8 miliar untuk membantu kepengurusan SNI bagi IKM. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyampaikan ke Kementerian Perindustrian, jika melihat adanya potensi IKM berkualitas yang membutuhkan bantuan mendapatkan sertifikat SNI.

Syaratnya, IKM yang dimaksud harus legal. “Saat ini kita baru bisa memfasilitasi perolehan SNI untuk IKM yang sudah legal,” kata Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, di acara Sertifikasi dan Pelatihan Standardisasi Produk IKM, di Kota Solo, beberapa waktu lalu. Perizinan yang harus diperoleh IKM sebelum mengajukan sertifikat SNI, lanjut dia, bukan dikeluarkan oleh Kemenperin.

Untuk itu, Gati meminta perizinan tidak memakan waktu lama. Setelah mengantongi izin, IKM yang sudah berstatus legal—sebut saja produsen mainan anak—masih harus melalui uji laboratorium hingga dinyatakan lolos. Sebab, produk mainan anak, merupakan satu dari tiga produk yang wajib mengantongi SNI. Dua produk lainnya, helm dan pakaian anak.

Gati menyampaikan, IKM produk mainan anak di Indonesia, juga harus meningkatkan daya saing melalui SNI. Terlebih, di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti saat ini. Pesaing terberat produk mainan anak, selain Tiongkok, kini Thailand dan Vietnam.

Berdasarkan data Kemenperin, jumlah IKM mainan anak mencapai ribuan. “Kemenperin rata-rata baru bisa memfasilitasi SNI pada 20 IKM mainan anak per tahun.” Upaya Kemenperin lainnya, mendampingi IKM terkait pelatihan hingga membantu perizinan. Juga menyelenggarakan sertifikasi gratis dan sosialisasi untuk IKM di sejumlah daerah di Indonesia.

KERAJINAN: Seorang pengunjung tengah melihat-lihat kerajinan dari limbah paralon di Kedu Expo 2016 gedung Tri Bhakti Magelang, beberapa waktu lalu. (DOK RADARSEMARANG.COM)
KERAJINAN: Seorang pengunjung tengah melihat-lihat kerajinan dari limbah paralon di Kedu Expo 2016 gedung Tri Bhakti Magelang, beberapa waktu lalu. (DOK RADARSEMARANG.COM)

Dorong Pelayanan Penelitian Tes Standar Produk UMKM

Kepala BSN, Prof. Dr. Bambang Prasetya menyampaikan keprihatinnannya karena penerapan SNI bagi UMKM di Indonesia kurang dari 20 persen dari total 55 juta UMKM seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah melalui BSN bersama Kementerian Ristek Dikti dan perguruan tinggi yang memiliki laboratorum, diminta berpartisipasi. Yakni, ikut mendorong memberikan pelayanan penelitian test standar produk yang dihasilkan UMKM.

Konkretnya, Bambang berharap, laboratorium pemerintah bisa memberikan diskon—atau bahkan gratis—untuk pengujian produk IKM. “Sehingga IKM bisa mendapatkan SNI secara murah dan tetap terus berproduksi.”

Bambang melanjutkan, “Jangan sampai menguji industri boneka yang sederhana, biayanya mencapai 15 juta. Jika IKM mainan anak sudah ber-SNI, pasti konsumen merasa senang, karena anak–anak mereka menjadi aman ketika bermain dengan mainan mereka.”

Satu sisi, konsumen juga harus peduli dengan kesehatan, keamanan anak–anak, dan peduli dengan SNI. “Caranya, ya ikut membeli produk mainan ber-SNI yang mungkin lebih mahal,” kata Bambang Prasetya kepada awak media, termasuk Jawa Pos Group.

Untuk melindungi konsumen, lanjut Bambang, memang tidak ada cara lain yang lebih baik, kecuali menerapkan SNI. SNI sendiri dirumuskan, dikaji, dan disusun oleh para pakar serta menggunakan referensi internasional “Jadi semua komponen yang terlibat ada disitu, para pakar di bidangnya.”

Selain dirumuskan oleh para ahli, satu produk untuk mendapatkan SNI, juga bukan masalah mudah. Perlu penilaian kesesuaian antara produk dengan standar yang sudah ditetapkan. Karena itu, butuh waktu cukup lama, mengingat harus ada uji laboratorium dari produk yang akan diberi SNI. Sebaliknya, begitu sudah mengantongi SNI, bukan berarti berlaku seumur hidup. “Ada masa peninjauan kembali, yakni 4 tahun sekali.”

SNI sudah menjadi kewajiban semua pebisnis. Sebab, SNI berhubungan dengan pemenuhan hak konsumen akan keamanan produk. Dengan SNI, segala sesuatunya menjadi lebih pasti, ada standar yang menjadi acuan. Karena itu, jika SNI diterapkan di seluruh IKM/UMKM Indonesia, bisa saja Indonesia berhasil memenangkan perdagangan dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). (lis retno wibowo/ton/isk)