SEMARANG – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang menolak eksepsi (keberatan) yang diajukan Ong Budiono selaku Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, atas perkara dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang menimpa Bos PT Sinergi Niagatama Indonesia (SNI) Setiadi Hardinata.

Dalam perkara itu, kuasa hukum Ong Budiono, Hudi Mashudi dari kantor Law Firm-Lamda and Associates meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan nota eksepsi yang diajukannya dan menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) nomor register perkara: PDM-23/Semar/Epp.2/01/2017 tertanggal, 23 Januari 2017, tidak sah dan batal demi hukum.

Selain itu, meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa dan membebankan biaya perkara kepada negara. Namun majelis hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Pembina Pengurus Kota Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Semarang periode 2016-2020 itu sudah masuk dalam pokok perkara.

”Terhadap eksepsi yang diajukan terdakwa, majelis hakim menilai jika semuanya telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan. Untuk itu kami menolak eksepsi dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini,” kata ketua majelis hakim yang dipimpin, Bakri, saat membacakan putusan sela di PN Semarang, Kamis (23/2).

Dalam eksepsinya kuasa hukum Ong, Hudi Mashudi menyatakan segala keberatan yang diajukannya tentang formalitas surat dakwaan. Menurutnya surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh jaksa sama sekali tidak membahas pokok perkara, untuk itu ia meminta jaksa tidak menghindar dari kewajibannya untuk menanggapi dengan jawaban klasik seperti ’eksepsi penasihat hukum telah memasuki pokok perkara’.

”Pengamatan kami, hal ini sangat sering bahkan terkesan sudah terbiasa apabila jaksa kesulitan menanggapi maka dengan mudah dan dengan bahasa yang standar, mengatakan bahwa kami telah memasuki pokok perkara,” tandasnya.

Hudi juga meminta sesama penegak hukum untuk mengupayakan kebenaran dan keadilan. Ia menyampaikan, kalau memang perkara ini tidak dapat dilanjutkan, maka sudah seharusnya perkara ini dihentikan. ”Jangan memaksakan diri untuk memenuhi target tertentu atau sekadar menyelamatkan muka dengan mengorbankan terdakwa dan mengorbankan hukum serta keadilan dan kebenaran itu sendiri,” ungkapnya.

Terpisah, korban, Setiadi Hardinata menjelaskan, kisruh permasalahan bermula saat dia membeli 2 ruko untuk kantor cabang perusahaannya PT SNI yang berada di Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Dari pembelian ruko tersebut kemudian, Ong Budiono mengatasnamakan Ketua RT 02 mengirim surat ancaman I kepada dirinya pada 14 Juni 2014 lalu, yang berisi tentang tagihan iuran RT sebesar Rp 6.450.000, dalam surat tersebut ditulis bila uang tersebut tidak dibayar maka pintu samping kantor cabangnya akan ditutup secara paksa. ”Kantor cabang saya di Kota Semarang berseberangan dengan rumah Pak Ong Budiono. Dalam surat tagihan itu ditulis untuk iuran RT, uang taman, aspal, dan CCTV,” kata Setiadi. (jks/zal/ce1)