MENOLAK DISALAHKAN: FGD Kebijakan Transportasi Darat Angkutan Barang yang digelar Kadin Jateng di Hotel Amaris, Rabu (22/2) kemarin. (IDA NOR LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MENOLAK DISALAHKAN: FGD Kebijakan Transportasi Darat Angkutan Barang yang digelar Kadin Jateng di Hotel Amaris, Rabu (22/2) kemarin. (IDA NOR LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Muatan berlebih atau overloading dan overdimensi hingga 4 kali lipat mempercepat kerusakan jalan dan menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan di jalan raya. Namun ketika para pihak terkait dimintai pertanggungjawabannya, saling menolak.

Pemilik barang seolah tak tersentuh, lantaran tak ada manifes yang memastikan kepemilikannya. Pengusaha angkutan tak mau disalahkan, karena hingga saat ini belum ada pedoman yang bisa dijadikan acuan. Sedangkan pemerintah yang seharusnya membuat peraturan perundang-undangan sebagai acuan, juga menolak disalahkan dengan alasan adanya liberalisasi sejak 1993 hingga kini. Bahkan, pihak kepolisian yang dituding hanya berani menjerat para sopir yang notabene-nya orang kecil, juga menolak disalahkan.

Dengan alasan, berdasarkan subjek hukum pelanggaran di jalan raya, memang sopir yang memungkinkan ditangkap. Karena kalau memanggil pemilik barangnya, tidak pernah ada yang datang, tapi menyuruh jajaran manajemen.

Overtonase dan overdimensi hingga 4 kali lipat mempercepat kerusakan jalan. Makanya jalan Pantura selalu mengalami kerusakan dan harus selalu ada perbaikan karena overtonase-nya luar biasa,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng, AKBP Pungky Bhuana Santoso dalam Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Transportasi Darat Angkutan Barang yang digelar Kadin Jateng di Hotel Amaris, Rabu (22/2) kemarin.

Namun Ketua Asosiasi Pengusaha Angkutan Truk Indonesia (Aptrindo), Tjandra Budiwan, menolak dijadikan satu-satunya alasan terjadinya kerusakan jalan. Menurutnya, sejak terjadinya liberalisasi angkutan barang, para pengusaha angkutan tak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan usahanya.

”Kalau memang tak boleh overloading, seharusnya ada pedoman yang jelas. Sebab, adanya overloading, karena pemilik barang menghitung kebutuhan karyawan dan margin keuntungan. Makanya, harus ada pedoman tarif yang sampai sekarang belum jelas kelanjutannya,” ujarnya.

Menurutnya, ada 7 faktor yang memengaruhi terjadinya overtonase atau overloading. Yakni, faktor ekonomi, peraturan, lingkungan, teknologi, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan persaingan. Misalnya, truk boks Semarang-Jakarta tarifnya terpuruk hanya Rp 3 juta hingga Rp 3,5 juta.

”Jadi, kalau tidak ada aturan atau pedoman yang jelas, maka para pengusaha saling bersaing. Itulah yang membuat galau. Ada yang mengenakan tarif sangat murah dalam mendapatkan pasar, ada yang tidak,” katanya.

Selain itu, jelasnya, di Kota Semarang tidak dilengkapi sarana prasarana yang memadai dalam memfasilitasi angkutan barang. ”Di Kota Semarang hingga saat ini, tidak memiliki terminal barang, sehingga banyak truk terpaksa parkir di badan jalan,” ujarnya.

Ketua Bagian Pembinaan Organisasi Organda Jateng, Deddy Sudiardi, menyatakan, jalan rusak sangat merugikan pengusaha. Lantaran memengaruhi keselamatan para sopir, tidak tepatnya waktu sampai tujuan, bahan bakar, dan ongkos sopir bertambah. Karena jadwalnya hanya sehari, bisa sampai 2 hari. ”Karena itu, kami mengharapkan adanya regulasi yang mengatur kelas jalan untuk angkutan barang. Misalnya saat uji KIR, harus diberi tanda sekalian, truk tersebut masuk kelas jalan yang mana,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Satrio Hidayat, mengungkapkan, sejak terjadi liberalisasi angkutan jalan pada 1993 hingga kini, memang belum ada aturan yang mengikat. Bahkan, 60 persen angkutan yang masuk jembatan timbang tidak disertai manifes kepemilikan. ”Angkutan laut, pemilik barang ada manifes, jenis barangnya apa, dan akan dikirim ke mana saja,” tandasnya.

Kasubdit Angkutan Barang, Direktorat Perhubungan Darat, Kemenhub RI, Dadan M. Ramdan ATD menyatakan, akan menampung seluruh masukan dari FGD tersebut, untuk ditetapkan sebuah peraturan. Termasuk, perlu tidaknya menetapkan tarif angkutan barang. ”Penetapan tarif angkutan barang ini sangat kompleks dan jenisnya sangat banyak. Sehingga perlu masukan, perlu tidaknya tarif angkutan barang. Semoga tahun 2017 ini sudah ada kepastian,” katanya.

Pihaknya mulai Maret mendatang akan kembali memberlakukan 25 Jembatan Timbang (JT) di seluruh Indonesia. Hal tersebut sebagai langkah meningkatkan akses keselamatan, meminimalisasi overtonase dan overdimensi.

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menilai jalan rusak disebabkan 3 hal. Yakni, terkait kualitas konstruksi jalan, muatan berlebih, dan drainase yang tidak berfungsi. ”Yang bisa diperbaiki, sepertinya hanya muatan lebih. Terutama jika jembatan timbang benar-benar berfungsi. Namun jika jalan masih saja tetap rusak, berarti konstruksinya memang parah,” tuturnya.

Kendati begitu, kata Djoko, jika dikatakan bahwa konstruksi pembangunan jalan yang buruk, biasanya pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengelak. Dengan alasan, masih banyak berkeliaran angkutan yang bermuatan lebih. ”Karena itu, pemerintah harus memberikan kepastian kepada pengusaha. Pemberlakuan jembatan timbang tidak boleh ada pungutan liar. Sistem teknologi harus diterapkan, misalnya dipasang alat pemantau kelebihan muatan,” tandasnya. (mg28/ida/aro/ce1)