SEMARANG – DPRD Jateng optimis bisa merampungkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah diajukan di 2017. Yakni lima raperda inisiatif DPRD Jateng, tiga inisiatif Eksekutif, empat raperda luncuran 2016 serta tiga raperda kumulatif terbuka.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdul Aziz mengaku sudah tancap gas untuk bisa merampungkan raperda tersebut sesuai target. ”Ada 15 Raperda yang kami optimis bisa rampung tahun ini,” katanya, kemarin.

Untuk bisa menetapkan perda memang harus melalui berbagai tahapan panjang. Ia ingin perda yang dihasilkan benar-benar bisa berjalan maksimal. Untuk itu harus ada kajian lebih dalam mulai dari proses awal sampai akhir. ”Bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas. Bagaimana perda bisa benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat Jateng,” tambahnya.

Politisi PPP ini tidak menampik selalu ada beberapa kendala di lapangan dalam penyelesaian raperda. Ia menyadari untuk menghasilkan produk perda membutuhkan proses cukup panjang. Agar produk yang dihasilkan tidak asal-asalan dan sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat Jateng. ”Sekarang sudah mulai pembasahan di masing-masing komisi. Kami optimis bisa rampung sesuai target,” katanya.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah, Samirun mengatakan, Perda ini merupakan salah satu instrumen kinerja DPRD Jateng. ”Jadi kami akan bekerja semaksimal mungkin,” tambahnya.

Di antara Raperda yang akan diselesaikan adalah Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (DPRD); Raperda Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu (DPRD); Raperda Perubatan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Gubernur) serta Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Gubernur). ”Kami ingin agar Perda yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Jateng,” tambahnya. (fth/zal/ce1)