Mundjirin Terancam Diinterpelasi

Sudah Dua Kali Copy Paste

695
DISIDANG: Pimpinan dewan saat mengklarifikasi jajaran Setda Kabupaten Semarang terkait kasus penjiplakan draf raperda, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISIDANG: Pimpinan dewan saat mengklarifikasi jajaran Setda Kabupaten Semarang terkait kasus penjiplakan draf raperda, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARANCopy paste (copas) alias menjiplak draf raperda tampaknya sudah menjadi barang lumrah di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Semarang. Sebab, kasus serupa sudah ditemukan sebanyak dua kali saat Mundjirin menjabat sebagai Bupati Semarang.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, menjelaskan, kasus serupa juga terjadi saat sidang paripurna pada 2011 silam. Saat itu, draf raperda juga masih atas nama Siti Ambar Fatonah yang tidak lain mantan Plt Bupati Semarang sebelum Mundjirin menjabat sebagai bupati.

”Kalau nanti ketiga, bisa terjadi interpelasi. Dulu di draf raperda seharusnya nama Pak Mundjirin, namun malah tertulis Siti Ambar Fatonah. Padahal waktu itu bupatinya sudah Pak Mundjirin,” kata Bambang atau yang akrab disapa BK, Rabu (22/2).

Ancaman interpelasi atau hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati Mundjirin itu bukan main-main. Sebab, kasus penjiplakan draf raperda itu, menurut BK, sangatlah fatal.

Ia menilai, Kepala Bagian (Kabag) Hukum sebagai screening legal drafting, serta Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) atau yang dulu bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang sebagai pengusul raperda tersebut memiliki porsi kesalahan yang berat.

Dikatakan, tugas dari Bagian Hukum, yakni men-screening legal drafting Raperda Penanggulangan Kemiskinan yang diperoleh dari BP3D. Sementara itu, BP3D Kabupaten Semarang sendiri merupakan leading sektor dari Raperda Penanggulangan Kemiskinan tersebut.

”Itu kesalahan fatal. Karena bagian hukum tidak mengharmonisasi dahulu tetapi langsung diberikan ke Balegda (Badan Legislasi Daerah). Sebagai rencana akan dibuatkan Perda,” ujarnya.

Menurutnya, raperda daerah lain hanya bisa digunakan sebagai acuan dalam studi banding saja. Tidak untuk penjiplakan. ”Kalau sekarang ada perda copy paste itu mencemarkan nama baik Pemerintahan Kabupaten Semarang,” katanya.

Selain itu, diduga munculnya permasalahan ini lantaran ada sistem like and dislike dari pihak kepala daerah, dalam hal ini Bupati Semarang. Sehingga kepala daerah tidak menempatkan jabatan kepada SDM (sumber daya manusia) yang sesuai dengan kompetensinya. Namun hanya berdasar kepada suka atau tidak suka.

”Kalau kepala daerah mendudukkan jabatan kepada seseorang yang dia suka, ya jadinya seperti ini. Maka good government tidak akan tercapai,” tuturnya.

Dikatakan BK, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Bupati Semarang untuk mengevaluasi posisi jabatan di Pemkab Semarang.

Rabu (22/2) kemarin, Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang memanggil jajaran pimpinan Setda Kabupaten Semarang untuk klarifikasi hal tersebut. Dalam klarifikasi itu, terungkap kronologi munculnya Raperda Penanggulangan Kemiskinan menjiplak perda serupa milik Kota Magelang.

BP3D Kabupaten Semarang selaku pengusul raperda tersebut menyerahkan draf raperda mentah berdasar hasil studi banding ke Kota Magelang.

”Sudah saya sampaikan ke Bagian Hukum bahwa draf belum siap. Tapi, karena diminta terus dan bilang sak anane (apa adanya) tidak apa-apa, akhirnya saya kirim lewat siswa PKL,” ungkap Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial BP3D, Listina Aryani.

Draf raperda langsung dikirim ke DPRD untuk dimintakan persetujuan pembahasan. Padahal belum dilakukan legal drafting maupun dilengkapi dokumen pendukung seperti naskah akademik.

Parahnya lagi, draf hasil copas Kota Magelang ini tidak diedit redaksionalnya hingga Kota Magelang maupun nama Sekda Kota Magelang Sugiharto tetap muncul. Bahkan nama gelar Bupati Semarang Mundjirin bukan dokter spesialis kandungan (SpOG) tapi Drs.

Pengakuan dari Listina tersebut sontak membuat panas ruang rapat yang digunakan untuk klarifikasi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Asof, semakin berang mendengar pengakuan tersebut. Sebab, Listina dinilai tidak melakukan tugasnya sebagai pejabat pemerintahan secara profesional.

”Ini sama halnya membodohi masyarakat Kabupaten Semarang, dan meremehkan DPRD Kabupaten Semarang. Karena disuguhi draf raperda hasil menjiplak,” katanya lantang.

Saat proses klarifikasi, juga turut hadir Sekda Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono dan Kepala BP3D Kabupaten Semarang, Yusuf Ismail. Keduanya hanya diam mendengar pengakuan Listina tersebut.

Bupati Semarang, Mundjirin, tidak tampak saat proses klarifikasi tersebut. Pertemuan selama lebih dari satu jam itu dilakukan secara terbuka. Semua awak media dapat masuk dan melihat proses klarifikasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Saat ditemui usai rapat klarifikasi, Sekda Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono atau yang akrab disapa Soni mengatakan, Pemkab Semarang ke depan merencanakan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan setda.

”Sebagai upaya perbaikan mekanisme atau prosedur penyiapan kebijakan daerah. Langkah tersebut diambil sebagai salah satu upaya evaluasi dan koreksi atas mencuatnya permasalahan ini,” ujarnya.

Dikatakan Soni, tim tersebut memang belum diberi nama. Namun namanya tak jauh dari Tim Reformasi Birokrasi. ”Tim ini melihat bagaimana mekanisme (penyiapan) kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, semuanya, tidak hanya perda tapi juga keputusan bupati dan lainnya,” tutur Soni.

Soni menjelaskan, secara teknis Tim Reformasi Birokrasi akan mengecek secara keseluruhan, mulai dari substansi kebijakan daerah yang diusulkan SKPD terkait hingga proses harmonisasi atau legal drafting di Bagian Hukum Setda.

”Tim Reformasi Birokrasi ini lah yang menyinkronkan dua hal, apakah substansinya sudah betul, legal draftingnya sudah betul dan lainnya, baru kemudian dikirim ke bupati,” katanya. Mendukung tugas tim tersebut, lanjut Soni, di masing-masing SKPD akan dibentuk semacam legal officer.

Mereka yang ditugaskan sebagai legal officer akan memastikan kesiapan pendukung rencana kebijakan daerah, seperti hasil study banding, kajian dan data penelitian hingga naskah akademik, sebelum dilakukan harmonisasi di Bagian Hukum.

”Yang jelas, keseluruhan akan kami benahi. Bagaimana proses dan kualitas SDM, kita benahi semua. Ini evaluasi, koreksi dari pimpinan dewan kepada kami. Kami berterima kasih, kejadian ini menjadi pembelajaran untuk memperbaiki SOP, mekanisme penyusunan raperda maupun kebijakan daerah lain,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Semarang, Mundjirin, sendiri, mengaku bertanggung jawab atas kekeliruan penyusunan draf Raperda Penanggulangan Kemiskinan. Baginya, kesalahan jajaran PNS Pemkab Semarang merupakan kesalahan dirinya selaku pimpinan.

Karenanya, dia meminta maaf dan segera melakukan evaluasi serta perbaikan agar hal serupa tidak terulang di masa mendatang. ”Saya kira tidak ada unsur kesengajaan dalam masalah ini. Karena nama (gelar) saya juga salah,” katanya. (ewb/aro/ce1)