KENDAL—Uji kompetensi wartawan (UKW) menjadi program yang masih ingin disukseskan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng. Lantaran masih banyaknya wartawan yang bertugas, namun belum memiliki sertifikasi kelayakan sebagai wartawan.

Demikian disampaikan Ketua PWI Jateng, Amir Machmud saat mengukuhkan kepengurusan PWI Kabupaten Kendal yang baru selesai dibentuk tahun ini. Menurutnya, UKW sangat penting, sebab menjadi salah satu tolok ukur seorang wartawan dianggap pantas atau tidak.

“Selain itu, untuk membedakan antara wartawan abal-abal yang saat ini masih banyak bermunculan di tengah masyarakat. Dimana keberadaannya banyak yang meresahkan masyarakat. Sebab tak sedikit mengaku wartawan, tapi juga LSM,” ujarnya, kemarin (21/2).

Munculnya istilah wartawan abal-abal, katanya, dipicu lantaran semakin banyaknya media yang muncul tiba-tiba, bahkan kebanyakan belum berbadan hukum resmi. Selain itu, validasi data narasumber yang kerap melenceng dari hasil wawancara.

Makanya, UKW ini menjadi salah satu solusi. Sebab ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi seorang wartawan untuk mengikuti UKW. Salah satunya bekerja di perusahaan media yang sudah berbadan hukum.

“Ke depan akan diberlakukan seorang wartawan yang melakukan peliputan harus bisa menunjukkan kartu bahwa wartawan tersebut sudah lolos sertifikasi kelayakan atau belum. Sehingga ke depan tidak ada lagi orang yang mengaku-aku sebagai wartawan,” tandasnya.

Keberadaan wartawan abal-abal juga kerap menjatuhkan profesi wartawan yang sebenarnya. “Makanya, Dewan Pers sebagai lembaga tertinggi di dalam dunia jurnalis mewajibkan wartawan untuk mengikuti uji kompetensi,” tambahnya.

Sekda Kendal, Bambang Dwiyono mengimbau supaya wartawan bisa memberikan informasi yang mendidik, cerdas, dan membangun. Ia berharap ada kerjasama baik antara wartawan dengan pemerintah daerah. Sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan lancar.

“Sebab keberhasilan pembangunan tidak bisa lepas dari peran jurnalis dalam menyampaikan informasi melalui pemberitaan kepada masyarakat. Peran media sangat membantu pemerintah daerah untuk mengabarkan kepada masyarakat terkait pembangunan,” katanya. (bud/ida)