WONOSOBO—Sekitar 20 persen desa di Wonosobo ternyata belum menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kegiatan belanja di anggaran 2016. Kondisi ini diketahui setelah Inspektorat Wonosobo ke desa-desa selama Januari-Februari 2017.

Kabag Pemerintahan Setda Wonosobo Tono Prihantono menyebutkan, apabila dirata-rata, masing masing desa yang belum setor ditaksir memiliki tanggungan pajak senilai Rp 20-30 juta. Ia mengimbau, kepada sejumlah desa yang belum menyetorkan pajaknya ke kantor pajak, agar segera melunasi.

“Uangnya saya tanya masih ada. Makanya saya minta cepat disetorkan. Telat tak apalah daripada tidak bayar,” katanya.

Ia memaparkan, PPh dan PPN ini sejatinya mesti dilunasi usai anggaran dibelanjakan. Namun pada praktiknya, pihak desa umumnya lebih memilih menyetorkan di akhir tahun, dengan alasan lebih simpel. Biasanya, desa-desa akan menyetorkan pajaknya paling akhir pada 15 Desember tahun anggaran tersebut.

Ia menyebutkan, dari hasil monitoring dan evaluasi selama Januari-Februari, tak ada yang keliru terkait belanja anggaran 2016. Semua telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Pun dengan proporsi anggaran, antara pembangunan fisik dengan pemberdayaan masyarakat diklaim sudah mulai ideal. (cr2/ton)