Panggil Pengusul Raperda Copy Paste

629

UNGARAN – Terungkapnya raperda copy paste (copas) yang diajukan Pemkab Semarang dalam Sidang Paripurna DPRD setempat berbuntut panjang. Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang berencana memanggil tim teknis penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan yang menjiplak Perda Kota Magelang. Selain itu, dewan juga akan meminta keterangan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) atau yang dulu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Semarang sebagai pengusul raperda tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, kepada wartawan mengatakan, untuk menelusuri sumber kesalahan penyusunan draf raperda tersebut, pihaknya akan memanggil sekda, bagian hukum, dan asisten pemerintahan, termasuk BP3D sebagai pengusul Raperda Penanggulangan Kemiskinan. ”Kami akan cek mekanisme pembuatan raperdanya seperti apa?” ujar BK –sapaan akrab Bambang Kusriyanto.

Dikatakan, klarifikasi tersebut akan mengurai permasalahan apakah Raperda Penanggulangan Kemiskinan tersebut memang benar-benar menjiplak dari daerah lain atau tidak. ”Jika dugaan plagiasi benar adanya, hal ini jelas-jelas mempermalukan Pemkab Semarang dan Bupati Semarang Mundjirin,” katanya.

Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Semarang, M. Basari, menduga sebelas raperda lain yang telah disetujui pembahasannya juga hasil menjiplak. ”Bisa jadi keseluruhan raperda memang seperti itu (menjiplak). Sehingga karena teledor ya ketahuan. Yang namanya kualitas SDM seseorang tidak bisa ditutup-tutupi karena pada akhirnya juga kelihatan,” tegas M. Basari kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (21/2).

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemkab Semarang tersebut tidak patut untuk dicontoh. Di mana eksekutif dalam hal ini sudah diamanatkan untuk membuat raperda, justru malah menjiplak dari wilayah lain. ”Mestinya tidak begitu. Perda disusun berdasarkan amanat UU, kebutuhan masyarakat. Ketika itu menjadi sebuah kebutuhan, kajiannya harus komprehensif yang ada di masyarakat kita. Bukan di daerah lain,” katanya.

Ditemukannya kasus penjiplakan tersebut, lanjut dia, menunjukkan buruknya kualitas SDM yang dimiliki Pemkab Semarang. ”Ini menunjukkan kualitas SDM aparatur pemerintah kita seperti itu,” tudingnya.

Basari juga menduga, anggaran yang saat ini sudah diberikan untuk menyediakan legal drafting raperda tidak digunakan sebagaimana mestinya. ”Itu sudah dianggarkan. Mungkin anggarannya digunakan untuk browsing dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Cukup browsing internet dapat draf,” katanya.

Hal senada dikatakan politisi PDIP, Bondan Marutohening. Dikatakannya, terdapat anggaran untuk pembuatan sebuah raperda. Anggaran tersebut disediakan mulai dari pembuatan naskah akademik hingga muncul draf raperda. ”Kejadian kemarin, kalau itu kelalaian memang ada,” ujar anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang ini.

Menurutnya, pengadopsian raperda dari wilayah lain diperbolehkan. Asal hanya sebagai bahan referensi, bukan untuk dijiplak. ”Mengadopsi perda daerah lain sebagai pertimbangan boleh, tetapi bukan lantas copy paste dan lupa mengedit,” katanya.

Bondan menduga, pembuatan raperda tersebut sudah melibatkan para akademisi dalam hal ini merupakan pihak ketiga. ”Bahwa ketika mereka mengadopsi bisa juga sudah bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang kami soroti, yakni kecerobohan mereka,” ujarnya.

Ia mendorong kepala daerah dalam hal ini Bupati Semarang memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang melakukan penjiplakan. ”Untuk memanggil mereka kapan kami belum tahu waktunya. Kita kembalikan ke eksekutif lagi untuk diperbaiki,” tuturnya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Semarang, Yusuf Ismail, mengakui jika hal tersebut hanya ketidaksempurnaan komunikasi antareksekutif.

”Standar operasional prosedur (SOP) tidak dilalui dengan baik. DPRD minta sampai legal drafting, kita tidak punya. Karena pekerjaan itu harus dipihakketigakan di konsultan. Harusnya dari pihak eksekutif lapor ke legislatif kalau memang kita belum buat draf raperdanya,” kata Yusuf.

Dikatakan Yusuf, bahwa pembuatan naskah akademik dan legal drafting yang dikonsultankan tersebut memang diberikan anggaran. ”Barangkali pihak kita saking sibuknya hingga lalai. Di tempat saya belum saya bahas (legal drafting). Sehingga karena diminta ya apa adanya dikirim staf saya,” kilahnya.

Pihak Bappeda bersikukuh pembuatan legal drafting raperda tersebut belum dilakukan. ”Namun karena bagian hukum minta seadanya, akhirnya copy paste,” katanya.

Diketahui pula, selama ini Bappeda Kabupaten Semarang juga menggunakan raperda beberapa daerah lain sebagai bahan referensi. ”Kita tidak hanya Magelang, namun ada Cilacap itu minta ke mereka. Temen-temen punya koneksi di sana. Itu untuk referensi saja,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina, saat disinggung soal Perda Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang yang dijiplak Kabupaten Semarang, hanya tersenyum. ”Itu bukan menjiplak, tapi hanya mencontoh,” ucapnya.

Pihaknya tak ingin mempermasalahkan. Justru menjadi kebanggaan, karena produk hukum miliknya dijadikan acuan daerah lain. ”Artinya, apa yang sudah dilaksanakan di Kota Magelang dinilai baik, dan dijadikan contoh daerah lain,” ungkapnya.

Kendati demikian, kasus itu bisa dijadikan pembelajaran bersama. Dibutuhkan koordinasi dan komunikasi baik antara bagian hukum dengan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dalam membahas Program Pembentukan Perda Daerah. Dan hal yang akan disampaikan ke paripurna.

Seperti diberitakan kemarin, pihak DPRD Kabupaten Semarang mendapati satu raperda yang diajukan eksekutif saat paripurna, dan itu hasil copy paste dari Kota Magelang. Meski masih draf, namun Raperda Penanggulangan Kemiskinan itu sudah ada nomornya, yakni Nomor 15 Tahun 2013. Anehnya, materi menimbang hingga pasal per pasal di draf hampir semuanya menyebut Kota Magelang. Di klausul menimbang poin 31 sampai 36 menyebut Kota Magelang. Pun di Bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 4 sampai 11 juga menyebut Kota Magelang. Selain itu, hampir seluruh pasal yang ada, sampai pasal 45 juga merujuk Kota Magelang.

Parahnya lagi, di akhir draf ada kesalahan penulisan gelar Bupati Semarang dan kesalahan nama Sekda Kabupaten Semarang. Tertulis Bupati Semarang Drs Mundjirin, seharusnya dr Mundjirin SpOg karena yang bersangkutan adalah seorang dokter spesialis kandungan. Sementara nama sekda tertulis Sugiharto, yang seharusnya Gunawan Wibisono. Belakangan Sugiharto diketahui sebagai Sekda Kota Magelang. Tentu saja, kejadian itu menampar muka Bupati Mundjirin yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Mundjirin langsung meminta maaf sambil menitikkan air mata. Bappeda sendiri adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Sebab, usulan draf raperda Penanggulangan Kemiskinan berasal dari Bappeda. (ewb/put/aro/ce1)