Hendi Jamin Warga Miskin Ter-Cover BPJS Kesehatan

508
LAYANAN KESEHATAN: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyerahkan secara simbolis kartu Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan kepada 3 warga Kota Semarang. (Humas Pemkot for Jawa Pos Radar Semarang)
LAYANAN KESEHATAN: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyerahkan secara simbolis kartu Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan kepada 3 warga Kota Semarang. (Humas Pemkot for Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menunjukkan komitmen untuk membantu warga miskin agar ter-cover dalam BPJS Kesehatan. Bukti keseriusan Pemkot Semarang diwujudkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemkot dalam hal ini Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang, di ruang VIP wali kota, Selasa (21/2).

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan sosial termasuk di dalamnya berupa kesehatan.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan sebuah bentuk perlindungan kesehatan masyarakat. ”Hari ini kami membuat MoU dengan BPJS terkait pendaftaran warga miskin Kota Semarang supaya masuk dalam peserta BPJS,” terangnya.

Tak hanya mendaftarkan warga miskin saja, Pemkot Semarang juga akan membiayai premi BPJS kepada 50.000 warga miskin yang mulai dilaksanakan 2017. ”Pada tahap pertama ini baru 30.903 jiwa yang bisa didaftarkan, karena sisanya masih menunggu validasi. Kita targetkan paling lambat bulan Desember tahun ini sudah bisa masuk dalam BPJS,” tandas wali kota.

Program ini juga direncanakan berlanjut ke 2018, di mana akan meng-cover kesehatan sebanyak 150.000 warga tidak mampu dan di 2019 ditargetkan bisa meng-cover semua warga tidak mampu di seluruh Kota Semarang.

Wali kota berpesan kepada pihak Dinas Kesehatan agar selalu memantau kepesertaan warga miskin BPJS yang didanai APBN maupun APBD kota. ”Pastikan bahwa peserta BPJS yang dibiayai adalah peserta yang tergolong warga miskin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada data ganda yang akan menambah masalah di kemudian hari,” pesannya.

Harapan wali kota dengan penandatanganan MoU ini akan meningkatkan kualitas hidup warga miskin dan kesejahteraan mereka pun juga akan lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Hendi sapaan akrab wali kota juga menyerahkan secara simbolis kartu Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan kepada 3 warga Kota Semarang, Sri Turbaningsih, Sri Wahyuni Mulyaningsih dan Asmiyatun dengan didampingi Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang Ayu Entys, Kepala Dinas Kesehatan Widoyono dan Kepala BPJS KCU Semarang Bimantoro. (zal/ce1)