TKA : Perwakilan Pemkab Semarang saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kecamatan Bergas, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TKA : Perwakilan Pemkab Semarang saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kecamatan Bergas, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN–Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Semarang mengklaim tidak ada lonjakan jumlah Tenaga Kerja Aing (TKA) yang saat ini bekerja di perusahaan wilayahnya. Menyusul diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Kepala Disnaker Kabupaten Semarang Sumardjito mengatakan sampai dengan Februari 2017 ini, hanya ada penambahan 39 tenaga kerja asing dari Ethiopia yang magang kerja di salah satu perusahaan garmen.

“Sejak dibukanya MEA, tidak ada lonjakan jumlah TKA di Kabupaten Semarang. Jumlahnya relatif stabil dan dalam pengawasan Disnaker,” kata Sumardjito usai Rapat Koordinasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kecamatan Bergas, Selasa siang (21/2) kemarin.

Sumardjito menambahkan jumlah TKA di Kabupaten Semarang saat ini sebanyak 264 orang. Mereka semua bekerja di 54 perusahaan skala besar yang tersebar di beberapa kecamatan. Sebagian besar mereka berasal dari Korea Selatan 54 orang dan India 31 orang serta China 25 orang. Selain itu, dari Jerman 13 orang, Taiwan 15 orang, kemudian dari Malaysia, Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Denmark, Filipina dan Ethiopia.

“Terkait isu adanya pekerja hiburan berkewarganegaraan asing di kawasan Bandungan, telah kami lakukan pengecekan dan hasilnya nihil. Mungkin yang ada adalah pekerja lokal yang berambut pirang jadi dikira orang asing,” katanya.

Sementara itu, Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Satria Adi Wicaksana yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan sampai dengan pertengahan triwulan pertama tahun 2017, pihaknya telah mengamankan delapan orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa di wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang.

“Mereka terdiri atas tiga warga negara Malaysia dan lima orang warga negara Tiongkok dengan kesalahan penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja disini dan dua lainnya karena overstay,” katanya.

Terkait kabar serbuan TKA dari Tiongkok, Satria mengaku belum menemukan fakta itu di lapangan. Menurutnya, tidak menjadi masalah keimigrasian selama TKA yang masuk ke Indonesia itu memenuhi persyaratan dan bersifat legal.

Dia juga mengimbau para pengusaha dan perorangan yang menggunakan TKA untuk mematuhi ketentuan wajib lapor sebab prosesnya sangat mudah. Apalagi, lanjutnya, saat ini telah tersedia aplikasi pelaporan orang asing (APOA) secara online yang memberikan kemudahan proses pelaporan. “Kewajiban perusahaan, hotel, perorangan yang menggunakan TKA untuk melaporkan keberadaan mereka ke Kantor Imigrasi,” katanya.

Aplikasi pelaporan orang asing (APOA) untuk memudahkan pelaporan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. “Silahkan untuk diklik APOA.imigrasi.go.id dan prosesnya secara online sehingga dapat dilakukan dari mana saja,” katanya. (ewb/ida)