PELATIHAN : Humas Pemkot Magelang sinergikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan fungsi kehumasan untuk menangani pengaduan masyarakat, kemarin. (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)
PELATIHAN : Humas Pemkot Magelang sinergikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan fungsi kehumasan untuk menangani pengaduan masyarakat, kemarin. (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)

MAGELANG – Pemkot Magelang akan makin responsif terhadap dinamika kota. Pihaknya membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat dengan menggerakkan mesin kehumasan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga terkait.

“Masing-masing OPD akan bertugas sebagai fungsi kehumasan dan diharapkan bisa menulis berita yang akan disampaikan kepada masyarakat,” kata Kabag Humas Pemkot Magelang Catur Sawahyo dalam Pelatihan Jurnalistik dan Fotografi di Ruang Sidang Lantai 1 Setda Kota Magelang, Selasa (21/2).

Kemudahan akses informasi inilah akan mendorong masyarakat ikut aktif memberikan tanggapan. Baik apresiasi, aspirasi maupun kritik konstruktif. Muaranya, reformasi pelayanan publik guna memperbaiki pelayanan pemerintahan.

“Aduan-aduan yang diterima akan diolah dan diarsipkan, juga menjadi dasar pengambilan keputusan atau kebijakan,” imbuhnya.

Ia sebutkan, masyarakat bisa menyampaikan melalui kanal sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Bisa melalui nomor whatsapp 082222202010, facebook Monggo Lapor, twitter @LaporWalikotaMgl, instagram Monggo Lapor, dan email monggolapor@gmail.com.

“Sistem ini mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, serta menuju pengelolaan pengaduan yang efektif .”

Sejauh ini, akun media sosial Monggo Lapor menerima sekitar 10 aduan setiap harinya. Paling umum soal infrastruktur. Catur mengklaim, sekitar 75 persen pengaduan tertangani.

“Yang belum tertangani biasanya karena kendala pada sistem penganggarannya, dan harus menunggu,” akunya.

Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina, mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap, kegiatan itu secara periodik dilakukan. Agar sebagai corong pemerintahan, para pegawai makin kompeten. “Kalau bisa, sampai tingkat staf juga memahami. Tentunya, akan diikuti kinerjanya yang makin baik,” ujarnya. (put/ton)