PT KIW Digugat Rp 3,2 Miliar

Kisruh Lelang Pengurukan Lahan

2232

SEMARANG – PT Wiwaha Wahyu Wijaya Perkasa (Wiwaha) mengajukan gugatan terhadap PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Semarang. Tak tanggung-tanggung,  KIW diminta mengganti rugi materiil sebesar Rp 3.221.889.200 dan imateriil Rp 1 terkait kisruh lelang pengurukan lahan KIW. Gugatan tersebut sudah ditangani Pengadilan Negara (PN) Semarang dan memasuki tahap mediasi, Senin (20/2) kemarin. Kasus itu dilatarbelakangi kalahnya Wiwaha dalam lelang tender pengurukan lahan tahap II di KIW seluas sekitar 60 hektare pada 2016.

Kuasa Hukum Wiwaha, Budi Purnomo dari Kantor Advokad Budi Purnomo SH dan Rekan menjelaskan, kliennya, Direktur Wiwaha Joko Prabowo, merasa dirugikan dalam proses lelang tender itu. Sebab, nilai penawaran yang diajukan paling rendah dari penawaran peserta lelang lainnya, yakni Rp 8.931.969.200.

Adapun estimasi nilai pekerjaan itu, jelas dia, sebesar Rp 9.885.751.700. Pemenang tender, PT Multi Langgeng Perkasa (Multi) sebesar Rp 9.281.364.512. Dengan penetapan Milti sebagai pemenang lelang, maka negara dirugikan Rp 349.395.312. ”Penawaran kami yang lebih menguntungkan malah dikalahkan,” katanya heran.

Selain itu, proses lelang dinilai melaggar PP No 54/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyediaan Barang. Dalam huruf B angka 2 huruf e, diatur bahwa ULP (unit layanan pengadaan) penetapan daftar peserta yang lulus kualifikasi paling kurang tiga peserta. Bila kurang dari tiga peserta, maka dinyatakan gagal.
”Mulanya empat peserta. Tapi yang lolos kualifikasi hanya dua. Harusnya, proses lelang itu gagal,” tandasnya. Terpisah, Kuasa Hukum KIW dari Law Firm Romihabie dan Partner yang terdiri atas Romie Habie, Bedi S Al Fahmi, dan Jossy Armantyo saat dihubungi wartawan membantah tuduhan Wiwaha. Mereka mewakili Dirut KIW, Mohamad Djajadi, menyatakan proses lelang kliennya sudah benar. ”Gugatan itu kami nilai berlebihan,” kata Romie.
Dijelaskan, ada tiga faktor penyebab kalahnya penawaran Wiwaha, yakni terdapat perbedaan analisis harga satuan pekerjaan. Hal itu pada koefisiensi harga tenaga yang harus orang per hari. ”Sementara penawaran Wiwaha dalam hitungan jam.”

Selanjutnya, izin quary dari instansi berwenang yang diajukan Wiwaha adalah produksi pasir dan batu (sirtu). Adapun yang disyaratkan KIW adalah produksi tanah uruk. ”Lalu, harga tanah dianggap tidak wajar. Sebab, setelah dilakukan pemecahan antara harga tanah dan ongkos produksi (penggalian tanah) diperoleh harga tanah yang kecil.” (aro/ce1)