Mayoritas TPS di Tingkir dan Sidorejo Dinilai Bermasalah

556
SIAPKAN BUKTI: Ketua BSPN PDIP Salatiga, Kemat, saat membahas adanya dugaan pelanggaran dalam pilkada di kediaman Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistyo, kemarin. (JOKO SUSANTO)
SIAPKAN BUKTI: Ketua BSPN PDIP Salatiga, Kemat, saat membahas adanya dugaan pelanggaran dalam pilkada di kediaman Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistyo, kemarin. (JOKO SUSANTO)

SALATIGA – Badan Saksi Pemenangan Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Salatiga menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga, 15 Februari lalu. Seperti diketahui dalam pertarungan itu, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 2, Yuliyanto-Muh Haris (Yaris) unggul dari paslon nomor 1, Agus Rudianto-Dance Ishak Palit (Rudi-Dance), dengan selisih sekitar 773 suara (0,73 persen).

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga sebanyak 129.930 pemilih. Dari hasil rekapitulasi surat suara yang sudah ditandatangani Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) untuk Kecamatan Sidorejo pasangan Rudi-Dance memperoleh 13.784 suara dan Yaris 15.444 suara. Untuk Sidomukti, Rudi-Dance 13.335 suara dan Yaris 10.738 suara. Sedangkan Kecamatan Argomulyo, Rudi-Dance meraih 13.565 suara dan Yaris 13.434 suara, terakhir di Tingkir Rudi-Dance meraih 11.376 suara dan Yaris sebanyak 13.436 suara.

Ketua BSPN PDIP Salatiga, H Kemat, menyebutkan, permasalahan pertama yang ditemukan adalah dari hasil sementara surat suara tidak sah mencapai 3 ribuan suara. Sehingga kalau dibagi 386 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 4 kecamatan, maka hasilnya setiap TPS terdapat 8-10 suara yang tidak sah. Ia menilai ini sebuah kejanggalan yang dilakukan secara masif‎.

”Selain itu dari DPT 129.930 (versi resmi KPU) ada perbedaan jumlah dengan versi C1 yang sudah di-input, bahkan jumlah perbedaannya mencapai ribuan,” kata Kemat didampingi sejumlah Anggota DPRD Kota Salatiga, yakni Sarmin, H Suniprat, B Supriyono, Bagas Aryanto, Adriana Susi Yudhawati dan tim Rudi-Dance di kediaman Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistyo, Senin (20/2).

Tak hanya itu, lanjut Kemat, surat suara yang dibagikan atau dikeluarkan KPU untuk pemilih (sesuai jumlah DPT ditambah 2,5 persen‎ DPT/cadangan) ada perbedaan setelah melihat hasil input di 386 TPS. Termasuk rilis KPU yang menyebutkan partisipasi pemilih hadir di TPS mencapai 108 persen jelas tidak masuk akal. ”Tingkat pastisipasi pemilih mencapai 108 persen, jelas tidak masuk akal. Mana mungkin bisa hadir 100 persen di setiap TPS? Ini tidak wajar secara logika, karena pasti ada yang sakit, kerja, males dan lainnya,” tandasnya.

Karena itu, pihaknya meminta KPU selaku penyelenggara dan Panwaslu selaku pengawas kota nantinya bisa melakukan pengumuman baik di tingkat kota, kecamatan hingga TPS, atau paling tidak melakukan pemungutan ulang di sejumlah TPS yang ditemukan kecurangan. Termasuk nantinya petugas di tingkat PPS atau PPK yang terindikasi melakukan kecurangan harus diganti.

”TPS yang paling bermasalah mayoritas di Kecamatan Tingkir dan Sidorejo, dan hampir mayoritas TPS di dua kecamatan itu bermasalah. Kami berharap laporan kami segera ditindaklanjuti. Saat ini, kami sudah melapor ke Panwaslu. Persoalan adanya pelanggaran tindak pidana nanti kita kaji lagi, yang jelas sudah ada temuan,” ungkapnya.

Ketua Bawaslu Jateng, Abhan Misbah, mengatakan, surat tembusan terkait pelanggaran untuk Pilkada Salatiga memang belum masuk. Menurutnya, atas penyelenggaraan pilkada serentak jilid dua ini, Bawaslu sifatnya hanya supervisi, karena hanya ada pilkada tidak ada pilgubnya. Namun apabila ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Abhan menyatakan hal tersebut merupakan hak para paslon, sehingga Bawaslu menghormati langkah itu.

”Masalah laporan permasalahan pencoblosan pilkada untuk di Salatiga tembusannya‎ belum ada ke kita. Tapi bisa ditanyakan langsung ke Panwaslu Kota Salatiga,” kata Abhan singkat.

Anggota Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Kota Salatiga, Agung Mursito, mengaku terkait pelanggaran pilkada hasil pencoblosan 15 Februari lalu memang sudah diterima pihaknya. Ia menyebutkan, laporan tersebut disampaikan Ketua Tim Sukses Rudi-Dance, H Suniprat, yakni terkait dugaan pelanggaran administrasi oleh PPK yang ada di 4 kecamatan. Adapun total personel PPK mencapai 20 orang.

”Hasil laporannya masih diproses, Tim Gakkumdu baru mengagendakan rapat siang ini (Senin), batas waktu hasilnya baru bisa diketahui sampai besok malam (Selasa, Red) pukul 22.30, tapi setidaknya sudah ada kesimpulan dan status laporan. Nanti KPU dan jajaran kita klarifikasi dulu,” ujarnya.

Anggota Divisi Perencanaan Data KPU Kota Salatiga, Syaemuri Albab, mengatakan, untuk pengumuman rekapitulasi hasil pencoblosan di tingkat Kota Salatiga akan dilakukan Rabu (22/2) besok. Sedangkan terkait pelanggaran, diakuinya, KPU juga sudah menerima tembusan. ”Ada 2 tembusan, tapi suratnya kepada Panwas. Di KPU mendapat surat dari tim paslon 1 (Rudi-Dance), yang pertama terkait laporan, yang kedua terkait keberatan,” jelasnya.

Ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara Universitas Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Dr Krishna Djaya Danamurti SH MH, mengatakan, bagi paslon yang kalah, boleh saja melakukan keberatan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi persentase selisihnya memang memenuhi syarat untuk bisa melakukan gugatan. ”Nanti pemohon harus bisa menunjukkan bukti kesalahan dalam penghitungan, atau adanya kecurangan dalam pencoblosan. Pertanyaannya, adakah bukti tentang hal tersebut yang bisa ditunjukkan oleh pemohon,” katanya setengah bertanya. (jks/aro/ce1)