Guru SD Swasta Tuntut Kesejahteraan

638
DISKRIMINASI: Koordinator Forum Komunikasi Sekolah Dasar Swasta Kota Semarang, Syaifudin, menunjukkan enam poin kesejahteraan yang telah dihapus. (Rizal kurniawan)
DISKRIMINASI: Koordinator Forum Komunikasi Sekolah Dasar Swasta Kota Semarang, Syaifudin, menunjukkan enam poin kesejahteraan yang telah dihapus. (Rizal kurniawan)

SEMARANG – Puluhan perwakilan guru SD swasta se-Kota Semarang mendatangi Gedung DPRD Kota Semarang, Senin (20/2). Mereka mengadukan berbagai persoalan terkait kesejahteraan guru yang kurang diperhatikan, serta minimnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) SD swasta.

Salah seorang guru SD Hasanudin 03 Semarang, Kavid, menilai, selama ini telah terjadi diskriminasi atau dikotomi di dunia pendidikan. Antara sekolah negeri dengan swasta, baik kesejahteraan guru maupun bantuan pembangunan sarana dan prasarananya. ”Kebijakan yang ada saat ini menjerat dan merugikan kita (guru swasta),” ujarnya dalam audiensi di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang, kemarin.

Guru yang sudah mengabdi selama 14 tahun itu mencontohkan regulasi mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS), selama 2016 sudah ada dua kali kebijakan. Di mana awal tahun, BOS untuk guru dibatasi 30 persen. Kemudian pertengahan Juni, penggunaan BOS dibatasi 50 persen. ”Sementara yang boleh menerima gaji dari BOS adalah GTT dan PTT (guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap). Sementara kami rata-rata gaji di bawah standar,” keluhnya.

Menurutnya, banyak sekolah swasta yang kondisinya memprihatinkan. Butuh bantuan dari pemerintah. Apalagi selama ini dituntut seperti sekolah negeri. ”Kami tidak seperti sekolah swasta Nasima atau Hj Isriyati, yang memang tergolong mampu,” katanya.

Koordinator Forum Komunikasi Sekolah Dasar Swasta Kota Semarang, Syaifudin, menambahkan, langkah ini dilakukan karena banyak bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah telah dicabut. Seperti hilangnya SPP/Pendamping BOS. ”Padahal dana tersebut sangat penting untuk mendukung fasilitas pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, hilangnya dana fungsional, hilangnya dana sapu jagad, kesra, kemudian tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAK), serta tidak adanya anggaran untuk pembangunan fisik sekolah yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. ”Sekolah swasta juga tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari DAK dan tunjangan fungsional. Kami ingin tidak ada diskriminasi antara sekolah negeri dengan swasta, karena sama-sama bertugas mencerdaskan bangsa,” tandasnya.

Kedatangan para guru ini diterima secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono, didampingi Ketua Komisi D Laser Narindro, dan dua anggotanya, Dyah Ratna Harimurti dan Imam Marjuki, serta Hari Waluyo, Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Disdik Kota Semarang.

Hari Waluyo mengatakan, selama ini dalam pemberian bantuan pihaknya mengacu pada regulasi. Saat ini yang memungkinkan membantu sekolah dan guru swasta melalui hibah bansos. ”Kami bekerja mengacu regulasi. Kalau (regulasi) mengizinkan tentu kami akan fasilitasi. Sementara ini regulasi untuk sekolah swasta mengacu pada bansos. Itu pun dalam pemberiannya harus sesuai ketentuan. Seperti penerima harus masuk kategori risiko sosial dan itu (bantuan) tidak boleh berturut-turut,” terang mantan Kepala SMA Negeri 2 Semarang ini.

”Kami memahami keluh kesah teman-teman, dan sangat mengapresiasi, kita akan konsultasikan ke pimpinan untuk cari solusi terbaik, pasti sesuai regulasi dan sesuai kemampuan anggaran Pemkot Semarang,” katanya.

Agung Budi Margono mengatakan, persoalan yang disampaikan para guru ini terkait erat dengan regulasi mengenai bantuan sosial. ”Regulasi bantuan sosial memang dari pemerintah pusat, persoalannya hampir sama dengan yang dihadapi oleh tempat ibadah yang tidak dibantu pemerintah dan lain sebagainya,” ujarnya.

Persoalan regulasi ini memang menjadi ranah pemerintah pusat, namun perlu diingatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara sehingga pemerintah daerah wajib turun tangan. ”Secara finansial, pemkot memiliki anggaran yang cukup, belum lagi kewenangan pendidikan menengah atas sekarang ditangani provinsi, jadi ada celah fiskal yang cukup besar,” ujar Agung BM. (zal/aro/ce1)