Desak Ideologi Pancasila Dikuatkan

364
Istimewa SOSIALISASI: Anggota MPR RI Bambang Sadono saat memberikan paparan pada acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di kantor DPD II Partai Golkar Kota Semarang, belum lama ini.
Istimewa SOSIALISASI: Anggota MPR RI Bambang Sadono saat memberikan paparan pada acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di kantor DPD II Partai Golkar Kota Semarang, belum lama ini.

SEMARANG – Sebagai dasar dan falsafah negara, Pancasila seharusnya menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Namun faktanya, saat ini seakan tidak ada kewajiban mencantumkan Pancasila sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak UU tidak lagi mencantumkan Pancasila sebagai dasar.

Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri sulit mengambil sikap atau membatalkan suatu UU yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. ”Karena itu menurut saya, perlu ada penegasan kembali posisi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara serta kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia,” kata anggota MPR RI Bambang Sadono pada acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di kantor DPD II Partai Golkar Kota Semarang, belum lama ini.

Bambang menambahkan saat ini nilai-nilai luhur Pancasila menjadi bias dalam pandangan masyarakat secara umum. Sehingga terjadi keraguan apakah benar Pancasila cocok untuk diterapkan di Indonesia. Terjadi pembentukan opini secara menyeluruh melalui media massa yang ada di Indonesia dimana opini tersebut menggiring pada suatu pemikiran meremehkan arti ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ”Banyak kelompok yang pesimistis, bahkan timbul sinisme terhadap usaha menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Bambang yang juga anggota DPD RI asal Jateng tersebut.

Dikatakannya, Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, ras, agama dan kehidupan sosial budaya dan disatukan dalam satu kebangsaan yaitu NKRI saat ini sedang diuji. Dengan keanekaragaman tersebut menimbulkan adanya suatu perbedaan-perbedaan dengan kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam. Sehingga apabila tidak ada sesuatu yang mampu menyatukan pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka perbedaan tersebut akan menjadi pemicu konflik internal di antara masyarakat bangsa Indonesia.

Karena itu dia meminta ideologi Pancasila harus dikuatkan dan dipertegas secara konstitusional dan yuridis. ”Harus disosialisasikan, dihayati, dan diamalkan masyarakat melalui pendidikan dan badan khusus. Ditindaklanjuti dalam bentuk hukum di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya,” tandasnya. (ric/ce1)