Sekolah Belum Tentukan Besaran SPP SMA/SMK

1190

SEMARANG- Penetapan besaran sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) bagi siswa SMA/SMK negeri masih belum jelas. Padahal pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri dari kabupaten/kota ke provinsi sudah berjalan hampir 2 bulan. Pihak sekolah sendiri masih menunggu keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur soal SPP.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Semarang, Wiharto, mengatakan, pihak SMA/SMK negeri hingga saat ini masih menunggu turunnya Pergub soal penetapan SPP. “Kami masih menunggu Pergub turun dulu, namun kepala sekolah akan berupaya agar jika ada sumbangan tidak memberatkan siswa kurang mampu,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (16/2) siang.

Pria yang akrab disapa Pak Wi ini menjelaskan, jika Pergub telah keluar, maka pihak sekolah bisa menentukan mekanisme penerapan besaran SPP kepada siswanya. Terkait besaran SPP yang belum ditentukan, pihaknya yakin jika nantinya aturan tidak memberatkan siswa yang kurang mampu. “Mekanismenya belum diatur, tapi menurut saya tidak akan memberatkan. Bahkan siswa yang tidak mampu, nantinya akan dicarikan beasiswa oleh pihak sekolah,” tuturnya.

Sebelum Pergub dikeluarkan, lanjut Wiharto, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng akan melakukan pemaparan di depan gubernur terkait konsep kemampuan pemerintah provinsi yang hanya menyanggupi membayar guru tidak tetap (GTT) yang memiliki jam mengajar linier 24 jam sepekan. “Untuk upah GTT yang punya jam mengajar 24 jam akan mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah 10 persen. Tapi ini baru usulan yang nantinya akan dipaparkan,” bebernya.

Kepala SMAN 3 Semarang ini menambahkan, hanya GTT yang bekerja di sekolah negeri yang dibiayai provinsi. Data GTT di Kota Semarang sendiri telah disetorkan ke Pemprov Jateng pada pertengahan November tahun lalu. Sementara untuk pegawai tidak tetap (PTT), lanjut dia, tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah provinsi. “Gaji PTT mekanismenya akan diserahkan ke pihak sekolah, sistemnya nanti bukan sumbangan. Namun gotong royong, menutup gaji PTT yang tidak dianggarkan,” jelasnya.

Besaran gaji untuk PTT, kata dia, nantinya akan dilihat dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam jangka waktu 1 tahun, terhitung Januari – Desember 2017. Ia menegaskan jika siswa kurang mampu tidak akan dibebani pungutan apapun. ” Nanti kesepakatannya akan melibatkan orang tua dan komite sekolah,” ucapnya.

Kepala Disdikbud Jateng, Gatot Bambang Hastowo, menuturkan, jika payung hukum tentang SPP diatur dalam UU No 20/2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Pasal tersebut menyebutkan tanggungjawab pendidikan ada pada pemerintah dan masyarakat. Namun ia menegaskan jika SPP hanya ditujukan untuk siswa dari keluarga mampu. ” Mereka yang tidak mampu tidak ditarik biaya, karena sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya.

Tekait penentuan besaran SPP, lanjut dia, pihak sekolah harus mengetahui biaya operasional yang digunakan untuk program belajar-mengajar, pengadaan sarana prasarana, dan infrastruktur sekolah yang terhimpun pada RKAS. ” Jika sekolah menerima BOS Rp 100 juta dan RKAS Rp 200 juta, maka kekurangan anggaran dibebankan dalam bentuk SPP. Nanti hitung lagi, berapa siswa yang mampu? Berapa yang tidak? Setelah ada nominalnya RKAS-nya lalu dirapatkan dengan komite sekolah dan wali murid,” jelasnya.(den/aro)