Parah, Kebocoran PAD Parkir, Omzet Rp 500 Ribu, Cuma Setor Retribusi Rp 20 Ribu

1137

SEMARANG – Semrawutnya pengelolaan parkir di Kota Semarang selama ini tak terlepas dari ”cengkeraman” mafia swasta yang menguasai lahan parkir sejak dulu. Bahkan Pemkot Semarang, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) tak berkutik untuk bisa lepas dari kungkungan mafia parkir tersebut. Akibatnya, keberadaan mafia parkir seakan ’dilegalkan’ dan dibiarkan mengakar kuat. Hal ini menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di Kota Semarang jebol.

Seharusnya, retribusi parkir di tepi jalan umum maupun retribusi parkir tempat khusus (parkir swasta), menjadi aset pendapatan pemerintah daerah. Namun justru menjadi lahan basah yang dikuasai sekelompok pihak swasta. Terutama organisasi masyarakat (Ormas) ternama yang bergerak dalam bidang jasa ’keamanan’ di Semarang mendominasi parkir. Bahkan parkir telah menjadi ladang bisnis beromzet miliaran rupiah.

Pemkot Semarang saat ini berupaya ’mengusir’ mafia parkir tersebut secara pelan-pelan. Tujuannya untuk menyelamatkan aset pendapatan parkir agar tidak menjadi bancakan sekelompok preman. Tapi, menjadi pendapatan pemerintah dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Salah satunya dengan rencana penerapan sistem parking meter secara digital yang saat ini masih digodok.

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang, sejauh ini belum ada sosialisasi secara umum kepada para juru parkir (jukir) di Kota Semarang mengenai rencana pemberlakuan sistem parkir digital tersebut. Para jukir mengaku belum tahu persis bagaimana sistem parking meter tersebut.

”Saya belum tahu nanti sistemnya bagaimana. Sejauh ini masih menggunakan sistem lama,” ujar salah seorang juru parkir di Semarang, EF, 37, saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang, belum lama ini.

Dikatakannya, sistem parkir selama ini mengacu kepada instruksi ’penguasa parkir’ di Semarang. Pun struktur pengelolaan parkir, terutama untuk parkir di pinggir jalan, juga harus mengacu kepada penguasa parkir tersebut. Pihak ke-1 adalah Dishub Kota Semarang, Pihak-2 adalah ormas, dan Pihak ke-3 adalah pemilik lahan parkir. ”Dari pemilik lahan parkir baru dipekerjakan kepada juru parkir, runtutannya begitu,” terang EF.

Dalam hal ini, pihak ke-1 dan pihak ke-2 telah bekerja sama. Sehingga keduanya yang menentukan perizinan titik-titik parkir. Termasuk penyetoran retribusi parkir. ”Untuk bisa memiliki lahan parkir sendiri harus membeli. Harga lahan parkir di tepi jalan bisa mencapai Rp 20 juta hingga Rp 25 juta, tergantung apakah lahan tersebut ramai atau tidak,” katanya.

Kecuali kalau pemilik lahan parkir tersebut istilahnya ’babat alas’, dia memiliki lahan parkir tidak membeli. Membeli pun biasanya juga kepada penguasa parkir tersebut (ormas, Red). Setelah memiliki lahan, pemiliknya nanti didaftarkan menjadi anggota pengelola parkir di Dishub melalui peran ormas. Termasuk mendapatkan kartu parkir. Perlu dicatat, pemilik lahan bisa dari unsur masyarakat biasa maupun ormas tersebut.

”Semua pemilik lahan parkir, setiap hari wajib membayar setoran retribusi Rp 20 ribu. Pembayarannya dilakukan per bulan sekali atau Rp 600 ribu. Meskipun pemilik lahan memiliki lebih dari satu titik parkir, kewajiban bayarnya ya cuma Rp 20 ribu itu, karena izinnya satu,” bebernya.

Mengenai omzet per titik parkir berbeda-beda. Tergantung tingkat keramaiannya. Titik parkir yang terbilang sepi, rata-rata hanya berkisar Rp 100 ribu per hari. Sedangkan titik parkir yang terbilang ramai sampai Rp 500 ribu per hari. ”Kayak di tempat saya bisa mencapai Rp 500 ribu per hari. Jukirnya empat dibagi dua shift. Tarif motor Rp 1.000,” kata EF yang meminta tidak menyebutkan lokasi parkir tempat ia bekerja.

Jukir nakal terkadang menaikkan tarif tidak sesuai Perda. Misalnya, tarif yang aslinya Rp 1.000, menjadi Rp 2 ribu hingga Rp 3 ribu. Hal itu akan menambah omzet cukup banyak. ”Misalnya di daerah tengah kota, tarif parkir motor bisa mencapai Rp 3 ribu. Lahan di tengah kota juga bisa menampung seribuan motor, silakan dikalikan sendiri berapa omzetnya,” ujarnya.

Di lokasi lain, juru parkir berinisial NR, mengatakan, parkir tempat khusus seperti di halaman toko dikelola murni oleh toko tersebut. ”Di tempat saya, tidak menyetorkan retribusi ke pemkot. Karena memang lahan parkir ini milik toko. Karcisnya berlabel toko, bukan pemkot. Kalau tidak salah, pemilik toko hanya membayar pajak usaha saja,” katanya.

Plt Kepala Dishub Kota Semarang, Tri Wibowo, mengatakan jika parking meter hingga saat ini belum bisa dilaksanakan. Selain masih menata ruas jalan yang nantinya digunakan untuk parkir, pihak dinas juga masih menunggu proses lelang yang melibatkan pihak ketiga. ”Saat ini fokus Dishub masih menata dan menyiapkan lahannya, terutama di beberapa ruas jalan satu arah atau di pusat keramaian,” katanya saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang.

Proses penataan ini, lanjut dia, membutuhkan waktu untuk menentukan ruas jalan yang boleh digunakan parkir dan dipasang parking meter atau mana yang tidak boleh. Sementara terkait proses lelang, menggunakan sistem investasi. Jadi pihak ketiga diperbolehkan membangun parking meter yang hasil pendapatannya dibagi dua dengan pemerintah. ”Diberlakukannya jalan satu arah di beberapa jalur atau ruas jalan di Kota Semarang pun akan merujuk ke sana (parking meter) untuk mengurangi kemacetan karena parkir liar,” tuturnya.

Beberapa jalan yang masih ditata dan rencananya akan dipasangi parking meter seperti Jalan Gajahmada, Jalan MH Thamrin, Jalan Ahmad Yani, Kawasan Pecinan, Peterongan, Jalan KH Ahmad Dahlan dan lainnya, terutama ruas jalan yang banyak ditempati pelaku usaha. Sebagai contoh adalah Jalan Pandanaran, yang saat ini bersih dari parkir liar. ”Kami bukan ingin mematikan usaha, adanya parkir liar malah mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Harusnya pelaku usaha menyediakan lahan parkir sendiri,”  katanya.

Pemasangan parking meter, lanjut dia, akan mencontoh kota lain yang sudah berjalan seperti Jakarta, Surabaya dan kota besar lainnya. Selain mengurangi kemacetan, dengan parking meter ini bisa meningkatkan pendapatan daerah. ”Jika sudah terpasang, pembayaran parkir tidak menggunakan cash money  yang tentunya lebih akuntabel dan transparan, karena menggunakan kartu yang bisa diisi ulang,” ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Mualim, mendukung upaya perbaikan pengelolaan PAD parkir oleh Pemkot Semarang. Di antaranya, penerapan parking meter. Menurutnya, penerapan parkir elektronik online dapat menekan adanya petugas nakal. Alat tersebut terintegrasi dengan rekening yang disediakan Pemkot Semarang melalui Bank Jateng. ”Kami mengharapkan ada perubahan. Kebocoran PAD dari sektor parkir harus bisa ditekan, karena sekarang sudah sangat parah,” katanya.

Praktik pengelolaan parkir saat ini tidak bisa maksimal karena masih menggunakan sistem manual. Selama masih menggunakan sistem manual, lanjut  dia, tingkat kebocoran PAD tetap tinggi. ”Elektronik parkir diupayakan bisa mendeteksi, datanya tercatat, berapa jumlah orang parkir per hari. Sistemnya menggunakan kartu. Sehingga ini bisa menekan kebocoran. Selain itu, juga mengurangi jumlah jukir,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah bisa tetap melibatkan jukir-jukir lama dengan dilakukan pembinaan dan pelatihan. Sebab, pembayaran pajak parkir melalui sistem pelaporan manual rentan adanya oknum memanipulasi data. Termasuk parkir di tepi jalan. ”Jukir bisa dikelola agar lebih tertib. Yang jelas PAD parkir agar bisa naik. Sebaiknya pemerintah kota bisa lebih serius, agar pengelolaan parkir maksimal,” harapnya.

Saat ini, penerapan sistem parking meter baru diuji coba di beberapa titik. Salah satunya di Stasiun Tawang. Nanti akan dilakukan evaluasi dalam rapat kerja. ”Itu pun baru parkir di dalam. Untuk parkir di luar atau di tepi jalan, belum diterapkan. Ke depan, untuk parkir tepi jalan ini akan diterapkan parking meter,” katanya.

Teknis penerapan parking meter di Jakarta, kata dia, 1 mesin parkir memiliki jarak radius 20 meter dengan mesin lain. Tapi untuk di Semarang, nanti bisa menyesuaikan kondisi lapangan dan menyesuaikan tingkat kepadatan parkirnya. ”Kami berharap pemkot segera merealisasikan parking meter ini,” ujarnya. (amu/den/aro/ce1)