Normalisasi Sungai BKT, PKL Barito Blok A dan F Minta Tak Direlokasi

870

SEMARANG – Para pedagang kaki lima (PKL) Blok A dan F di Jalan Barito Semarang meminta agar relokasi PKL untuk proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang tidak ’dipukul’ rata. Terutama di Blok A dan F, karena tidak terkena dampak secara langsung atau hanya terdampak sebagian karena berdiri di lahan milik Pemerintah Kota Semarang. Sehingga mereka meminta agar PKL yang tidak terkena dampak secara langsung, bisa tetap bertahan dan berjualan di tempat tersebut.

”Kami berharap, khususnya PKL di Blok A dan F masih tetap dipertahankan dan tetap bisa berjualan. Sebab, sebagian tidak terkena dampak secara langsung,” kata Ketua Paguyuban PKL Barito Blok A Yulianto usai mengikuti sosialisasi oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang di Balai Kelurahan Karang Tempel, Semarang Timur, Kamis (9/2).

Dikatakannya, sejauh ini pihaknya mengaku baru kali pertama diajak sosialisasi. Menurutnya, Dinas Perdagangan Kota Semarang baru sebatas sosialisasi normatif. ”Belum jelas apakah PKL Barito akan terkena dampak seluruhnya atau tidak, karena dalam sosialisasi tidak melibatkan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jragung Tuntang dan PSDA Kota Semarang. Seharusnya semua pihak dihadirkan agar kami mengetahui site plan-nya seperti apa,” ujarnya.

Menurutnya, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang selaku pihak yang berwenang tentu memiliki site plan, terkait lahan mana saja yang akan terkena dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

”Jika memang site plan-nya tidak seluruh lahan akan terkena dampak, maka PKL yang tidak terkena dampak secara langsung tak perlu direlokasi,” harapnya.

Secara umum, pihaknya mengaku mendukung rencana pemerintah untuk proyek normalisasi Sungai BKT. Sebab, ini menjadi megaproyek penanganan banjir untuk kepentingan orang banyak. ”Tetapi, paling tidak harus mempertimbangkan solusi terbaik selain direlokasi,” bebernya.

Dikatakannya, PKL Barito sejauh ini telah menjadi salah satu pusat perdagangan di Kota Semarang. Bahkan telah menjadi salah satu ikon Kota Lunpia terutama klitikan, onderdil sepeda motor, mobil, hingga mesin.

”Kami sangat setuju dilakukan penataan dan pembenahan seperti Pasar Kembang Kalisari. Kami setuju dikonsep seperti itu. Kenapa Barito tidak dilakukan hal yang sama?” katanya setengah bertanya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan, terkait masukan dari para PKL tersebut, pihaknya tidak dapat mengambil kebijakan sendiri. ”Tugas kami hanya melakukan sosialisasi di 12 kelurahan. Saat ini telah 9 kelurahan. Nanti kami sampaikan kepada pihak yang berwenang,” ujarnya.

Termasuk pihak-pihak yang memiliki sertifikat tanah, dan terkena dampak pembangunan, tentu akan diganti sesuai dengan nilai jualnya. ”Semua yang terkena dampak normalisasi baik keseluruhan atau sebagian akan kami sampaikan ke pihak terkait,” katanya. (amu/aro/ce1)