Satpol PP Ragu-Ragu Bongkar Dua Warung

3311
TERTIBKAN : Satpol PP Kota Magelang membantu pemilik warung membereskan material yang telah dibongkar. Setelah dinaikan truk, petugas mengantar hingga ke rumah pemilik. (Puput.puspitasari@radarsemarang.com)
TERTIBKAN : Satpol PP Kota Magelang membantu pemilik warung membereskan material yang telah dibongkar. Setelah dinaikan truk, petugas mengantar hingga ke rumah pemilik. (Puput.puspitasari@radarsemarang.com)

MAGELANG–Satpol PP Kota Magelang terpaksa membiarkan dua bangunan warung semi permanen di ruas Sidotopo, Kota Magelang, kemarin. Padahal, saat itu tengah berlangsung penertiban bangunan bodong. Ketika hendak dibongkar, pemilik bangunan merasa keberatan. Dia menunjukkan bukti telah mengantongi izin dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) selaku pemilik tanah.

Sebenarnya, menurut catatan satpol PP, ada lima bangunan semi dan nonpermanen yang tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Ironisnya, pemimpin penertiban, Kepala Satpol PP Kota Magelang, Singgih Indri Pranggana, mengaku hanya tiga yang dibongkar.

“Yang dua, kita jadwalkan (penertiban, Red) ulang, karena ada hubungan dengan PT KAI,” kata Singgih, kemarin, di sela penertiban di kawasan depan RSJ dr Soerojo Magelang.

Sebelum pembongkaran bangunan liar, satpol terlebih dulu melayangkan surat peringatan. Isi surat meminta pemilik bangunan segera mengurus perizinan. Tapi, tak digubris. “Bangunan ini baru berdiri sekitar dua bulanan. Satu bulan yang lalu kita peringatkan, tapi bandel. Ya sudah, kita bongkar saja.” Usai pembongkaran, pihaknya mengantar material hingga ke rumah pemilik warung.

Sementara dua bangunan yang mengantongi izin dari PT KAI, sudah berdiri cukup lama. “Masih banyak kasus seperti ini, terutama bangunan yang berdiri di atas tanah milik PT KAI dan Pengelolan Sumber Daya Air (PSDA).”

Sarwoto, pemilik warung yang mengantongi izin dari PT KAI mengaku tidak kaget dengan penertiban. Ia percaya diri, karena telah membayar sewa ke PT KAI. Pada 2013, ia membayar Rp 523 ribu. Kini, naik menjadi sekitar Rp 900 ribu per tahun. “Saya simpan bukti pembayaran itu.”

Bersama kakaknya, ia menempati warung itu sejak 2013 lalu. Ia “membeli” warung beserta isinya seharga Rp 35 juta. Warung itu dibeli dari Krisandiani, istri seorang anggota Polri. Saat itu, Krisandiani butuh uang untuk pergi bekerja ke luar negeri. “Saya pakai warung ini tinggal masuk saja, sudah ada isinya.” Karena itu, ia bingung jika harus membongkar warungnya karena alasan tidak ber-IMB. “Lha wong saya ini hanya hak guna saja kok, bukan hak milik,” tuturnya. (put/isk)