ANTIKORUPSI: Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi saat membuka Workshop ”Urgensi LHKPN bagi Anggota DPRD dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. (Humas DPRD Jateng for Jawa Pos Radar Semarang)
ANTIKORUPSI: Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi saat membuka Workshop ”Urgensi LHKPN bagi Anggota DPRD dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. (Humas DPRD Jateng for Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – DPRD Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya sebagai komitmen untuk pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah seluruh anggota DPRD Jateng siap menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara tertib.

Komitmen tersebut diberikan usai mengikuti Workshop DPRD Provinsi Jateng ”Urgensi LHKPN bagi Anggota DPRD dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” di The Sunan Hotel Solo selama tiga hari, Sabtu-Minggu (3-5). Kegiatan tersebut sebagai upaya agar anggota DPRD bisa lebih paham dan bisa berkomitmen untuk menyerahkan LHKPN. ”Setelah ada workshop semua sudah tahu, dan siap untuk menyerahkan LHKPN,” kata Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi.

Ia menambahkan, saat ini diakui baru 35 persen anggota DPRD Jateng yang sudah melaporkan LHKPN. Yang lainnya belum, karena masih dalam proses. Salah satu penyebabnya karena ada sedikit masalah teknis dalam pelaporan LHKPN. ”Sekarang semua sudah komitmen dan secepatnya menyerahkan LHKPN. Karena ini merupakan tanggung jawab masing-masing anggota,” tambahnya.

Rukma  menambahkan, semua anggota DPRD Jateng sepakat jika LHKPN merupakan kewajiban yang harus dilakukan masing-masing. Dan kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). ”Ini sekaligus bisa sebagai kontrol untuk tidak korupsi. Sekaligus bukti transparansi,” ujarnya.

Staf Direktorat Pelaporan dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Hidayat mengatakan, semua anggota dewan wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Itu diatur dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Keputusan KPK nomor KEP. 07/KPK/02/2005.

Penyelenggara negara antara lain pejabat pada Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim. Selain itu juga pejabat Eselon II, semula kepala kantor di lingkungan Kemenkeu, pemeriksa Bea dan Cukai, pemeriksa pajak, auditor, pejabat yang mengeluarkan perizinan, pejabat/kepala unit pelayanan masyarakat, serta pejabat pembuat regulasi. ”Ini merupakan bagian dari program pencegahan korupsi,” katanya.

Pengisian LHKPN harus dilakukan sejujur-jujurnya untuk melaporkan harta kekayaan selama menjadi penyelenggara negara. ”Mulai 2017 untuk pengisian LHKPN bisa lewat online dan cukup mengisi satu berkas, agar lebih mudah,” tambahnya.

Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah, Indra Surya mengatakan, LHKPN sangat penting sebagai komitmen transparansi dan pencegahan korupsi. Pihaknya terus berkomitmen untuk pemberantasan korupsi. Apalagi untuk pengisian laporan harta kekayaan, petugas KPK siap membantu pengisian LHKPN. (fth/adv/ric/ce1)