WONOSOBO—Rata-rata lamanya sekolah (RLS) warga Wonosobo terbilang masih rendah. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Wonosobo mencatat, RTS warga Wononosobo di angka 6,11 tahun.

Kepala Dikpora Syamsul Maarif mengaku, setahun ke depan, Dikpora akan fokus mengurai masalah RTS yang rendah. Ia enggan menargetkan terlalu tinggi. Tapi sejumlah program telah disiapkan. Seperti memaksimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan mengajak pemerintahan desa agar terlibat aktif dalam menyukseskan kejar paket A, B, dan C.

“Solusinya adalah menyukseskan kejar paket. Mau warga lain sekolahnya setinggi apapun, kalau yang putus sekolah ini tidak digarap, angkanya (RLS) tidak akan berubah,” katanya.

Di Kabupaten Wonosobo, sedikitnya terdapat 20 PKBM yang aktif dan bisa melaksanakan kejar paket. Duapuluh PKBM ini akan dimaksimalkan. Selain itu, ia akan mengajak kepala desa agar mau mengalokasikan dana transfer desa untuk pemberdayaan dan pembangunan SDM masyarakat. Khususnya, di sektor pendidikan.

Wakil Ketua DPRD Wonosobo Muhammad Albar menambahkan, alokasi anggaran dana transfer desa sepatutnya tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik. Pembangunan manusia dalam hal pendidikan juga patut menjadi prioritas. “Iya, saya sepakat. Itu termasuk dalam upaya memberdayakan masyarakat. Alokasi anggaran ke situ diperbolehkan,” katanya.

Alokasi dana yang dimaksud bisa diperuntukkan untuk memfasilitasi warga putus sekolah agar mau meneruskan kejar paket. Bahkan, alokasi dana transfer juga bisa untuk membuka PKBM baru.

Kendati demikian, dalam proses penganggaran ia mengingatkan agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. “Catatannya, harus dimusyawarahkan. Penggunaannya harus transparan, tidak menyalahi mekanisme yang ada,” jelasnya. (cr2/ton)