Amdal Pabrik Semen Rembang Dinyatakan Layak

3774
DINYATAKAN LAYAK : Sidang Penilaian Adendum Amdal RKL-RPL PT Semen Indonesia yang digelar di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jateng, di Kota Semarang, Kamis (2/2) kemarin. (Adityo.dwi@radarsemarang.com)
DINYATAKAN LAYAK : Sidang Penilaian Adendum Amdal RKL-RPL PT Semen Indonesia yang digelar di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jateng, di Kota Semarang, Kamis (2/2) kemarin. (Adityo.dwi@radarsemarang.com)

SEMARANG – Sidang Penilaian Adendum Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) PT Semen Indonesia yang digelar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jateng, di Kota Semarang, Kamis (2/2) kemarin, telah mendapatkan hasil.

Dari sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00-16.30 ini, memutuskan Amdal pabrik semen di Rembang dinyatakan layak. Keputusan ini akan menjadi rekomendasi penerbitan izin lingkungan yang akan dikeluarkan Gubernur Jateng.

Ketua Komisi Penilai Amdal yang juga Kepala Dinas LHK Jateng, Sugeng Riyanto menjelaskan bahwa kelayakan Adendum Amdal dan RKL-RPL pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang, dinilai berdasarkan sepuluh kriteria yang diatur Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2013.

Pertama, rencana tata ruang sesuai peraturan perundangan. Kedua, kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam. Ketiga, kepentingan pertahanan keamanan. Keempat, dampak aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi dan konstruksi. Kelima, hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting baik positif maupun negatif. Keenam, kemampuan pemrakarsa dan atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif, yang akan ditimbulkan dari usaha dan atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

Ketujuh, dampak rencana usaha dan atau kegiatan terhadap nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat. Kedelapan, pengaruh rencana usaha dan atau kegiatan terhadap entitas ekologis yang terdiri atas entitas kunci, nilai ekologis, nilai ekonomi, dan nilai ilmiah. Kesembilan, rencana usaha dan atau kegiatan tidak mengganggu usaha atau kegiatan yang lebih dahulu ada di lokasi. Kesepuluh, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dijelaskan Sugeng, meski Amdal tersebut telah dinilai layak, tapi ada sejumlah syarat dan masukan dari para pakar dan masyarakat yang harus ditindaklanjuti PT Semen Indonesia. Meski begitu, tidak ada batas waktu dalam perbaikan dokumen tersebut.

Hanya saja, jika terlalu lama, rekomendasi yang akan dikirim ke gubernur, juga semakin lama. ”Sebelum rekomendasi kami kirim ke Pak Gubernur, PT Semen Indonesia harus memperbaiki dokumen dahulu. Bola sekarang di perusahaan. Kalau dokumen sudah lengkap, kami baru bisa menyusun rekomendasi,” katanya.

Sidang Penilaian Adendum Amdal ini diikuti sejumlah warga dari desa-desa yang terdampak langsung dengan pabrik semen di Kecamatan Gunem dan Bulu di Rembang. Selain itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik yang pro dan kontra, juga menjadi anggota komisi.

Hadir juga, 12 pakar dari berbagai disiplin keilmuan memberikan penilaian terhadap dokumen Adendum Amdal dan RKL-RPL Semen Rembang. Sidang tersebut awalnya terbatas hanya diikuti anggota komisi dan masyarakat yang diundang. Namun setelah unjuk rasa dari warga pendukung Semen Rembang berakhir, sidang pun dibuka untuk umum, termasuk awak media.

Di dalam sidang tersebut, banyak masukan yang disampaikan para pihak. Di antaranya tentang corporate social responsibility (CSR) untuk masyarakat sekitar pabrik, kebutuhan air minum dan pengairan lahan pertanian, pendidikan, dan sebagainya.

Kubu Kontra Walk Out

Sementara kubu kontra yang mayoritas ibu-ibu, menggelar aksi seperti prosesi sedekah bumi. Mereka membawa sejumlah hasil ladang seperti gabah, jagung, sayur mayur, dan lainnya. Aksi tersebut tidak berlangsung lama lantaran enam orang perwakilan kontra yang diundang dalam sidang, memutuskan untuk walk out. Mereka merupakan bagian dari Jaringan Masyarakat Peduli Kendeng (JMPK), yaitu Joko Prianto, Sukimin, Sujono, Suyasir, Rutono dan Sunjoto.

Joko Prianto yang merupakan Koordinator JMPK menjelaskan bahwa langkah walk out terpaksa diambil, karena pihaknya menganggap sidang tidak sah. Alasannya, MA sudah mengeluarkan putusan Nomor 99/TUN/2016 yang telah membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang. ”Maka seluruh proses pembangunan pabrik semen Rembang harus dihentikan. Dengan demikian, ada yang salah dengan forum yang diadakan ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Ihwanuddin Iskandar menyayangkan aksi walk out tersebut. Menurutnya, sidang ini bisa jadi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan permintaan mereka.

Dijelaskan juga, ketika penggugat kerap menyampaikan ada gua yang menjadi sumber mata air dan jika penambangan tetap dilakukan di Rembang akan mengancam sumber air di titik lainnya. Itu disampaikan ketika menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng, beberapa waktu lalu.

Argumentasi itu sebenarnya bisa dipaparkan di forum ini untuk dibahas bersama para pakar yang hadir agar menanggapinya. Padahal, jika pakar menyatakan titik tertentu tak boleh ditambang, maka dokumen adendum akan dibatalkan. ”Tapi kenapa tidak disampaikan. Tahu-tahu keluar ruangan,” katanya.

Dia juga menegaskan, amar putusan dan penjelasan hakim MA mestinya juga dibaca secara utuh. Misalnya, pertambangan tak diperbolehkan tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, dapat dilengkapi dengan kriteria-kriteria tertentu dan pengawasan tertentu. ”Putusan PK MA seperti itu, tidak ada kalimat menutup pabrik, jadi saya rasa clear,” ungkapnya.

Mengenai keluarnya pihak penggugat dari forum, menurutnya, tidak menghalangi proses sidang. Karena semua prosedur dan tahapan berupa undangan, pemberian dokumen pada penggugat, serta kehadiran di forum, sudah terpenuhi. (amh/ida/ce1)