KPU Mulai Distribusikan Logistik Pemilu

501

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng mulai mendistribusikan kebutuhan logistik untuk pilkada 15 Februari mendatang. Yang menjadi prioritas adalah Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara karena memperhitungkan kondisi ombak yang tidak setiap saat bisa dilewati kapal.

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo menjelaskan, Rabu (1/2) KPU Kabupaten Jepara diizinkan mengirim logistik pilkada ke empat desa di Kepulauan Karimunjawa lewat jalur laut. Logistik pilkada seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, dan formulir-formulir dikirim sekaligus dengan pengawalan kepolisian.

Dijelaskan, distribusi logistik ke Karimunjawa sengaja didahulukan dari daerah lain dan dijadwalkan pada 5 Februari mendatang. ”Perhitungannya kondisi ombak. Akhirnya KPU Kabupaten Jepara diizinkan mendistribusikan logistik setelah mendapat data prakiraan cuaca dan kondisi perairan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat,” ujarnya.

Daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada Kabupaten Jepara di Kepulauan Karimunjawa tercatat 6.704 orang dengan perincian 3.311 pemilih dan 10 TPS di Desa Karimunjawa, 2.195 pemilih di 8 TPS di Desa Kemujan, 396 pemilih dan 1 TPS di Desa Nyamuk, serta 802 pemilih dan 2 TPS di Desa Parang.

Di luar Karimunjawa, Joko menjamin pendistribusian kebutuhan logistik di tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak dapat tepat waktu. Dijelaskan, kebutuhan logistik telah siap 100 persen. Saat ini dalam proses pengepakan serta pembagian untuk 13.843 TPS di tujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada. ”Seluruh proses penyiapan dilakukan di tingkat kabupaten/kota oleh masing-masing KPU setempat,” katanya.

Terkait masih adanya masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Joko menyebutkan bahwa yang bersangkutan tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada mendatang.

”DPT sudah final, tapi masyarakat yang terdaftar akibat belum punya e-KTP tetap bisa mencoblos pada hari H karena sudah teridentifikasi,” ujarnya.

Dia mengklam, DPT pada pemilu kali ini lebih valid. Sebab, daftar pemilih sementara (DPS) sudah sinkron dengan nomor induk kependudukan (NIK) e-KTP yang terdaftar di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) masing-masing daerah. ”Jika ada yang tidak sama atau dobel, akan langsung dikeluarkan dari DPT,” ucapnya, kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Jateng, Sudaryanto menambahkan, hingga penutup 2016 lalu, tercatat ada 574 ribu warga. Paling banyak di Pemalang yang mencapai 95 ribu. Disusul Kabupaten Pekalongan 27 ribu warga, dan Rembang 19 ribu warga. Untuk yang sudah melakukan perekaman, ada 25.536.860 warga. Dari angka itu, yang belum mendapatkan blangko ada 1.415.139 warga. ”Kalau lelang blangko di pusat sudah dilakukan, maka bisa langsung dicetak dan dibagikan,” ujarnya.

Ditambahkan, daerah yang seluruh warganya sudah melakukan perekaman adalah Banyumas, Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Blora, Kudus, Jepara, Kendal, Kabupaten Tegal, Surakarta, Salatiga, dan Kota Pekalongan. (amh/ric/ce1)