KENDAL—Pembangunan proyek jalan tol Semarang-Batang di ruas Kendal ternyata banyak kendala. Pengadaan lahan tol selain menerjang lahan warga, sekolah dan tanah wakaf juga menerjang lahan Perhutani. Sedikitnya lahan seluas 62 hektare milik Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal terdampak tol. Sehingga, harus menunggu izin dari Menteri Kehutanan.

Sebagaimana diketahui, 62 hektare lahan Perhutani tersebut, tersebar di dua wilayah, Kendal dan Kota Semarang. Yakni Desa Sumberjo, Kaliwungu, Kendal dan Kelurahan Mangkang, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

“Dari kedua wilayah tersebut, rinciannya lahan hutan di Kendal yang terdampak seluas 29 hektare. Sisanya 33 hektare di Kota Semarang. Hingga saat ini, proses penggantian lahannya masih belum selesai,” kata Adm Perum Perhutani KPH Kendal, Sunarto, Selasa (31/1) kemarin.

Lahan Perhutani, lanjut Sunarto, yang terdampak tol ada di petak 41 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangkang. Selain itu, di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mangkang di petak 36 RPH Mangkang di Desa Sumberejo, Kaliwungu. “Kami masih terus melakukan koordinasi untuk lahan pengganti hutan,” tuturnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang III, Tendi Hardianto, mengatakan jika ganti kerugian lahan milik Perhutani tidak masuk dalam kewenangannya. Menurutnya, ganti rugi lahan Perhutani merupakan kewenanan pemerintah pusat.

Dalam hal ini, koordinasi antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. “Tapi setahu kami, lahan Perhutani yang terdampak tol nantinya merupakan pinjam pakai,” jelasnya

Yakni dari Kementrian Pekerjaan Umum nantinya akan mengajukan izin pinjam pakai ke Kementrian Kehutanan. Yakni izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Baru setelah izin turun, pekerjaan tol bisa dimulai.

Pinjam pakai diperbolehkan dengan mengacu Pasal 50 ayat 3, Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan. Jadi, sebelum izin tersebut diterbitkan, pembangunan tol yang melewati lahan kawasan hutan belum dapat dikerjakan.

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kendal, Herry Fatchurahman, mengatakan, hingga kemarin untuk pengadaan lahan jalan tol sudah mencapai 67 persen. Tetapi secara keseluruhan baru 54 persen yang sudah terselesaikan.

Hal itu lantaran masih banyak rumah warga atau lahan yang terdampak tol, masih dalam proses musyawarah. “Kami sudah banyak mengusulkan bidang lahan yang mana warga setuju dengan nilai ganti kerugian segera dibayarkan, tetapi uang belum cair. Bulan Februari kami targetkan banyak pembayaran ganti kerugian,” kata Herry. (bud/ida)