SIDANG PARIPURNA : Sekda Pemkab Demak, dr Singgih Setyono MMR menyerahkan nota pengantar bupati terkait tiga raperda kepada Ketua DPRD Nurul Muttaqin yang didampingi Wakil Ketua Fahrudin Bisri Slamet dan Muntohar dalam paripurna, kemarin. (Wahib.pribadi@radarsemarang.com)
SIDANG PARIPURNA : Sekda Pemkab Demak, dr Singgih Setyono MMR menyerahkan nota pengantar bupati terkait tiga raperda kepada Ketua DPRD Nurul Muttaqin yang didampingi Wakil Ketua Fahrudin Bisri Slamet dan Muntohar dalam paripurna, kemarin. (Wahib.pribadi@radarsemarang.com)

DEMAK-Pemkab Demak secara resmi menyerahkan nota pengantar bupati dalam rangka penyerahan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD setempat. Tiga raperda tersebut adalah raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang kepala desa, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang perangkat desa dan Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Demak 2011-2031.

Nota pengantar bupati tiga raperda itu diserahkan langsung Sekda Pemkab Demak, dr Singgih Setyono MMR mewakili Bupati Demak HM Natsir dan Wabup Joko Sutanto dalam rapat paripurna DPRD di gedung dewan kemarin. Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nurul Muttaqin, didampingi Wakil Ketua Fahrudin Bisri Slamet dan Muntohar tersebut juga dihadiri langsung Kapolres Demak AKBP Sonny Irawan.

Sekda dr Singgih Setyono yang membacakan nota pengantar bupati tersebut menyampaikan bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi DPRD perlu diketahui bersama bahwa terdapat 2 raperda yang menjadi tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 128/PUU-XIII/2015. Yaitu, raperda perubahan atas perda Nomor 5 dan 6 tahun 2015 tentang kepala desa dan perangkat desa.

Menurutnya, untuk mendorong dan menggerakkan desa ke arah perkembangan masyarakat yang berperadaban maju dan modern, maka pengorganisasian masyarakat desa memerlukan proses pelembagaan yang lebih baik.

”Desa butuh ruang kebebasan untuk bergerak dan saling berkompetisi secara sehat sekaligus bekerjasama dalam suasana tertib dan tentram penuh kedamaian dan persaudaraan antar sesama warga,” ujarnya.

Dari perspektif negara, pemerintahan desa dilihat sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan NKRI. Karena itu, desa adalah unit terbawah dari struktur organisasi pemerintah daerah. Karenanya, pengaturannya harus sejalan dengan pemerintahan daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat. Dengan demikian, berdasarkan putusan MK itu, maka ketentuan persyaratan domisili dalam pemilihan kepala desa, yakni terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 1 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus sampai dengan dimulainya waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 2 huruf e dan pasal 24 ayat 1 huruf I Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang kades dan penjelasannya. Seterusnya pasal 3, pasal 9 huruf j dan huruf k, serta pasal 10 ayat 2 Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang perangkat desa beserta penjelasannya, perlu disesuaikan.

“Sehingga untuk sinkronisasi pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan domisili tersebut, perlu mengubah Perda Nomor 5 dan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang kades dan perangkat desa,” jelasnya.

Tentang raperda perubahan atas perda tata ruang dan wilayah, juga perlu dilakukan peninjauan kembali. Sebab, ini terkait dengan adanya perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten. Misalnya saja, terkait dengan pembangunan jalan tol Semarang-Demak dan adanya dinamika internal kabupaten dalam pembangaunan berkelanjutan. “Karena itu, perlu peninjauan kembali perda tata ruang dan wilayah tersebut,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Demak Nurul Muttaqin mengatakan bahwa dengan diserahkannya tiga raperda tersebut, maka berkas dan dasar hukum raperda tersebut masih dibahas. “Dengan demikian, kami berharap bapak bupati bersedia menunda pengisian perangkat desa agar tidak bertentangan dengan perda,” katanya saat menutup sidang paripurna. (hib/ida)