Berserikat, 7 Buruh Dipecat

578

TEMANGGUNG – Diduga memberhentikan 7 karyawannya secara sepihak, sebuah perusahaan kayu lapis PT YBAJ dilaporkan ke Polres Temanggung, Selasa (31/1). Perusahaan diduga juga menghalangi pekerjanya untuk berserikat.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kabupaten Temanggung, Wahyudi menuturkan, perusahaan tersebut memberhentikan 7 karyawannya yang bergabung dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Temanggung. “Karena melanggar kebebasan berserikat para pekerjanya, maka, kami laporkan ke Polres Temanggung. Surat sudah diterima Pak Kapolres Temanggung,” ucap Wahyudi.

Ia menjelaskan, SBSI di Temanggung berdiri pada Juli 2016. Sebulan berikutnya, SBSI mengajukan permintaan audiensi namun ditolak pihak perusahaan. PT YBAJ terkesan tidak menerima keberadaan SBSI.

Kemudian, pada 20 September, perusahaan memecat atau memutus kontrak secara sepihak Sekretaris SBSI Akhirul Latifah Dewi dari pekerjaannya di bagian finishing produksi. Padahal ketika itu, kata Wahyudi, Latifah tidak ada bermasalah dengan perusahaan dan tidak melakukan kesalahan kerja.

Berikutnya, Ketua SBSI Fatkhullah yang bekerja di bagian mekanik juga mengalami nasib yang sama. Lima karyawan lainnya yang menjadi anggota SBSI juga dipecat. Mereka adalah dua orang supervisor dan tiga karyawan.

Wahyudi menganggap, kejadian tersebut merupakan pelanggaran atas kebebasan berserikat untuk para buruh sebagaimana dijamin UU Nomor 21 Tahun 2000. Adapun pemutusan kontrak sepihak menandakan adanya pelanggaran terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003, yang menjelaskan bahwa mestinya perusahaan tidak mempekerjakan karyawan secara paro waktu atau sistem kontrak.

“Atas dasar itu kami melapor ke polisi. Kami ingin ada sanksi yang tegas pada perusahaan yang tidak mengindahkan aturan perundangan dengan melanggar kebebasan berserikat dan memberlakukan sistem kontrak,” tandas Wahyudi.

Sementara itu, Kapolres Temanggung AKBP Wahyu Wim Hardjanto mengaku telah menerima aduan dari KSBSI. “Akan kami tindaklanjuti laporan tersebut. Kami minta Kasatreskrim melakukan klarifikasi dan mempertemukan kedua pihak, yakni perusahaan dan serikat buruh,” janji Wahyu. (san/ton)