Keputusan Gubernur Pertimbangkan Investasi

682
POLEMIK SEMEN: Perwakilan Biro Hukum Setda Jateng, Iwanuddin Iskandar yang mewakili Gubernur Jateng (tengah) menyampaikan paparannya dalam diskusi publik terkait semen Rembang, kemarin. Sejumlah pembicara lain dalam diskusi tersebut, Guru Besar Undip Prof DR Esmi Warassih Puji Rahayu (kanan), dan Direktur Walhi Jateng Ismail Al Habib (kiri). (Ricky.fitriyanto@radarsemarang.com)
POLEMIK SEMEN: Perwakilan Biro Hukum Setda Jateng, Iwanuddin Iskandar yang mewakili Gubernur Jateng (tengah) menyampaikan paparannya dalam diskusi publik terkait semen Rembang, kemarin. Sejumlah pembicara lain dalam diskusi tersebut, Guru Besar Undip Prof DR Esmi Warassih Puji Rahayu (kanan), dan Direktur Walhi Jateng Ismail Al Habib (kiri). (Ricky.fitriyanto@radarsemarang.com)

SEMARANG – Penerbitan Keputusan Gubernur Jateng No 660.1/4 tahun 2017 terkait Pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang dianggap tidak bertentangan dengan perintah pengadilan. Keputusan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan investasi yang ditanamkan PT Semen Indonesia (SI) yang dapat menjadi multiplier effect pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar pabrik semen.

Hal tersebut dikatakan Perwakilan Biro Hukum Setda Jateng, Iwanuddin Iskandar dalam Diskusi Publik ”Menyoal Penerbitan Izin Gubernur Jateng No 660.1/30 Tahun 2016 dan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor: 99/PK/TUN/2016” yang digelar di Hotel Grasia, Senin (30/1).

Iwanuddin yang mewakili Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan amar putusan PK sejalan dengan pertimbangan hukumnya. Yang intinya hanya mempermasalahkan metode dan tata cara penambangan batu gamping di atas cekungan air tanah (CAT), yang harus diatur dengan pembatasan yang ketat. Putusan tersebut dianggap tidak mempermasalahkan pembangunan pabrik semen di Rembang.

”Pelaksanaan aspek kepastian hukum oleh gubernur karena melaksanakan perintah pengadilan untuk mencabut izin lingkungan. Selain itu, perwujudan aspek kemanfaatan dengan memberikan kesempatan pada SI untuk memperbaiki izin lingkungan sesuai pertimbangan hukum Putusan PK,” katanya dalam diskusi yang digelar Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) itu.

Iwanuddin menegaskan gubernur selalu taat dan tunduk pada putusan pengadilan. Menurutnya, Keputusan Gubernur No 660.1/30 tahun 2016 bukan tindak lanjut putusan PK. Sebab Gubernur Jateng baru menerima putusan tersebut 17 November 2016, sedangkan Permohonan Perubahan (13 September 2016) dan Penerbitan Izin Lingkungan (9 November 2016) dilaksanakan sebelum diterimanya Putusan PK.

”Keputusan tersebut mengacu pada Pasal 97 UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, intinya Teknik Penyusunan Keputusan Gubernur mengacu pada UU tersebut,” ungkapnya.

Guru Besar Undip Prof DR Esmi Warassih Puji Rahayu menyatakan dalam soal semen Rembang, hakim melihat permasalahan tidak hanya tekstual peraturan. Tapi juga bicara soal manusia dengan bahasa moral, bahasa lingkungan, dan bahasa kehidupan. ”Karena hukum itu moral untuk mencapai kebenaran. Bukan saya menentang investasi. Tapi bicara apa yang berbasis pada suatu kenyataan bahasa moral dengan pendekatan hukum progresif,” ungkapnya. Dia juga mempertanyakan apakah investasi yang dikeluarkan akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang abadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Teguh Dwi Paryono menegaskan sesuai aturan, penambangan diatas CAT dibolehkan, tapi harus dikendalikan, khususnya di daerah imbuhan air tanah. ”Yang tidak boleh adalah penambangan atau pembuatan terowongan pada sepadan mata air,” ungkapnya.

Dia menganggap selama ini pemprov dipojokkan dengan anggapan menyalahi tata ruang akibat rencana PT SI menambang di atas CAT. Menurutnya, dalam kawasan lindung geologi terdapat kawasan karst, kawasan cagar alam geologi, dan kawasan imbuhan air tanah. Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang penambangan di atas CAT.

Direktur Walhi Jateng Ismail Al Habib mengatakan, terkait semen Rembang, pihaknya dengan tegas merekomendasikan adanya moratorium pembangunan. Dia juga menolak dengan tegas adanya masyarakat yang pro dan kontra semen yang terus berhadapan. ”Ini seperti dikondisikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno yang juga menjadi pembicara menyayangkan pasca pencabutan izin, pembangunan pabrik semen tak juga berhenti. ”Ini di mana konsistennya? Pencabutan izin tidak membuat pembangunan mandek. Di mana bukti menghargai lingkungan,” tandasnya.

Dia juga dengan tegas menantang pihak yang menuduhnya mendapatkan sokongan dana dari asing untuk membuktikannya. Sebab dirinya dituduh menerima bantuan dana dari asing, termasuk dari World Bank untuk menolak pembangunan pabrik semen. ”Silakan dibuktikan, saya beri waktu satu bulan, atau satu tahun untuk mencari buktinya,” tandasnya. (ric/ce1)