SEMARANG – DPRD Kota Semarang meminta Pemkot Semarang segera melakukan lelang jabatan. Sebab, sejauh ini masih banyak jabatan di jajaran Pemkot Semarang kosong. Hal itu perlu dilakukan agar roda pemerintahan bisa maksimal.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, mengatakan, penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Semarang hingga kini masih menemui kendala. Salah satunya kehabisan stok pejabat berpangkat Eselon II. Sehingga hal itu menyebabkan jabatan sebanyak empat dinas mengalami kekosongan. Yakni, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan.

”Kami meminta agar Pemkot Semarang segera melakukan lelang jabatan, sehingga kekosongan jabatan bisa segera diisi,” kata Supriyadi kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (30/1).

Dikatakan, jabatan yang kosong tersebut tentunya akan menyebabkan program kerja tidak berjalan maksimal. ”Dalam waktu dekat harus segera dilakukan lelang. Kami juga meminta agar seleksi dilakukan sesuai dengan kompetensi. Disesuaikan dengan keahlian masing-masing, sehingga mampu bekerja dengan baik,” tegasnya.

Menurutnya, penataaan OPD baru terkesan terburu-buru. ”Penataan dengan waktu mepet memang tidak bisa dimungkiri akan menimbulkan beberapa persoalan. Akan tetapi hal itu tidak menjadi satu alasan untuk tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal,” katanya.

Pihaknya juga meminta Pemkot Semarang melakukan pengawasan terkait dengan kinerja OPD baru. Mereka harus bisa segera bekerja maksimal. Jangan sampai karena alasan masih penyesuaian, lantas tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat secara maksimal.

”Selain itu, perlu dilakukan evaluasi, misalnya setiap tiga bulan sekali. Untuk mengetahui hasil kinerja OPD baru tersebut. Evaluasi harus dilakukan secara terstruktur, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat,” pinta politisi PDI Perjuangan ini.

Jika berdasarkan evaluasi ditemukan pegawai yang kompetensinya tidak sesuai, bisa langsung dipindah. ”Ketegasan seperti itu perlu dilakukan agar tidak menghambat kinerja,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang, Bambang Sungkono, mengakui, sejauh ini kinerja OPD baru belum berjalan maksimal, karena masih tahap penyesuaian. Tetapi, pihaknya memastikan tidak terlalu memengaruhi pada pelayanan masyarakat. ”Segala sesuatunya sudah ada, tapi memang belum maksimal. Kami berharap penyesuaian akan segera membuat semakin baik,” katanya.

Mengenai 59 jabatan kosong, termasuk di dalamnya ada empat jabatan kepala dinas, Bambang menegaskan akan segera dilakukan lelang jabatan. Diperkirakan, lelang jabatan dilakukan Februari atau Maret mendatang. Saat ini, pihaknya mengaku baru mulai membentuk tim panitia seleksi (pansel). Baik dari unsur internal maupun eksternal. ”Setelah tim seleksi terbentuk, akan segera dilakukan seleksi,” ujarnya.

Untuk jabatan kepala dinas yang kosong tersebut, saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Menurut Bambang, meski dijabat Plt, tidak memengaruhi kinerja dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. ”Posisi kepala dinas akan segera dilakukan lelang jabatan,” tegasnya.

Sedangkan untuk kekosongan lain, rata-rata posisi kepala seksi (kasi) di kelurahan. Misalnya di kelurahan daerah pinggiran seperti Mijen dan Gunungpati. Selain itu, beberapa unit pelaksana teknis (UPT). ”Untuk jabatan di unit pelaksana teknis memang belum boleh diisi, karena masih menunggu keputusan dari pusat. Pelaksana teknis yang masih kosong adalah Kabag TU,” katanya. (amu/aro/ce1)