TAK SESUAI IZIN: Pembangunan gedung Happy Center yang diduga menyalahi perizinan. (Eko.wahyu.budiyanto@radarsemarang.com)
TAK SESUAI IZIN: Pembangunan gedung Happy Center yang diduga menyalahi perizinan. (Eko.wahyu.budiyanto@radarsemarang.com)

UNGARAN– Pelanggaran tata ruang di wilayah Kabupaten Semarang kembali tejadi. Tepatnya di kompleks Happy Center di Jalan Mayor Soetoyo, Desa Bergas Lor, Kecamatan Bergas.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Semarang, Valeanto Sukendro, mengatakan, pembangunannya menyalahgunakan izin yang diberikan Pemkab Semarang.“Izin yang kami berikan ke pengelola Happy Center adalah untuk usaha agrobisnis, tapi digunakan untuk usaha perkantoran atau ruko,” kata Sukendro kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (29/1).

Dugaan pelanggaran yang disampaikan BPMPPTSP ini terlihat jelas di tulisan yang tertera di tembok pembatas kompleks Happy Center sisi barat. Di tembok tersebut terpasang tulisan ‘Ruko Happy Center’ dengan ukuran huruf cukup besar. Sementara di dekat tembok tulisan tersebut, di pinggir jalan penghubung Lemahabang – Bandungan ada semacam papan billboard bertulikan ‘One Stop Shop Agrowisata’.

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang di lapangan, di lokasi usaha yang berada tepat di depan Hotel Matahari ini tidak terlihat adanya aktivitas pelayanan wisata perkebunan/pertanian layaknya usaha agrowisata pada umumnya.

Aktivitas mencolok hanya hilir mudik petugas sekuriti menjalankan tugas pengamaman. Sesekali tampak sejumlah orang berjalan keluar masuk dari dan ke ruko yang ada. Mereka di antaranya adalah karyawan dari pengelola Happy Center, dan dari pelaku usaha lain yang menyewa ruko.

Terlihat pula banyaknya kendaraan bermotor atau mobil yang terparkir rapi di depan deretan bangunan ruko. “Langkah penindakan atas pelanggaran ini bukan di kami, ada di ranah penegak perda (Satpol PP). Kami hanya pelayanan perizinan,” lanjut Sukendro.

Sementara di lahan belakang kompleks Ruko Happy Center, Sukendro juga mensinyalir adanya pelanggaran izin tata ruang. Di lahan tersebut tengah ada aktivitas pembangunan gudang dan rumah tinggal. BPMPPTSP memastikan belum mengeluarkan izin apapun terkait pembangunan dua bangunan itu.

“Kalau IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Tanah)-nya sudah ada, dari kawasan untuk perkebunan jadi permukiman. Tapi kalau dibangun rumah dan gudang, harusnya ada IMB atau izin usaha terkait fungsi gudang tersebut. Dan kami belum mengeluarkan semua itu,” tuturnya.

Saat ditemui dilokasi, Wuryan yang merupakan pemborong bangunan gudang, tidak mengetahui secara persis soal perizinan dari gudang yang tengah dikerjakannya. Ia hanya dapat order untuk membangun gudang.

“Digunakan untuk gudang apa, saya juga tidak tahu. Kalau masalah izin, mungkin yang tahu manajemen kantor di depan, Happy Center,” katanya. Sementara itu, hingga kini belum ada penjelasan dari Happy Center terkait tudingan pelanggaran izin tata ruang tersebut.

Wulan, pimpinan Happy Center menolak diwawancarai saat koran ini hendak melakukan klarifikasi. “Wawancara tentang (apa)? (Terkait perizinan) maaf saya tidak bisa kayaknya,” katanya saat dihubungi via telepon selularnya. (ewb/aro)