Bukan Seperti GBHN Orde Baru

454
SERAP ASPIRASI: Anggota DPD RI asal Jateng Bambang Sadono saat menyampaikan materi dalam Serap Aspirasi Masyarakat ”Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila” di Hotel Puri Garden Semarang. (Istimewa)
SERAP ASPIRASI: Anggota DPD RI asal Jateng Bambang Sadono saat menyampaikan materi dalam Serap Aspirasi Masyarakat ”Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila” di Hotel Puri Garden Semarang. (Istimewa)

SEMARANG – Seluruh Fraksi di MPR RI diklaim setuju GBHN dihidupkan kembali. Diberlakukannya GBHN diharapkan akan menjadi pemandu arah pembangunan bangsa.

”Ada GBHN tetapi bukan berarti seperti zaman Orde Baru yang detail, melainkan hanya pokok-pokoknya saja,” kata anggota DPD RI Bambang Sadono usai Serap Aspirasi Masyarakat ”Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila” di Hotel Puri Garden Semarang, kemarin. Menurutnya, jika dijadikan seperrti GBHN pada masa Orde Baru, dikhawatirkan akan bertabrakan dengan visi dan misi presiden.

Dia menjelaskan MPR RI pada Rabu (25/1) menggelar rapat gabungan mendengar pendapat fraksi-fraksi mengenai gagasan akan dihidupkannya kembali GBHN. Hasilnya, hampir semua fraksi di MPR sudah menyampaikan pendapatnya dan secara garis besar setuju akan adanya GBHN.

”Pada prinsipnya setuju GBHN tetapi syaratnya beda-beda. Fraksi PDIP, Nasdem, PAN, PPP dan PKB sama suaranya kemudian Golkar, PKS dan kelompok DPD suaranya hampir sama sedangkan Fraksi Partai Demokrat dan Gerindra agak berbeda dan Hanura tidak hadir dalam rapat gabungan tersebut,” kata Ketua Badan Pengkajian MPR RI itu.

Ia menambahkan, pendapat dari fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD RI antara lain. PDI Perjuangan yang didukung oleh Nasdem, PAN, PPP dan PKB menyampaikan setuju dengan adanya GBHN dan menjadi ketetapan MPR tetapi jika ada amandemen terbatas pada dimasukkannya kembali hal tersebut ke dalam UUD 45.

Fraksi Partai Golkar, PKS dan kelompok DPD setuju GBHN tapi tidak dengan agenda tunggal sama dengan PDI Perjuangan dan pendukungnya. Kelompok DPD masih kata dia, sudah menyebut agenda lain yang akan dibahas dalam amandemen UUD 45 yaitu penguatan lembaga MPR dan DPD sedangkan Fraksi Golkar dan PKS belum menyebut agenda lainnya.

Sementara Fraksi Partai Demokrat setuju ada GBHN tetapi tanpa mengamandemen UUD 45, hanya cukup diperbaiki undang-undangnya saja. Lain halnya dengan Fraksi Gerindra yang juga setuju dengan adanya GBHN tetapi kalau ada amandemen UUD 45, mereka menginginkan kembali ke naskah awal UUD tersebut.

Pendapat-pendapat fraksi tersebut akan dirumuskan oleh Badan Pengkajian MPR RI dan kemudian dari kesimpulan perumusan tersebut akan dilaporkan kepada Pimpinan dan rapat gabungan untuk dikembalikan kepada fraksi-fraksi untuk mengambil langkah. (ric/ce1)