SEMARANG – Produk hukum yang dibuat harus sesuai dengan Pancasila. Namun hal ini diperlukan upaya keras. Pasalnya, nilai-nilai abstrak Pancasila harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam tataran yang lebih konkret sehingga dapat diukur.

Pengamat politik Refly Harun mengatakan dengan menerjemahkan ke dalam nilai konkret, akan lebih mudah untuk mengukur apakah produk undang-undang sudah sesuai dengan Pancasila atau belum.

”Sehingga peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila harus segera diganti. Dengan jalan pembentukan peraturan baru atau uji materi di MK,” paparnya dalam seminar nasional Eksistensi PDIH dalam Membangun Sistem Hukum Nasional yang Berbasis Nilai-nilai Pancasila di Wisma Perdamaian Semarang, Kamis (26/1).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan peraturan hukum memang sudah seharusnya didasarkan pada Pancasila, dasar untuk membuat segala peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan, Pancasila dapat digunakan sebagai dasar di segala bidang.

”Di bidang politik, politikus yang Pancasilais itu misalkan dengan rembugan. Itu Pancasilais. Harus ada kelompok yang terwakili dalam hal ini,” ujarnya dalam acara yang juga dihadiri Bupati Kudus, Mustofa dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Sementara itu, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Suparno berharap dengan berlangsungnya acara ini masyarakat dapat bersama-sama mensikapi persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila.

”Kami ingin agar nilai-nilai Pancasila dapat dijunjung tinggi. Sehingga dapat menciptakan masyarakat yang baik dalam hidup berbangsa dan bernegara,” ujarnya. (sga/ric/ce1)