UNGARAN – Pemkab Semarang menggandeng kejaksaan untuk melakukan pendampingan terhadap dinas dalam menjalankan proyek pembangunan. Hal tersebut dilakukan mengingat selama ini masih banyak pejabat yang ragu dan ketakutan dalam menjalankan program-program pemerintah. Kondisi tersebut membuat kinerja aparatur daerah tak maksimal.

“Kerjasama ini menyangkut tiga hal pokok. Yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya,” ujar Bupati Semarang Mundjirin usai penandatangan MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari), Jumat (27/1).

Melalui kerjasama tersebut diharapkan pimpinan perangkat daerah nantinya bisa melakukan konsultasi hukum terkait tugas pokok fungsinya. Sehingga tidak ada keraguan dalam menjalankan tugasnya.

Dikatakan Mundjirin, perkembangan regulasi yang mendasari pelaksanaan kegiatan pemerintahan saat ini cukup dinamis. Sehingga ada banyak peraturan perundang-undangan yang harus dipahami oleh para penyelenggara pemerintahan.

Karenanya, jika tidak yakin dengan dasar aturan yang ada bisa melakukan konsultasi hukum dengan kejaksaan. “Pihak Kejari bisa memberikan pertimbangan hukum yang diminta oleh perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

Kajari Kabupaten Semarang Nanang Gunaryanto menjelaskan kerjasama tersebut murni di bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN). Ia mencontohkan apabila ada pejabat daerah yang digugat oleh warga karena keputusan tata usaha negaranya, maka jaksa pengacara negara mendampingi pemda. “Itu atas dasar surat perintah kuasa khusus (yang diberikan Pemerintahan Daerah),” kata Nanang.

Kajari membantah jika kerja sama ini akan tumpang tindih dengan tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015.

Menurutnya TP4D menjalankan tugas menyangkut pelaksanaan proyek kegiatan dan pembangunan. “Dalam pelaksanaan tugasnya, TP4D melibatkan unsur kasi intelejen, kasi Datun dan Kasi Pidsus Kejari,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Nunik Ari Rahayu menjelaskan kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya. Dimana kerja sama tahun 2017 ini merupakan tahap ke lima yang telah dirintis sejak tahun 2011 lalu. “Penjabaran teknis dari kesepakatan kerjasama ini akan diterbitkan surat kuasa khusus,” tutur Nunik.

Selama masa kerja sama tersebut telah terjalin beberapa implementasi teknis antara perangkat daerah dan Kejari Kabupaten Semarang. Diantaranya pendampingan hukum pelaksanaan program PNPM Mandiri yang ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu juga kerja sama pendampingan hukum bidang DATUN di RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa serta Dinas Pendidikan. Adapula pendampingan oleh Kejari kepada PD BPR BKK Ungaran dan PD BKK Susukan. (ewb/zal)