Habiskan Rp 939 M untuk Gaji Pegawai

1103
SEPAKAT: Ketua DPRD Sariyan Adi Yanto dan Bupati Magelang Zaenal Arifin berjabat tangan usai penandatanganan kesepakatan RAPBD 2017, kemarin. (Mukhtar.lutfi@radarkedu.com)
SEPAKAT: Ketua DPRD Sariyan Adi Yanto dan Bupati Magelang Zaenal Arifin berjabat tangan usai penandatanganan kesepakatan RAPBD 2017, kemarin. (Mukhtar.lutfi@radarkedu.com)

MUNGKID— Postur APBD 2017 dinilai masih belum ideal. Pasalnya, jumlah belanja langsung ke masyarakat lebih sedikit dibandingkan belanja tidak langsung termasuk gaji dan honor pegawai.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang, Singgih Suroso mengatakan postur APBD di tahun 2017 mencapai Rp 2,1 triliun. Belanja tidak langsung untuk kebutuhan gaji pegawai (belanja) Rp 939 miliar, belanja hibah Rp 33,9 miliar, bansos Rp 34 miliar.

Belanja langsung di antaranya untuk, honor pegawai Rp 84 miliar, belanja barang dan jasa Rp 378 miliar dan belanja modal Rp 448 miliar. Singgih menambahkan, untuk pendapatan APBD diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 280 miliar, dana perimbangan Rp 1,4 triliun, lain-lain penerima yang sah Rp 660 juta.

Singgih mengatakan masih perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Pemkab Magelang. Di antaranya, penyerahan KUA-PPAS dan RAPBD dari bupati kepada DPRD untuk yang akan datang harus tepat waktu. Supaya pembahasan tidak molor.

Selanjutnya, dengan postur anggaran yang besar, namun dalam pelaksanaan kegiatannya tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Sehingga hasilnya tidak maksimal dan tidak memuaskan.

Menurutnya, karut marut pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang antara lain disebabkan SKPD yang hanya dikepalai oleh pejabat pelaksana tugas (plt). DPRD Kabupaten Magelang minta kepada bupati agar segera mengangkat pejabat definitif untuk SKPD-SKPD dimaksud.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sariyan Adi Yanto menegaskan postur APBD Kabupaten Magelang belum ideal. Mengingat anggaran masih banyak digunakan untuk gaji pegawai. Sementara postur anggaran belanja langsung yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung masih sangat kurang.

Jika diakumulasi, belanja langsung yang bisa dinikmati masyarakat hanya 37 persen atau sekitar Rp 890 miliar. Sangat jauh jika dibanding belanja pegawai yang bersumber dari gaji dan honorarium setiap kegiatan yang mencapai Rp 1,5 triliun.

Setelah proses persetujuan antara DPRD dan Pemkab Magelang, APBD 2017 akan disahkan pada Senin (30/1) mendatang. Saat ini APBD sedang dalam evaluasi Gubernur Jawa Tengah. (vie/lis)